Upaya mendorong efisiensi dan produktivitas sektor pertanian melalui pengadaan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) terus bergulir. Namun hal itu tidak akan berdampak optimal jika tidak diimbangi dengan tata kelola serta pemeliharaan yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Makmur Marpaung mengatakan, menjaga aset bantuan sangat penting dilakukan agar masa pakainya panjang. Menurutnya, tanggung jawab merawat alsintan tidak bisa dilepaskan sepenuhnya kepada kelompok tani penerima, melainkan membutuhkan sinergi lintas pihak, khususnya pemerintah desa dan penyuluh pertanian lapangan (PPL).
"Jangan sampai alat pertanian ini hanya diserahkan, kemudian tidak ada koordinasi dan perawatan. Pemerintah desa perlu mengoordinasikan kelompok tani penerima bantuan agar alat tersebut tetap terawat dan bisa digunakan sebagaimana mestinya," ungkapnya, Sabtu, 14 November 2026.
Sehari sebelumnya, dilakukan serah terima secara simbolis bantuan lima unit cultivator kepada kelompok tani (poktan) di halaman Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Toba. Bantuan ini merupakan realisasi dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sumut tahun anggaran 2026. Bantuan ini disalurkan ke kelompok tani yang tersebar di Kecamatan Lumban Julu dan Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba.
Makmur menilai, pemerintah desa memiliki posisi strategis untuk merumuskan kebijakan lokal yang mendukung pemeliharaan alsintan secara kolektif. Dengan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi berkala dari instansi terkait, potensi kerusakan alat dapat diantisipasi lebih dini sehingga aktivitas pengolahan lahan petani tidak terhambat.
Makmur menjelaskan, penyaluran bantuan melewati proses seleksi berbasis usulan masyarakat serta verifikasi kelengkapan administrasi dan teknis sesuai regulasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Syarat mutlak bagi poktan pengusul adalah memiliki legalitas badan hukum yang sah serta tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
Di sisi lain, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo Sumut ini mengakui bahwa keterbatasan ruang fiskal membuat seluruh aspirasi masyarakat belum dapat dieksekusi secara serentak. Terlebih, usulan yang masuk melalui jalur reses maupun pokir sangat beragam.
Mulai dari pengadaan bibit pertanian, pembangunan serta renovasi rumah ibadah, hingga dukungan permodalan dan sarana bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meski demikian, Makmur memastikan sejumlah program bantuan lain bagi masyarakat Toba tengah berproses menuju tahap realisasi.
Beberapa di antaranya adalah pengadaan traktor tangan (hand tractor) serta bantuan bahan baku benang bagi para pelaku UMKM perajin tenun yang dikoordinasikan melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Ia menargetkan berbagai paket bantuan yang sedang berjalan itu dapat tuntas disalurkan pada akhir 2026.
Adapun berbagai aspirasi baru yang terjaring dalam agenda reses untuk tahun anggaran 2027 dipastikan akan kembali dikawal dalam pembahasan anggaran daerah dengan tetap berpedoman pada koridor hukum yang berlaku.