Media Cetak Terancam Bangkrut, Ini Pernyataan Bersama SPS - PWI Sumut

Pandemi Corona yang terus merebak di seluruh dunia bukan hanya mempengaruhi perekonomian global, namun makin menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan media cetak di Indonesia. Situasi ini makin diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga mendekati Rp. 17.000 yang secara otomatis menaikan harga kertas koran. “Situasi ini juga melemahkan daya beli masyarakat sehingga memperparah situasi persuratkabaran saat ini. Dikuatirkan apa yg sedang terjadi saat ini dengan merebaknya wabah virus corona bukan tidak mungkin bisa membuat banyak media cetak gulung tikar,’ ujar Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut H. Farianda Putra Sinik, SE Terkait hal itu, SPS - PWI bersama pimpinan media di Sumatera Utara mengharapkan pemerintah pusat menaruh perhatian terhadap keberlangsungan media cetak, terutama di Sumatera Utara yang sangat memprihatinkan sehubungan situasi terakhir akibat merebaknya Pandemi Virus Corona Copid-19 itu. “Dalam kondisi sekarang, dengan semakin berkurangnya pendapatan iklan dan tergerusnya oplah yang dialami semua perusahaan media cetak di Sumatera Utara tentu sangat memberatkan, karenanya kami sangat mengharapkan pemerintah pusat membuat kebijakan khusus dengan memberikan semacam insentif, antara lain dalam hal penghapusan pajak (P.Ph) kertas koran serta berbagai kemudahan lainnya agar media cetak tetap eksis menjalankan fungsi profesional persnya,” ujar Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut H. Farianda Putra Sinik, SE dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara H. Hermansjah, SE di Medan, Rabu (1/4-2020). Pernyataan serupa juga disampaikan oleh sejumlah pimpinan media di antaranya Pemimpim Umum Harian Analisa Supandi Kusuma, Pemimpin Redaksi Harian Waspada H. Prabudi Said, Pemimpin Redaksi Harian SIB GM. Immanuel Panggabean, BBA, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian Medan Pos H. Farianda Putra Sinik, SE, Pemimpin Umum Harian Berita Sore H Teruna Jasa Said,Pimpinan Umum Harian Tribun Dayan Syarief, Pimpinan Umum Sumut Pos Pandapotan MT. Siallagan, Penanggungjawab Harian Mimbar Umum Jalaluddin, Pemred Harian Realitas Zultaufik, PU/Pemred Sumut-24 Ryanto Agly, SH, Pemimpin Umum Harian Orbit H. Mahsin Ahmad, SH dan Pemimpin Umum Harian Metro 24 T.Hasyimi, Pemimpin Redaksi Harian Andalas Agus Salim Ujung. Perhatian Presiden RI Dalam pernyataan bersama SPS dan PWI beserta para Pemimpin media di Sumatera Utara itu disebutkan, Pandemi Corona yang terus merebak di seluruh dunia tersebut pemerintah, dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo juga harus memberi solusi. Apalagi media cetak (surat kabar) sebagai perusahaan pers yang tetap konsisten membayar pajak. Karenanya agar perusahaan penerbitan media cetak dapat bertahan dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, sebab selain harus bersaing dengan media digital dalam berbagai bentuk penyajian yang cepat dan murah dalam merebut pasar pembaca, media cetak harus berhadapan dengan perdagangan gobal dalam pembelian bahan baku cetak berupa kertas, tinta dan lainnya. “Kami sedang menghadapi situasi sulit dan hal ini makin diperparah dengan wabah Covid 19 yang mengakibatkan pasar pembaca cetak makin berkurang," tambah Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut, Farianda Putra Sinik,SE. Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dalam menyelamatkan bisnis media cetak, apalagi sejarah bangsa ini tidak bisa lepas dari peran media cetak yang ikut andil dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Media cetak sebagai bagian dari pers perjuangan adalah bagian dari sejarah bangsa. "Kita tidak bisa memungkirinya dan jangan sampai media cetak hanya akan menjadi catatan sejarah saja. Pemerintah harus segera memberi solusi agar keberlangsungan media cetak bisa bertahan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih ini," ujar Farianda yang sehari-hari juga menjabat sebagai Pemred Harian Medan Pos. Salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah tambahnya, adalah dengan memberi penghapusan pajak kertas, atau setidaknya memberi keringanan dalam bentuk dispensasi pajak. Bentuk lain lagi juga bisa diberikan stimulus agar usaha penerbitan