Mendagri: Jangan Melihat Pilkada Sebagai Sarana Penyebaran Virus

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan tetap digelar 9 Desember 2020 di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Sumut. Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, 23 kabupaten/kota di antaranya akan menggelar Pilkada serentak. Pelaksanaan Pilkada serentak di Sumut, diharapkan dapat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. "Di Sumut ada 23 dari 33 kabupaten/kota yang akan mengadakan Pilkada. Yakni 17 kabupaten dan 6 kota. Jika tiap daerah dua saja kontestanya, dan misalkan setiap pasangan mengeluarkan uang Rp10 miliar untuk kampanye, bayangkan putaran uang itu nanti mengalir ke daerah. Apalagi bila pasangan calon membuat nomor dan ajakan memilih pada masker. Hal ini bisa membuat pergerakan ekonomi masyarakat," ujar Tito. Namun Tito mengingatkan, Pilkada serentak tersebut dilaksanakan dengan tetap mempedomani protokol kesehatan. Masyarakat juga diharapkan tetap beranggapan positif dengan menjadikan Pandemi Covid-19 sebagai upaya menekan penyebaran virus dan jadi peluang bagi calon kepala daerah. "Jangan melihat Pilkada sarana penyebaran virus. Kita harus balikkan pemikiran itu menjadi peluang kita, dengan Pilkada ini bisa menekan penyebaran Covid-19. Jadikan Pilkada menjadi ajang mencari kepala daerah yang efektif melawan Covid-19, dan para calon kepala daerah pun harus mampu menawarkan program-program yang realistis untuk menyelesaikan masalah dampak dari Covid-19 ini," kata Tito. Tito menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 bisa berisiko tapi juga dapat jadi peluang bagi pesaing incumbent (petahana). "Dengan adanya Pilkada ini, para kepala daerah akan berkerja keras untuk melandaikan kurva (penyebaran Covid-19) masing-masing. Sedangkan non-petahana bisa menawarkan progran baru untuk kontestasi guna mengukur keberhasilan atau tidak keberhasilan dari petahana," terangnya.[R]

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan tetap digelar 9 Desember 2020 di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Sumut. Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, 23 kabupaten/kota di antaranya akan menggelar Pilkada serentak. Pelaksanaan Pilkada serentak di Sumut, diharapkan dapat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. "Di Sumut ada 23 dari 33 kabupaten/kota yang akan mengadakan Pilkada. Yakni 17 kabupaten dan 6 kota. Jika tiap daerah dua saja kontestanya, dan misalkan setiap pasangan mengeluarkan uang Rp10 miliar untuk kampanye, bayangkan putaran uang itu nanti mengalir ke daerah. Apalagi bila pasangan calon membuat nomor dan ajakan memilih pada masker. Hal ini bisa membuat pergerakan ekonomi masyarakat," ujar Tito. Namun Tito mengingatkan, Pilkada serentak tersebut dilaksanakan dengan tetap mempedomani protokol kesehatan. Masyarakat juga diharapkan tetap beranggapan positif dengan menjadikan Pandemi Covid-19 sebagai upaya menekan penyebaran virus dan jadi peluang bagi calon kepala daerah. "Jangan melihat Pilkada sarana penyebaran virus. Kita harus balikkan pemikiran itu menjadi peluang kita, dengan Pilkada ini bisa menekan penyebaran Covid-19. Jadikan Pilkada menjadi ajang mencari kepala daerah yang efektif melawan Covid-19, dan para calon kepala daerah pun harus mampu menawarkan program-program yang realistis untuk menyelesaikan masalah dampak dari Covid-19 ini," kata Tito. Tito menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 bisa berisiko tapi juga dapat jadi peluang bagi pesaing incumbent (petahana). "Dengan adanya Pilkada ini, para kepala daerah akan berkerja keras untuk melandaikan kurva (penyebaran Covid-19) masing-masing. Sedangkan non-petahana bisa menawarkan progran baru untuk kontestasi guna mengukur keberhasilan atau tidak keberhasilan dari petahana," terangnya.