Pengurus DPD LPKAN Sumut melakukan audiensi bersama Ketua DPRD Sumut, Drs. Baskami Ginting menyikapi kekosongan pejabat eselon II yang defenitif di jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Senin (13/7/2020). Ketua Umum DPD LPKAN Provsu, Rafriandi Nasution, SE. MT dalam pertemuan itu mengungkapkan keprihatinanya terkait lelang jabatan untuk eselon II di Pemprov Sumut. Pasalnya, minimnya pejabat eselon II saat ini membuat banyak jabatan di OPD Pemprov Sumut saat ini berstatus pelaksana tugas (Plt) dan rangkap jabatan. Kondisi itu jelas mengganggu kinerja pemerintahan, sebab status Plt kewenangannya terbatas. "Untuk itu, kami hadir disini untuk meminta ketua DPRD Sumut untuk bersedia menjadi pembicara dalam acara Webinar yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 20 Juli mendatang guna menyikapi persoalan kekosongan beberapa kepala Dinas di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara " kata Rafriandi. Menurut Rafriandi, banyaknya pejabat yang rangkap jabatan dan beberapa kepala dinas ditahun ini yang akan memasuki masa pensiun akan menjadi persoalan serius dan akan menghambat kinerja pemerintahan. Sebab itu, DPD LPKAN Provsu merasa penting melakukan Webinar guna membahas persoalan itu dengan tema mencari pejabat eselon II dalam visi Sumut Bermartabat. Hadir dalam audiensi itu, pengurus DPD LPKAN Provinsi Sumatera Utara lainnya, seperti Zakaria Siregar, S.Sos, MSP sebagai Sekretaris umum, Donny Rizal dan Mardiansyah Manurung, S.Sos, MM (Ketua dan Sekretaris Bidang Kerjasama Dan Hubungan Antar Lembaga) dan Dr.Topan Bilardo Marpaung dan Asrol Ghofur Lubis, S.Sos (Ketua Bidang Media Teknologi Dan Informasi) serta Ahmad Fauzan, S.Sos, MSi sebagai Sekretaris Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan. Menanggapi itu, Ketua DPRD Sumut, Drs. Baskami Ginting mengapresiasi persolan yang akan menjadi topik dalam Webinar yang akan digelar DPD LPKN Sumut. “Saya sangat setuju karena memang ini persoalan yang menjadi sorotan kita,”katanya. Terkait pegawai eselon II itu, pihaknya sudah memapaparkan kepada Gubsu. “Dalam pandangan dan jawaban fraksi-fraksi kita minta untuk tidak lagi memakai Plt karena tidak maksimal kerjanya," tegas Baskami. Dalam hal ini Baskami mengungkapkan antara Gubernur dengan DPRD Sumut saat ini belum ada keterbukaan untuk menyikapi soalan ini. "Dalam hal ini saya dengan dia (Gubsu) belum terbuka karena saya juga tidak mau memasuki kali ranahnya siapa-siapa yang mereka pakai, tapi secara paripurna kami sudah meminta jabatan-jabatan itu untuk diisi karena banyak kepincangan-kepincangan dalam hal ini," jelas Baskami. Lebih Lanjut Baskami melihat banyak orang-orang yang memiliki potensi yang memumpuni untuk mengisi jabatan di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. "Masih banyak orang-orang yang mempunyai potensi, yang memumpuni dan yang memiliki kualitas yang cukup baik di Sumatera Utara ini kenapa kok tidak dipakai," ungkapnya. Baskami juga meminta Gubernur Sumatera Utara untuk tidak mengimpor tenaga dari luar Sumatera Utara dan memaksimalkan SDM yang ada.[R]
Pengurus DPD LPKAN Sumut melakukan audiensi bersama Ketua DPRD Sumut, Drs. Baskami Ginting menyikapi kekosongan pejabat eselon II yang defenitif di jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Senin (13/7/2020). Ketua Umum DPD LPKAN Provsu, Rafriandi Nasution, SE. MT dalam pertemuan itu mengungkapkan keprihatinanya terkait lelang jabatan untuk eselon II di Pemprov Sumut. Pasalnya, minimnya pejabat eselon II saat ini membuat banyak jabatan di OPD Pemprov Sumut saat ini berstatus pelaksana tugas (Plt) dan rangkap jabatan. Kondisi itu jelas mengganggu kinerja pemerintahan, sebab status Plt kewenangannya terbatas. "Untuk itu, kami hadir disini untuk meminta ketua DPRD Sumut untuk bersedia menjadi pembicara dalam acara Webinar yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 20 Juli mendatang guna menyikapi persoalan kekosongan beberapa kepala Dinas di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara " kata Rafriandi. Menurut Rafriandi, banyaknya pejabat yang rangkap jabatan dan beberapa kepala dinas ditahun ini yang akan memasuki masa pensiun akan menjadi persoalan serius dan akan menghambat kinerja pemerintahan. Sebab itu, DPD LPKAN Provsu merasa penting melakukan Webinar guna membahas persoalan itu dengan tema mencari pejabat eselon II dalam visi Sumut Bermartabat. Hadir dalam audiensi itu, pengurus DPD LPKAN Provinsi Sumatera Utara lainnya, seperti Zakaria Siregar, S.Sos, MSP sebagai Sekretaris umum, Donny Rizal dan Mardiansyah Manurung, S.Sos, MM (Ketua dan Sekretaris Bidang Kerjasama Dan Hubungan Antar Lembaga) dan Dr.Topan Bilardo Marpaung dan Asrol Ghofur Lubis, S.Sos (Ketua Bidang Media Teknologi Dan Informasi) serta Ahmad Fauzan, S.Sos, MSi sebagai Sekretaris Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan. Menanggapi itu, Ketua DPRD Sumut, Drs. Baskami Ginting mengapresiasi persolan yang akan menjadi topik dalam Webinar yang akan digelar DPD LPKN Sumut. “Saya sangat setuju karena memang ini persoalan yang menjadi sorotan kita,”katanya. Terkait pegawai eselon II itu, pihaknya sudah memapaparkan kepada Gubsu. “Dalam pandangan dan jawaban fraksi-fraksi kita minta untuk tidak lagi memakai Plt karena tidak maksimal kerjanya," tegas Baskami. Dalam hal ini Baskami mengungkapkan antara Gubernur dengan DPRD Sumut saat ini belum ada keterbukaan untuk menyikapi soalan ini. "Dalam hal ini saya dengan dia (Gubsu) belum terbuka karena saya juga tidak mau memasuki kali ranahnya siapa-siapa yang mereka pakai, tapi secara paripurna kami sudah meminta jabatan-jabatan itu untuk diisi karena banyak kepincangan-kepincangan dalam hal ini," jelas Baskami. Lebih Lanjut Baskami melihat banyak orang-orang yang memiliki potensi yang memumpuni untuk mengisi jabatan di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. "Masih banyak orang-orang yang mempunyai potensi, yang memumpuni dan yang memiliki kualitas yang cukup baik di Sumatera Utara ini kenapa kok tidak dipakai," ungkapnya. Baskami juga meminta Gubernur Sumatera Utara untuk tidak mengimpor tenaga dari luar Sumatera Utara dan memaksimalkan SDM yang ada.© Copyright 2024, All Rights Reserved