media cetak bisa bertahan. "Sebagai Ketua SPS Sumut saya sudah menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, namun belum ada respon yang positif sampai saat ini, karena harga kertas terus melambung seiring melemahnya rupiah," katanya. Bisnis informasi Dalam pernyataan bersama itu, SPS - PWI Sumatera Utara memahami betul situasi pemerintah sedang fokus mengantisipasi pandemi Corona yang melanda negeri ini dalam sebulan terakhir, namun dari sisi bisnis informasi seharusnya juga harus menjadi perhatian serupa. "Corona bukan hanya membinasakan manusia, bisnis media cetak juga bisa binasa jika pemerintah tidak peduli terhadap kelangsungannya. Kami berharap pemerintah pusat dan daerah juga memikirkan kesinambungan kami, karena di media cetak ini banyak wartawan yang menggantungkan harapan hidupnya. Jika media cetak tutup berapa banyak wartawan yang menderita, termasuk keluarganya," katanya. Perhatian Pemprovsu Selain pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (daerah), dalam hal ini Pemprov Sumatera Utara melalui Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi juga harus memperhatikan kehidupan media cetak di daerah ini yang sudah diambang kebangkrutan, terutama bila tidak segera mendapat bantuan. “Tidak saja melalui bantuan peningkatan profesionalitas kewartawaan sebagaimana dilakukan selama ini dalam program Uji Kompetensi Wartawan (UKW), tapi juga menaruh perhatian dalam hal berbagai kemudahan dan insentif di antaranya seperti menggalakkan kembali di lingkungan kerja Pemprovsu, jajaran Pemerintah kota dan kabupaten untuk tetap berlangganan surat kabar dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga hubungan emosional antara jajaran pemerintahan dan redaksi di masing-masing media cetak di daerah ini tetap terus terjaga serta terjalin baik sebagaimana selama ini," sebutnya. “Kalau bisa jumlah langganan surat kabar bisa ditingkatkan lagi, tidak saja di Medan tapi juga di daerah daerah dengan adanya kebijakan itu diharapkan animo masyarakat untuk membaca koran tidak pupus akibat perkembangan media sosial dan perkembangan media cyber di era Revolusi Industri 4.0 yang terjadi sekarang ini, “ ujar Hermansjah.[R]

Pandemi Corona yang terus merebak di seluruh dunia bukan hanya mempengaruhi perekonomian global, namun makin menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan media cetak di Indonesia. Situasi ini makin diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga mendekati Rp. 17.000 yang secara otomatis menaikan harga kertas koran. “Situasi ini juga melemahkan daya beli masyarakat sehingga memperparah situasi persuratkabaran saat ini. Dikuatirkan apa yg sedang terjadi saat ini dengan merebaknya wabah virus corona bukan tidak mungkin bisa membuat banyak media cetak gulung tikar,’ ujar Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut H. Farianda Putra Sinik, SE Terkait hal itu, SPS - PWI bersama pimpinan media di Sumatera Utara mengharapkan pemerintah pusat menaruh perhatian terhadap keberlangsungan media cetak, terutama di Sumatera Utara yang sangat memprihatinkan sehubungan situasi terakhir akibat merebaknya Pandemi Virus Corona Copid-19 itu. “Dalam kondisi sekarang, dengan semakin berkurangnya pendapatan iklan dan tergerusnya oplah yang dialami semua perusahaan media cetak di Sumatera Utara tentu sangat memberatkan, karenanya kami sangat mengharapkan pemerintah pusat membuat kebijakan khusus dengan memberikan semacam insentif, antara lain dalam hal penghapusan pajak (P.Ph) kertas koran serta berbagai kemudahan lainnya agar media cetak tetap eksis menjalankan fungsi profesional persnya,” ujar Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut H. Farianda Putra Sinik, SE dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara H. Hermansjah, SE di Medan, Rabu (1/4-2020). Pernyataan serupa juga disampaikan oleh sejumlah pimpinan media di antaranya Pemimpim Umum Harian Analisa Supandi Kusuma, Pemimpin Redaksi Harian Waspada H. Prabudi Said, Pemimpin Redaksi Harian SIB GM. Immanuel Panggabean, BBA, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian Medan Pos H. Farianda Putra Sinik, SE, Pemimpin Umum Harian Berita Sore H Teruna Jasa Said,Pimpinan Umum Harian Tribun Dayan Syarief, Pimpinan Umum Sumut Pos Pandapotan MT. Siallagan, Penanggungjawab