Martin Manurung Serap Aspirasi Pelaku UMKM dan Koperasi Secara Virtual

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak dimungkinkannya mengadakan pertemuan dengan banyak orang, tidak menyurutkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung untuk menyerap aspirasi masyarakat. Untuk itu, Martin mengadakan diskusi virtual bersama 40 pelaku usaha mikro, kecil dan (UMKM) dan koperasi, Senin malam (20/4/2020). Diskusi ini digelar untuk mendengar langsung kondisi dan masalah yang dihadapi para pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Diskusi yang dilaksanakan melalui aplikasi video conference itu diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah menyampaikan pengantar, Martin memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menjelaskan kondisi usahanya di masa pandemi Covid-19 ini, serta menyampaikan aspirasi dan masukan. Saut Marpaung, Ketua Asosiasi Sampah Indonesia yang menjadi salah satu peserta diskusi mengatakan, para pelaku usaha bidang daur ulang sampah di Indonesia turut mengalami dampak Covid-19. Bahkan, saat ini, sekitar 50 persen pengusaha sampah daur ulang sudah menghentikan kegiatan usahanya. “Sementara yang lain masih berjalan namun 'ngap-ngapan' kalau bahasa Jakartanya,” ujarnya. Rido Samosir, penjual souvenir dan kaos di pinggiran Danau Toba juga menceritakan keluh kesahnya. Semenjak pandemi corona, usaha yang sudah digeluti belasan tahun ini lumpuh total karena tidak adanya wisatawan yang merupakan pembeli dagangannya. “Pendapatan kita sudah nol,” sebutnya. Bersama dengan peserta lainnya, ia berharap program keringanan kredit yang dinyatakan Presiden dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat direalisasikan. Sebab, permohonan keringanan pembayaran kredit yang diajukannya ke bank BUMN tempat mereka meminjam, belum ada kejelasan. “Ternyata instruksi dan arahan bapak Presiden itu belum berlaku, pak. Jadi kami bermohon untuk kembali ditegaskan kebenaran itu, apakah hanya berlaku di pulau Jawa. Karena kami sudah tidak sanggup lagi (membayar cicilan kredit) dengan kondisi saat ini,” ungkapnya. Peserta lainnya, Pipit Supriani, mengusulkan agar pemerintah juga memperhatikan pelaku UMKM yang tidak bisa memanfaatkan internet. Akibatnya, usahanya harus mati, karena tidak bisa menjual produknya secara online. “Ada program pemerintah untuk belanja dan dagang online. Perlu juga diperhatikan, pak, tidak semuanya pelaku UKM itu paham internet. Jadi saya berharap adanya program pemerintah untuk jemput bola demi menyelamatkan usaha masyarakat kecil,” katanya. Setelah mendengar seluruh pertanyaan dan masukan peserta, Martin Manurung mengatakan akan mengkompilasi, mengkaji dan menyampaikan ke pemerintah. Baik melalui rapat-rapat di DPR, maupun secara langsung ke kementerian atau lembaga terkait. Mengenai relaksasi kredit yang ditanyakan peserta, Ketua DPP Partai NasDem ini menyatakan bahwa program itu harus berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga akan meminta BUMN Perbankan untuk mematuhi instruksi presiden. “Mengenai relaksasi perbankan, nanti saya akan tanya langsung. Kita akan panggil seluruh BUMN Perbankan. Karena pengawasan UMKM memang salah satu agenda utama saya,” ungkapnya. Terakhir, Martin juga menyatakan akan kembali mengadakan program penyerapan aspirasi virtual seperti ini secara berkala, guna mendengar langsung aspirasi masyarakat, khususnya terkait dampak Covid-19.[R]

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak dimungkinkannya mengadakan pertemuan dengan banyak orang, tidak menyurutkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung untuk menyerap aspirasi masyarakat. Untuk itu, Martin mengadakan diskusi virtual bersama 40 pelaku usaha mikro, kecil dan (UMKM) dan koperasi, Senin malam (20/4/2020). Diskusi ini digelar untuk mendengar langsung kondisi dan masalah yang dihadapi para pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Diskusi yang dilaksanakan melalui aplikasi video conference itu diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah menyampaikan pengantar, Martin memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menjelaskan kondisi usahanya di masa pandemi Covid-19 ini, serta menyampaikan aspirasi dan masukan. Saut Marpaung, Ketua Asosiasi Sampah Indonesia yang menjadi salah satu peserta diskusi mengatakan, para pelaku usaha bidang daur ulang sampah di Indonesia turut mengalami dampak Covid-19. Bahkan, saat ini, sekitar 50 persen pengusaha sampah daur ulang sudah menghentikan kegiatan usahanya. “Sementara yang lain masih berjalan namun 'ngap-ngapan' kalau bahasa Jakartanya,” ujarnya. Rido Samosir, penjual souvenir dan kaos di pinggiran Danau Toba juga menceritakan keluh kesahnya. Semenjak pandemi corona, usaha yang sudah digeluti belasan tahun ini lumpuh total karena tidak adanya wisatawan yang merupakan pembeli dagangannya. “Pendapatan kita sudah nol,” sebutnya. Bersama dengan peserta lainnya, ia berharap program keringanan kredit yang dinyatakan Presiden dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat direalisasikan. Sebab, permohonan keringanan pembayaran kredit yang diajukannya ke bank BUMN tempat mereka meminjam, belum ada kejelasan. “Ternyata instruksi dan arahan bapak Presiden itu belum berlaku, pak. Jadi kami bermohon untuk kembali ditegaskan kebenaran itu, apakah hanya berlaku di pulau Jawa. Karena kami sudah tidak sanggup lagi (membayar cicilan kredit) dengan kondisi saat ini,” ungkapnya. Peserta lainnya, Pipit Supriani, mengusulkan agar pemerintah juga memperhatikan pelaku UMKM yang tidak bisa memanfaatkan internet. Akibatnya, usahanya harus mati, karena tidak bisa menjual produknya secara online. “Ada program pemerintah untuk belanja dan dagang online. Perlu juga diperhatikan, pak, tidak semuanya pelaku UKM itu paham internet. Jadi saya berharap adanya program pemerintah untuk jemput bola demi menyelamatkan usaha masyarakat kecil,” katanya. Setelah mendengar seluruh pertanyaan dan masukan peserta, Martin Manurung mengatakan akan mengkompilasi, mengkaji dan menyampaikan ke pemerintah. Baik melalui rapat-rapat di DPR, maupun secara langsung ke kementerian atau lembaga terkait. Mengenai relaksasi kredit yang ditanyakan peserta, Ketua DPP Partai NasDem ini menyatakan bahwa program itu harus berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga akan meminta BUMN Perbankan untuk mematuhi instruksi presiden. “Mengenai relaksasi perbankan, nanti saya akan tanya langsung. Kita akan panggil seluruh BUMN Perbankan. Karena pengawasan UMKM memang salah satu agenda utama saya,” ungkapnya. Terakhir, Martin juga menyatakan akan kembali mengadakan program penyerapan aspirasi virtual seperti ini secara berkala, guna mendengar langsung aspirasi masyarakat, khususnya terkait dampak Covid-19.