Media Mainstream Harus Digandeng Edukasi Corona, Bukan Buzzer Apalagi Tiktokers

Pemerintah disarankan untuk terus melakukan edukasi terkait corona kepada masyarakat. Hal ini penting mengingat trend peningkatan jumlah terpapar virus tersebut terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, pemerintah maupun pihak medis disarankan untuk menggandeng media mainstream yang lebih kredibel dalam memberikan edukasi tersebut, bukan media sosial. “Bekerjasamalah dengan media resmi untuk mengedukasi masyarakat soal Covid-19. Bukan sama buzzeRp yang drop out atau artis dan tiktokers,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution melalui akun Twitter @syahrial_nst, Senin (27/7). Cuitan Syahrial ini disampaikannya terkait pernyataan dari pengamat media Tomy Satryatomo saat menjadi pembicara dalam diskusi publik daring bertajuk 'Mendamaikan Ekonomi dan Pandemi: New Normal Bukan Back to Normal'. Diskusi yang diselenggarakan oleh Balitbang DPP Demokrat itu turut menghadirkan pembicara lain seperti, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Ketua Satgas Covid-19 RS Bhayangkara DIY Yogyakarta Dr. Dian K. Nurputra, MSc., PhD, SpA dengan moderator Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap. Tomy menyebutkan, ada kecenderungan informasi pada media sosial menyelipkan hal-hal yang bersifat ujaran kebencian dan hoax sehingga masyarakat mulai menyaringnya. Kondisi ini sangat berbeda dengan media mainstream dimana informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan lantaran media tersebtu berbadan hukum dan juga ada perundang-undangan yang mengaturnya. Sejak Covid-19 resmi diumumkan awal Maret 2020, media televisi dan media online menjadi yang tercepat dan paling sering diakses oleh publik.[R]

Pemerintah disarankan untuk terus melakukan edukasi terkait corona kepada masyarakat. Hal ini penting mengingat trend peningkatan jumlah terpapar virus tersebut terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, pemerintah maupun pihak medis disarankan untuk menggandeng media mainstream yang lebih kredibel dalam memberikan edukasi tersebut, bukan media sosial. “Bekerjasamalah dengan media resmi untuk mengedukasi masyarakat soal Covid-19. Bukan sama buzzeRp yang drop out atau artis dan tiktokers,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution melalui akun Twitter @syahrial_nst, Senin (27/7). Cuitan Syahrial ini disampaikannya terkait pernyataan dari pengamat media Tomy Satryatomo saat menjadi pembicara dalam diskusi publik daring bertajuk 'Mendamaikan Ekonomi dan Pandemi: New Normal Bukan Back to Normal'. Diskusi yang diselenggarakan oleh Balitbang DPP Demokrat itu turut menghadirkan pembicara lain seperti, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Ketua Satgas Covid-19 RS Bhayangkara DIY Yogyakarta Dr. Dian K. Nurputra, MSc., PhD, SpA dengan moderator Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap. Tomy menyebutkan, ada kecenderungan informasi pada media sosial menyelipkan hal-hal yang bersifat ujaran kebencian dan hoax sehingga masyarakat mulai menyaringnya. Kondisi ini sangat berbeda dengan media mainstream dimana informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan lantaran media tersebtu berbadan hukum dan juga ada perundang-undangan yang mengaturnya. Sejak Covid-19 resmi diumumkan awal Maret 2020, media televisi dan media online menjadi yang tercepat dan paling sering diakses oleh publik.