Mangapul Purba: Edy Rahmayadi Berhentilah Buat Kegaduhan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumut Mangpul Purba kembali angkat bicara menjawab banyaknya pertanyaan atas pemberian raport merah kepada Gubernur Edy Rahmayadi. Ia mengatakan bahwa Gagasan PDI Perjuangan tentang bagaimana membangun Sumut sebenarnya sudah tertuang dan terlihat secara detail dalam visi misi dan program penerintah pusat. Namun program itu harus memiliki korelasi yang kuat dengan semangat otonomi daerah. "Implementasinya adalah semangat dalam memberikan terobosan baru yang tertuang saat menyusun serta melaksanakan APBD yang pro rakyat demi pembangunan Sumut" katanya kepada Kantor Berita Berita RMOLSumut, Senin (20/1/2020). Mangapul menjelaskan, jika Saat ini fraksi PDI Perjuangan sedang menjalankan fungsi legislatifnya yaitu pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara. Untuk tahun anggaran 2019, fraksi PDI Perjuangan, berdasarkan evaluasi dari anggota fraksi yang bertugas di komisi-komisi telah memberikan penilaian sebagai bentuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu pengawasan dan evaluasi. Hasilnya adalah Gubsu belum bekerja sesuai dengan ekspektasi rakyat Sumut. Sehingga fraksi memberikan peringatan dengan rapot merah. "Tujuannya adalah agar Gubsu di tahun anggaran 2020 bisa bekerja lebih baik sebagaimana anggaran yang telah ditetapkan oleh DPRD Sumut" jelasnya. Selain itu dia juga menjelaskan bahwa fraksi PDI Perjuangan juga menyarankan agar Gubsu berhenti membuat kegaduhan di Sumut melalui pernyataan-pernyataannya yang menimbulkan reaksi negatif bagi masyarakat. Pernyataan-pernyataan kontroversial tersebut tidak produktif untuk pembangunan, bahkan menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. "Gubsu itu tugasnya memberikan harapan kepada masyarakat, memberikan kenyamanan dan optimisme kepada masyarakat, bukan malah membuat kegaduhan. Itu tidak mencerminkan pemimpin yang membawa dan mengusung peradaban baru", tegasnya. Jika Gubernur Sumut tidak menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Sumatera Utara fraksi PDI Perjuangan siap memberikan gagasan untuk membangun Sumatera Utara menjadi lebih baik. "Kalau Gubsu bingung bagaimana membangun Sumut, Fraksi PDI Perjuangan siap untuk membantu memberikan gagasan, pemikiran dan ide sepanjang Gubsu memintanya" Ujarnya memberi tawaran. Lanjut Mangapul menjelaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan memiliki berbagai pakar tentang pengelolaan pemerintahan sebagai contoh Tuani Lumban Tobing memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang pemerintahan. Soal virus Babi dan bagaimana solusi dan pengelolaannya ada Sugianto Makmur. Dibidang hukum Fraksi PDI Perjuangan memiliki pakarnya yaitu Meryl R Saragih. Infrastruktur dan sejenisnya ada Anwar Sani dan menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan Kesehatan masyarakat ada Meriahta Sitepu. "Menyelesaikan berbagai persoalan di Sumut kuncinya ada di keterbukaan Gubsu dalam menerima ide dan nasehat dari berbagai pihak", pungkasnya.[R]

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumut Mangpul Purba kembali angkat bicara menjawab banyaknya pertanyaan atas pemberian raport merah kepada Gubernur Edy Rahmayadi. Ia mengatakan bahwa Gagasan PDI Perjuangan tentang bagaimana membangun Sumut sebenarnya sudah tertuang dan terlihat secara detail dalam visi misi dan program penerintah pusat. Namun program itu harus memiliki korelasi yang kuat dengan semangat otonomi daerah. "Implementasinya adalah semangat dalam memberikan terobosan baru yang tertuang saat menyusun serta melaksanakan APBD yang pro rakyat demi pembangunan Sumut" katanya kepada Kantor Berita Berita RMOLSumut, Senin (20/1/2020). Mangapul menjelaskan, jika Saat ini fraksi PDI Perjuangan sedang menjalankan fungsi legislatifnya yaitu pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara. Untuk tahun anggaran 2019, fraksi PDI Perjuangan, berdasarkan evaluasi dari anggota fraksi yang bertugas di komisi-komisi telah memberikan penilaian sebagai bentuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu pengawasan dan evaluasi. Hasilnya adalah Gubsu belum bekerja sesuai dengan ekspektasi rakyat Sumut. Sehingga fraksi memberikan peringatan dengan rapot merah. "Tujuannya adalah agar Gubsu di tahun anggaran 2020 bisa bekerja lebih baik sebagaimana anggaran yang telah ditetapkan oleh DPRD Sumut" jelasnya. Selain itu dia juga menjelaskan bahwa fraksi PDI Perjuangan juga menyarankan agar Gubsu berhenti membuat kegaduhan di Sumut melalui pernyataan-pernyataannya yang menimbulkan reaksi negatif bagi masyarakat. Pernyataan-pernyataan kontroversial tersebut tidak produktif untuk pembangunan, bahkan menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. "Gubsu itu tugasnya memberikan harapan kepada masyarakat, memberikan kenyamanan dan optimisme kepada masyarakat, bukan malah membuat kegaduhan. Itu tidak mencerminkan pemimpin yang membawa dan mengusung peradaban baru", tegasnya. Jika Gubernur Sumut tidak menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Sumatera Utara fraksi PDI Perjuangan siap memberikan gagasan untuk membangun Sumatera Utara menjadi lebih baik. "Kalau Gubsu bingung bagaimana membangun Sumut, Fraksi PDI Perjuangan siap untuk membantu memberikan gagasan, pemikiran dan ide sepanjang Gubsu memintanya" Ujarnya memberi tawaran. Lanjut Mangapul menjelaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan memiliki berbagai pakar tentang pengelolaan pemerintahan sebagai contoh Tuani Lumban Tobing memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang pemerintahan. Soal virus Babi dan bagaimana solusi dan pengelolaannya ada Sugianto Makmur. Dibidang hukum Fraksi PDI Perjuangan memiliki pakarnya yaitu Meryl R Saragih. Infrastruktur dan sejenisnya ada Anwar Sani dan menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan Kesehatan masyarakat ada Meriahta Sitepu. "Menyelesaikan berbagai persoalan di Sumut kuncinya ada di keterbukaan Gubsu dalam menerima ide dan nasehat dari berbagai pihak", pungkasnya.