Limbah Keramba Jaring Apung Penyebab Danau Toba Tak Kunjung Lolos Sertifikasi UNESCO

Limbah dari Keramba Jaring Apung (KJA) menjadi salah satu penyebab tidak lolosnya Danau Toba dalam sertifikasi UNESCO. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam kunjungannya ke Danau Toba, Jumat (19/7/2019).

Menurutnya, KJA menjadi isu utama yang ada di Danau Toba. Keramba disebut menjadi salah satu sumber kerusakan di sana.

"Karena itu perlu ada regulasi soal KJA," katanya kepada wartawan di Toba Samosir.

Dalam hal ini kata Arief, Gubernur Sumatera Utara menjadi pihak yang didesak mengeluarkan regulasi soal KJA di Danau Toba. Pertimbangannya adalah, Danau Toba masuk dalam destinasi superprioritas, yang ditetapkan pemerintahan Joko Widodo.

"Sertifikasi Unesco Global Geopark juga mendorong zero keramba," sebutnya.

Saat ini, pemerintah sedang getol memperjuangkan Danau Toba masuk dalam Unesco Global Geopark (UGG). Itu juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dari Wisatawan Mancanegara yang bisa menghasilkan devisa. Kesejahteraan rakyat juga bakal meningkat jika pariwisatanya semakin maju.

"Kami sangat mendorong regulasi soal keramba itu bisa dilakukan secepatnya. Kalau kita tidak berani ke UGG maka pencemaran akan bertambah," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga sudah menunjukkan komitmennya untuk menertibkan KJA. Meski pun dengan cara perlahan.

Kata Edy, jika air Danau Toba makin tercemar, maka tidak akan ada lagi wisatawan yang datang. Target satu juta wisman yang dicanangkan pemerintah juga pesimis tercapai.

"Orang ke Danau Toba mau lihat air, ‎airnya tercemar. Bagaimana orang melihat lagi," ungkap Edy beberapa waktu lalu.

Limbah dari Keramba Jaring Apung (KJA) menjadi salah satu penyebab tidak lolosnya Danau Toba dalam sertifikasi UNESCO. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam kunjungannya ke Danau Toba, Jumat (19/7/2019).

Menurutnya, KJA menjadi isu utama yang ada di Danau Toba. Keramba disebut menjadi salah satu sumber kerusakan di sana.

"Karena itu perlu ada regulasi soal KJA," katanya kepada wartawan di Toba Samosir.

Dalam hal ini kata Arief, Gubernur Sumatera Utara menjadi pihak yang didesak mengeluarkan regulasi soal KJA di Danau Toba. Pertimbangannya adalah, Danau Toba masuk dalam destinasi superprioritas, yang ditetapkan pemerintahan Joko Widodo.

"Sertifikasi Unesco Global Geopark juga mendorong zero keramba," sebutnya.

Saat ini, pemerintah sedang getol memperjuangkan Danau Toba masuk dalam Unesco Global Geopark (UGG). Itu juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dari Wisatawan Mancanegara yang bisa menghasilkan devisa. Kesejahteraan rakyat juga bakal meningkat jika pariwisatanya semakin maju.

"Kami sangat mendorong regulasi soal keramba itu bisa dilakukan secepatnya. Kalau kita tidak berani ke UGG maka pencemaran akan bertambah," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga sudah menunjukkan komitmennya untuk menertibkan KJA. Meski pun dengan cara perlahan.

Kata Edy, jika air Danau Toba makin tercemar, maka tidak akan ada lagi wisatawan yang datang. Target satu juta wisman yang dicanangkan pemerintah juga pesimis tercapai.

"Orang ke Danau Toba mau lihat air, ‎airnya tercemar. Bagaimana orang melihat lagi," ungkap Edy beberapa waktu lalu.