Martin Manurung Ingatkan BUMN Pangan Agar Antisipasi Krisis

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengingatkan perusahaan-perusahaan BUMN di bidang Pangan, Pergudangan dan Logistik agar mengantisipasi krisis pangan selama pandemi Covid-19. “Kalaupun kita ingin impor pada kondisi krisis seperti saat ini, mungkin saja tidak bisa, karena barangnya tidak ada,” ujar Martin dalam rapat Komisi VI yang berlangsung secara virtual, Senin (20/4/2020). Melihat kondisi saat ini, Martin meminta pemerintah membuat simulasi kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya selama pandemi Covid-19. Martin menjelaskan, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, tidak boleh ada kesalahan dalam hal pengambilan kebijakan di tiga sektor penting. “Yaitu: kesehatan, pangan dan energi,” sebutnya. Di sektor pangan, dalam kondisi seperti sekarang ini kita harus berpacu dengan waktu. Indonesia memang tidak dapat menghindari impor, tapi masalahnya seluruh negara di dunia juga sama-sama berjuang untuk mengamankan stok bahan pangan. “Tapi persoalannya, ketika seluruh dunia krisis pangan, apakah kita bisa impor? Ini jadi persoalan lain,” paparnya. Ketua DPP Partai NasDem ini meminta BUMN di bidang pangan untuk segera mendata dan mengoptimalkan bahan-bahan pangan alternatif yang tersedia di dalam negeri, untuk diproduksi dengan baik. Ini penting sebagai langkah antisipasi. Jika nanti terjadi krisis pangan, negara sudah siap memenuhi kebutuhan stok pangan dengan bahan pangan alternatif tadi. Sebab stok kebutuhan pangan kita pasti sulit terpenuhi dari impor. “Misalnya bahan pangan singkong, sagu atau jagung yang tersedia di sini. Itu harus didata untuk diproduksi secara besar-besaran sebagai subtitusi bahan pangan yang biasa (kita konsumsi), selama menghadapi masa krisis Covid-19 ini,” pungkasnya. Rapat virtual ini diikuti oleh Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Dirut PT. Berdikari (Persero), Dirut PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Dirut PT. Pertani (Persero).[R]

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengingatkan perusahaan-perusahaan BUMN di bidang Pangan, Pergudangan dan Logistik agar mengantisipasi krisis pangan selama pandemi Covid-19. “Kalaupun kita ingin impor pada kondisi krisis seperti saat ini, mungkin saja tidak bisa, karena barangnya tidak ada,” ujar Martin dalam rapat Komisi VI yang berlangsung secara virtual, Senin (20/4/2020). Melihat kondisi saat ini, Martin meminta pemerintah membuat simulasi kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya selama pandemi Covid-19. Martin menjelaskan, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, tidak boleh ada kesalahan dalam hal pengambilan kebijakan di tiga sektor penting. “Yaitu: kesehatan, pangan dan energi,” sebutnya. Di sektor pangan, dalam kondisi seperti sekarang ini kita harus berpacu dengan waktu. Indonesia memang tidak dapat menghindari impor, tapi masalahnya seluruh negara di dunia juga sama-sama berjuang untuk mengamankan stok bahan pangan. “Tapi persoalannya, ketika seluruh dunia krisis pangan, apakah kita bisa impor? Ini jadi persoalan lain,” paparnya. Ketua DPP Partai NasDem ini meminta BUMN di bidang pangan untuk segera mendata dan mengoptimalkan bahan-bahan pangan alternatif yang tersedia di dalam negeri, untuk diproduksi dengan baik. Ini penting sebagai langkah antisipasi. Jika nanti terjadi krisis pangan, negara sudah siap memenuhi kebutuhan stok pangan dengan bahan pangan alternatif tadi. Sebab stok kebutuhan pangan kita pasti sulit terpenuhi dari impor. “Misalnya bahan pangan singkong, sagu atau jagung yang tersedia di sini. Itu harus didata untuk diproduksi secara besar-besaran sebagai subtitusi bahan pangan yang biasa (kita konsumsi), selama menghadapi masa krisis Covid-19 ini,” pungkasnya. Rapat virtual ini diikuti oleh Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Dirut PT. Berdikari (Persero), Dirut PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Dirut PT. Pertani (Persero).