Jelang tahun anggaran 2019 berakhir, Komisi II DPRD Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi, Selasa (3/12/2019).

Dalam RDP itu, anggota Komisi II DPRD Medan, Wong Cun Sen, mempertanyakan pelayanan dasar dari rumah sakit pemerintah itu. Sebab kedatangan mereka pada rapat evaluasi serapan anggaran yang berlangsung di ruang komisi hanya sebatas retorika, bukan berlandaskan data.

“Kita sama-sama ingin memperbaiki RS Pirngadi, kita mau membantu, bukan cari-cari kesalahan dalam pertemuan ini. Kita mau, Pirngadi ini maju, tapi bagaimana?,” ucapnya mempertanyakan, Selasa (3/12/2019).

Menurutnya, RSUD Pirngadi harus mengubah pelayanannya. Seperti apapun kondisi pasien, harus ditampung dan jangan diabaikan begitu saja.

“Yang kedua, pasien butuh kenyamanan. Kebersihan rumah sakit juga harus dijaga. Toiletnya bau, sepeti toilet umum. Saya juga nggak tahu, sekarang ini apa eskalatornya sudah diperbaiki? Mohon pak Wadir menjelaskan,” imbuhnya.

Sementara itu Johanes Hutagalung mempertanyakan apakah semua ASN di Pemko Medan jika memiliki uang lebih akan memilih RSUD Pirngadi sebagai rumah sakit berobat. Sebab, berdasarkan informasi yang ia terima langsung, ASN enggan berobat ke Pirngadi karena lemahnya pelayanan dan fasilitas yang kurang memadai.

“Saya mengusulkan fasilitas RSUD Pirngadi harus ditingkatkan. Selain itu SDM-nya juga. Ini kedepan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Berapa PAD yang bisa kita serap RS Pirngadi? Kalau mau meningkatkan pendapatan, tingkatkanlah pelayanan gedung dan lainnya,” timpal Dhiyahul Hayati dari PKS.

Menjawab semua pertanyaan yang diajukan anggota Komisi II DPRD Medan, Wakil Direktur RSUD Pirngadi, Rushakim berjanji akan menyampaikan semua masukan dari anggota dewan ke pimpinann.

“Apa yang kita bicarakan ini semoga terealisasi dan kita akan memperbaiki ke depan,” jawabnya yang diamini Humas RSUD Pirngadi Edison Peranginangin.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here