Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) kepada warga yang terdampak covid-19 terus menuai polemik. Akibatnya, puluhan emak-emak dari Lingkungan 5 Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan dan Lingkungan 16 Kelurahan Mabar, Medan Deli mendatangi gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (28/5/2020) siang.

Mereka menuntut pemerintah mendata ulang warga kurang mampu. Dengan begitu, warga dari lingkungan tersebut bisa mendapatkan bantuan apapun itu dari pemerintah.

“Kita ingin pemerintah mendata ulang, agar kami bisa mendapatkan bantuan seperti PKH, KIP, KIS, BLT Kemensos dan bantuan Sembako karena Covid-19, kebetulan ini lagi Covid-19 kan,” kata koordinator aksi Gelora Pasaribu.

Dia mengaku, sampai saat ini Lingkungan 5 Kel. Tangkahan Medan Labuhan dan Lingkungan 16 Kel. Mabar Kec. Medan Deli tidak pernah mendapatkan bantuan apapun. Padahal, kata dia, ada 600 KK yang tak pernah dapat bantuan apapun.

“Kami layak dapat bantuan, kami ada foto-foto rumah, barang bukti semua ada. Kami ada 600 KK nggak pernah dapat bantuan. Sebagian besar masyarakat tukang botot dan buruh. Hampir 95 persen warga di situ orang miskin semua, tidak ada penghasilan yang di atas rata-rata,” imbuhnya.

Pihaknya sudah coba mendatangi Dinas Sosial Medan untuk mendapatkan bantuan tersebut.

“KK dan KTP sudah diminta sama Kepling, tapi kayaknya hanya ditidurkan di rumah. Kami juga sudah ke Dinsos bertemu dengan Bu Ros, dan udah isi formulir nanti diantar ke sana. Kami ke sini (DPRD Sumut) untuk bertemu dengan Pak Rudi Hermanto,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan warga masih melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Sumut Rudi Hermanto.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here