Kendala Listrik Bikin Investor Tak Mau Berinvestasi Di Kuala Tanjung, Gubernur Edy Lapor Ke Luhut Panjaitan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melaporkan beberapa kendala yang terjadi terkait Pelabuhan Kuala Tanjung kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI Luhut Pandjaitan. Beberapa kendala tersebut antara lain, mengenai pembebasan lahan tanah rakyat seluas 1.128 ha, pembebasan lahan 12 kepala keluarga (KK) untuk pembangunan rel kereta api, tingginya harga gas dan insentif perusahaan yang belum dibayarkan, serta kurangnya pasokan listrik untuk Sumut. "Beberapa kendala tersebut yang kita sampaikan pada Bapak, yang kita harapkan untuk segera ditindaklanjuti. Karena mereka sudah bertanya terus Pak," ucap Edy Rahmayadi pada Menko Marves Luhut Panjaitan dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi secara virtual, Rabu (16/9). Dalam kesempatan itu, Edy Rahmayadi juga meminta pada Menko Luhut untuk menuntaskan masalah devisit listrik yang terjadi di Sumut. Karena akibat persoalan listrik tersebut beberapa investor yang sudah tertarik berinvestasi di Sumut mengurungkan niatnya. "Listrik untuk rumah rakyat pasokan listriknya cukup. Namun untuk perusahaan di antaranya Korea dan sebagainya tidak mau berinvestasi karena masalah listirik. Mereka memiliki perhitungan tersendiri dengan listrik ini, kenyataan memang energi listrik kita kurang handal," katanya. Menjawab ini, Menko Marves Luhut Panjaitan menyatakan, mengenai harga gas di Sumut akan diselesaikan dalam waktu dekat dan akan mencari tahu penyebab terjadinya perbedaan harga. Begitu pula mengenai pembebasan lahan seluas 1.128 ha akan mencari informasi lebih lanjut dimana kendalanya. "Seharusnya mengenai harga gas tidak boleh terjadi, harga harus sama. Juga mengenai tanah 1.128 ha akan saya cek terlebih dahulu dan mengenai insentif perusahaan mana yang belum dapat untuk langsung menghubungi saya. Yang lainnya biar yang bersangkutan yang menjawab," katanya. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dalam kesempatan itu menjawab penyelesaian lahan untuk 12 KK akan diselesaikan pada tahun 2021. Menurut Budi, hal ini terkait pemotongan anggaran yang terjadi di Kementerian Perhubungan akibat Covid-19. "Mengenai 12 KK kita akan menyelesaikan sepanjang jalan utama yang akan diselesaikan tahun 2021. Nanti tim yang ada di Medan akan segera menghubungi Bapak," katanya. Sementara Wakil Dirut PLN Darmawan Prasodjo mengakui saat ini memang terjadi kurang pasokan listrik di Sumut. Margin di Sumut diakui Darmo saat ini hanya 3,4%. "Pasokan kami memang kurang. Margin kami di Sumut daya pasok hanya 3,4% dan setelah kami cek di Sei Mangkei memang ada yang mati," katanya.[R]

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melaporkan beberapa kendala yang terjadi terkait Pelabuhan Kuala Tanjung kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI Luhut Pandjaitan. Beberapa kendala tersebut antara lain, mengenai pembebasan lahan tanah rakyat seluas 1.128 ha, pembebasan lahan 12 kepala keluarga (KK) untuk pembangunan rel kereta api, tingginya harga gas dan insentif perusahaan yang belum dibayarkan, serta kurangnya pasokan listrik untuk Sumut. "Beberapa kendala tersebut yang kita sampaikan pada Bapak, yang kita harapkan untuk segera ditindaklanjuti. Karena mereka sudah bertanya terus Pak," ucap Edy Rahmayadi pada Menko Marves Luhut Panjaitan dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi secara virtual, Rabu (16/9). Dalam kesempatan itu, Edy Rahmayadi juga meminta pada Menko Luhut untuk menuntaskan masalah devisit listrik yang terjadi di Sumut. Karena akibat persoalan listrik tersebut beberapa investor yang sudah tertarik berinvestasi di Sumut mengurungkan niatnya. "Listrik untuk rumah rakyat pasokan listriknya cukup. Namun untuk perusahaan di antaranya Korea dan sebagainya tidak mau berinvestasi karena masalah listirik. Mereka memiliki perhitungan tersendiri dengan listrik ini, kenyataan memang energi listrik kita kurang handal," katanya. Menjawab ini, Menko Marves Luhut Panjaitan menyatakan, mengenai harga gas di Sumut akan diselesaikan dalam waktu dekat dan akan mencari tahu penyebab terjadinya perbedaan harga. Begitu pula mengenai pembebasan lahan seluas 1.128 ha akan mencari informasi lebih lanjut dimana kendalanya. "Seharusnya mengenai harga gas tidak boleh terjadi, harga harus sama. Juga mengenai tanah 1.128 ha akan saya cek terlebih dahulu dan mengenai insentif perusahaan mana yang belum dapat untuk langsung menghubungi saya. Yang lainnya biar yang bersangkutan yang menjawab," katanya. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dalam kesempatan itu menjawab penyelesaian lahan untuk 12 KK akan diselesaikan pada tahun 2021. Menurut Budi, hal ini terkait pemotongan anggaran yang terjadi di Kementerian Perhubungan akibat Covid-19. "Mengenai 12 KK kita akan menyelesaikan sepanjang jalan utama yang akan diselesaikan tahun 2021. Nanti tim yang ada di Medan akan segera menghubungi Bapak," katanya. Sementara Wakil Dirut PLN Darmawan Prasodjo mengakui saat ini memang terjadi kurang pasokan listrik di Sumut. Margin di Sumut diakui Darmo saat ini hanya 3,4%. "Pasokan kami memang kurang. Margin kami di Sumut daya pasok hanya 3,4% dan setelah kami cek di Sei Mangkei memang ada yang mati," katanya.