Tjahjo menjelaskan, janji politik yang disampaikan oleh kepala daerah pada masa kampanye lalu merupakan hal yang sesegera mungkin diwujudkan melalui program-program yang disusun melalui Musrenbang. Dalam menata kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mensiknronkan seluruh program mereka dengan program dari pemerintah pusat. Dengan demikian, sinergitas dan konektifitas ini akan menjadi satu-kesatuan pembangunan yang berkesinambungan.
\"Harus ada konektifitas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Musrenbang ini memastikan hal itu,\" ujarnya.
Tjahjo menambahkan diawal tahun 2019 seluruh daerah akan diuji dalam mewujudkan janji politik tersebut. Hal ini mengingat awal tahun ini ditandai dengan adanya perhelatan besar tahapan-tahapan pemilu serentak 2019. Hal ini menurutnya merupakan tantangan yang harus dihadapi secara arif secara bersama-sama seluruh kepala daerah agar tujuan pembangunan ditengah masyarakat tetap berjalan dengan baik.
\"Ini memang menjadi tantangan karena awal tahun ini diawali konsolidasi demokrasi. Saya kira jangan sampai terganggu, semua harus tepat sasaran dan tepat waktu dalam menjalankan tahapan-tahapan yang ada,\" pungkasnya." itemprop="description"/>
Tjahjo menjelaskan, janji politik yang disampaikan oleh kepala daerah pada masa kampanye lalu merupakan hal yang sesegera mungkin diwujudkan melalui program-program yang disusun melalui Musrenbang. Dalam menata kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mensiknronkan seluruh program mereka dengan program dari pemerintah pusat. Dengan demikian, sinergitas dan konektifitas ini akan menjadi satu-kesatuan pembangunan yang berkesinambungan.
\"Harus ada konektifitas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Musrenbang ini memastikan hal itu,\" ujarnya.
Tjahjo menambahkan diawal tahun 2019 seluruh daerah akan diuji dalam mewujudkan janji politik tersebut. Hal ini mengingat awal tahun ini ditandai dengan adanya perhelatan besar tahapan-tahapan pemilu serentak 2019. Hal ini menurutnya merupakan tantangan yang harus dihadapi secara arif secara bersama-sama seluruh kepala daerah agar tujuan pembangunan ditengah masyarakat tetap berjalan dengan baik.
\"Ini memang menjadi tantangan karena awal tahun ini diawali konsolidasi demokrasi. Saya kira jangan sampai terganggu, semua harus tepat sasaran dan tepat waktu dalam menjalankan tahapan-tahapan yang ada,\" pungkasnya."/>
Tjahjo menjelaskan, janji politik yang disampaikan oleh kepala daerah pada masa kampanye lalu merupakan hal yang sesegera mungkin diwujudkan melalui program-program yang disusun melalui Musrenbang. Dalam menata kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mensiknronkan seluruh program mereka dengan program dari pemerintah pusat. Dengan demikian, sinergitas dan konektifitas ini akan menjadi satu-kesatuan pembangunan yang berkesinambungan.
\"Harus ada konektifitas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Musrenbang ini memastikan hal itu,\" ujarnya.
Tjahjo menambahkan diawal tahun 2019 seluruh daerah akan diuji dalam mewujudkan janji politik tersebut. Hal ini mengingat awal tahun ini ditandai dengan adanya perhelatan besar tahapan-tahapan pemilu serentak 2019. Hal ini menurutnya merupakan tantangan yang harus dihadapi secara arif secara bersama-sama seluruh kepala daerah agar tujuan pembangunan ditengah masyarakat tetap berjalan dengan baik.
\"Ini memang menjadi tantangan karena awal tahun ini diawali konsolidasi demokrasi. Saya kira jangan sampai terganggu, semua harus tepat sasaran dan tepat waktu dalam menjalankan tahapan-tahapan yang ada,\" pungkasnya."/>
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah menepati janji politik mereka kepada masyarakat Sumatera Utara. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri pembukaan Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 di Tiara Convention, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (22/1/2019).
"Janji saat kampanye itu kan hutang politik. Harus dijabarkan dalam Musrenbang ini," katanya.
Tjahjo menjelaskan, janji politik yang disampaikan oleh kepala daerah pada masa kampanye lalu merupakan hal yang sesegera mungkin diwujudkan melalui program-program yang disusun melalui Musrenbang. Dalam menata kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mensiknronkan seluruh program mereka dengan program dari pemerintah pusat. Dengan demikian, sinergitas dan konektifitas ini akan menjadi satu-kesatuan pembangunan yang berkesinambungan.
"Harus ada konektifitas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Musrenbang ini memastikan hal itu," ujarnya.
Tjahjo menambahkan diawal tahun 2019 seluruh daerah akan diuji dalam mewujudkan janji politik tersebut. Hal ini mengingat awal tahun ini ditandai dengan adanya perhelatan besar tahapan-tahapan pemilu serentak 2019. Hal ini menurutnya merupakan tantangan yang harus dihadapi secara arif secara bersama-sama seluruh kepala daerah agar tujuan pembangunan ditengah masyarakat tetap berjalan dengan baik.
"Ini memang menjadi tantangan karena awal tahun ini diawali konsolidasi demokrasi. Saya kira jangan sampai terganggu, semua harus tepat sasaran dan tepat waktu dalam menjalankan tahapan-tahapan yang ada," pungkasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah menepati janji politik mereka kepada masyarakat Sumatera Utara. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri pembukaan Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 di Tiara Convention, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (22/1/2019).
"Janji saat kampanye itu kan hutang politik. Harus dijabarkan dalam Musrenbang ini," katanya.
Tjahjo menjelaskan, janji politik yang disampaikan oleh kepala daerah pada masa kampanye lalu merupakan hal yang sesegera mungkin diwujudkan melalui program-program yang disusun melalui Musrenbang. Dalam menata kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mensiknronkan seluruh program mereka dengan program dari pemerintah pusat. Dengan demikian, sinergitas dan konektifitas ini akan menjadi satu-kesatuan pembangunan yang berkesinambungan.
"Harus ada konektifitas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Musrenbang ini memastikan hal itu," ujarnya.
Tjahjo menambahkan diawal tahun 2019 seluruh daerah akan diuji dalam mewujudkan janji politik tersebut. Hal ini mengingat awal tahun ini ditandai dengan adanya perhelatan besar tahapan-tahapan pemilu serentak 2019. Hal ini menurutnya merupakan tantangan yang harus dihadapi secara arif secara bersama-sama seluruh kepala daerah agar tujuan pembangunan ditengah masyarakat tetap berjalan dengan baik.
"Ini memang menjadi tantangan karena awal tahun ini diawali konsolidasi demokrasi. Saya kira jangan sampai terganggu, semua harus tepat sasaran dan tepat waktu dalam menjalankan tahapan-tahapan yang ada," pungkasnya.