Harian Mimbar Umum Jalaluddin, Pemred Harian Realitas Zultaufik, PU/Pemred Sumut-24 Ryanto Agly, SH, Pemimpin Umum Harian Orbit H. Mahsin Ahmad, SH dan Pemimpin Umum Harian Metro 24 T.Hasyimi, Pemimpin Redaksi Harian Andalas Agus Salim Ujung. Perhatian Presiden RI Dalam pernyataan bersama SPS dan PWI beserta para Pemimpin media di Sumatera Utara itu disebutkan, Pandemi Corona yang terus merebak di seluruh dunia tersebut pemerintah, dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo juga harus memberi solusi. Apalagi media cetak (surat kabar) sebagai perusahaan pers yang tetap konsisten membayar pajak. Karenanya agar perusahaan penerbitan media cetak dapat bertahan dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, sebab selain harus bersaing dengan media digital dalam berbagai bentuk penyajian yang cepat dan murah dalam merebut pasar pembaca, media cetak harus berhadapan dengan perdagangan gobal dalam pembelian bahan baku cetak berupa kertas, tinta dan lainnya. “Kami sedang menghadapi situasi sulit dan hal ini makin diperparah dengan wabah Covid 19 yang mengakibatkan pasar pembaca cetak makin berkurang," tambah Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut, Farianda Putra Sinik,SE. Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dalam menyelamatkan bisnis media cetak, apalagi sejarah bangsa ini tidak bisa lepas dari peran media cetak yang ikut andil dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Media cetak sebagai bagian dari pers perjuangan adalah bagian dari sejarah bangsa. "Kita tidak bisa memungkirinya dan jangan sampai media cetak hanya akan menjadi catatan sejarah saja. Pemerintah harus segera memberi solusi agar keberlangsungan media cetak bisa bertahan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih ini," ujar Farianda yang sehari-hari juga menjabat sebagai Pemred Harian Medan Pos. Salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah tambahnya, adalah dengan memberi penghapusan pajak kertas, atau setidaknya memberi keringanan dalam bentuk dispensasi pajak. Bentuk lain lagi juga bisa diberikan stimulus agar usaha penerbitan media cetak bisa bertahan. "Sebagai Ketua SPS Sumut saya sudah menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, namun belum ada respon yang positif sampai saat ini, karena harga kertas terus melambung seiring melemahnya rupiah," katanya. Bisnis informasi Dalam pernyataan bersama itu, SPS - PWI Sumatera Utara memahami betul situasi pemerintah sedang fokus mengantisipasi pandemi Corona yang melanda negeri ini dalam sebulan terakhir, namun dari sisi bisnis informasi seharusnya juga harus menjadi perhatian serupa. "Corona bukan hanya membinasakan manusia, bisnis media cetak juga bisa binasa jika pemerintah tidak peduli terhadap kelangsungannya. Kami berharap pemerintah pusat dan daerah juga memikirkan kesinambungan kami, karena di media cetak ini banyak wartawan yang menggantungkan harapan hidupnya. Jika media cetak tutup berapa banyak wartawan yang menderita, termasuk keluarganya," katanya. Perhatian Pemprovsu Selain pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (daerah), dalam hal ini Pemprov Sumatera Utara melalui Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi juga harus memperhatikan kehidupan media cetak di daerah ini yang sudah diambang kebangkrutan, terutama bila tidak segera mendapat bantuan. “Tidak saja melalui bantuan peningkatan profesionalitas kewartawaan sebagaimana dilakukan selama ini dalam program Uji Kompetensi Wartawan (UKW), tapi juga menaruh perhatian dalam hal berbagai kemudahan dan insentif di antaranya seperti menggalakkan kembali di lingkungan kerja Pemprovsu, jajaran Pemerintah kota dan kabupaten untuk tetap berlangganan surat kabar dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga hubungan emosional antara jajaran pemerintahan dan redaksi di masing-masing media cetak di daerah ini tetap terus terjaga serta terjalin baik sebagaimana selama ini," sebutnya. “Kalau bisa jumlah langganan surat kabar bisa ditingkatkan lagi, tidak saja di Medan tapi juga di daerah daerah dengan adanya kebijakan itu diharapkan animo masyarakat untuk membaca koran tidak pupus akibat perkembangan media sosial dan perkembangan media cyber di era Revolusi Industri 4.0 yang terjadi sekarang ini, “ ujar Hermansjah.