KPK Minta Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Hadir Penuhi Panggilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Ari Suryono dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik telah memanggil dan mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Gus Muhdlor dan Kepala BPPD Sidoarjo dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo pada hari ini, Jumat (2/2/2024).

"Kami berharap Bupati Sidoarjo dan Kepala BPPD, kami mengingatkan agar kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik," kata Ali kepada wartawan seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat pagi (2/2).

Pemeriksaan sendiri akan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Ali mengingatkan, KPK bisa melakukan upaya jemput paksa kepada saksi ketika mangkir sebanyak dua kali, meskipun pada hari ini masih panggilan pertama buat kedua saksi dimaksud.

"Kalau tidak hadir tentu ada mekanisme dan proses-proses berikutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidananya," pungkas Ali.

Sebelumnya pada Selasa (30/1), tim penyidik melakukan penggeledahan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi dimaksud di antaranya adalah Pendopo Delta Wibawa, Kantor BPPD dan rumah kediaman pihak terkait lainnya.

Dari beberapa tempat itu, tim penyidik mengamankan bukti-bukti, antara lain berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif, barang elektronik, serta sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing, dan 3 unit kendaraan roda empat.

Pada Senin (29/1), KPK resmi mengumumkan 1 dari 11 orang yang terjaring tangkap tangan pada Kamis (25/1) sebagai tersangka. Dia adalah Siska Wati (SW) selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Pemkab Sidoarjo, diduga secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo. Besaran potongan yaitu 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Khusus di tahun 2023, tersangka Siska Wati mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.