Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai wacana menghukum mati koruptor yang disampaikan oleh Presiden Jokowi hanya sekedar retorika dan gimik belaka. Hal ini disampaikannya saat mendapat pertanyaan dari siswa SMKN 57 Jakarta dalam acara #PrestasiTanpaKorupsi.

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan hukuman mati bagi koruptor bisa saja dimasukkan ke revisi UU jika ada kehendak masyarakat menyedot perhatian publik.

\"Pertanyaan (hukuman mati) itu juga sering saya dapatkan. Kalau kita bicara menghukum, maka kita harus mulai sustainable,\" ungkapnya saat berdiskusi di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat pada Minggu (15/11).

Saut mengatakan Korupsi itu bukan hanya tanggung jawab KPK saja. Jadi ketika ingin membicarakan hukuman maksimal untuk para koruptor, maka pembahasannya itu jangan setengah-setengah.

Harus ada sinergi bersama dalam mengkaji UU mengenai tindak pidana korupsi, KUHP, dan KPK.

\"Karena sudah ada UU yang mengatur itu. Jadi jangan seolah memberantas korupsi karena benci dengan rakyat. Tidak konsisten dan sustainable namanya,\" tandas Saut.[R]

" itemprop="description"/> Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai wacana menghukum mati koruptor yang disampaikan oleh Presiden Jokowi hanya sekedar retorika dan gimik belaka. Hal ini disampaikannya saat mendapat pertanyaan dari siswa SMKN 57 Jakarta dalam acara #PrestasiTanpaKorupsi.

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan hukuman mati bagi koruptor bisa saja dimasukkan ke revisi UU jika ada kehendak masyarakat menyedot perhatian publik.

Saut mengatakan Korupsi itu bukan hanya tanggung jawab KPK saja. Jadi ketika ingin membicarakan hukuman maksimal untuk para koruptor, maka pembahasannya itu jangan setengah-setengah.

Harus ada sinergi bersama dalam mengkaji UU mengenai tindak pidana korupsi, KUHP, dan KPK.

\"Karena sudah ada UU yang mengatur itu. Jadi jangan seolah memberantas korupsi karena benci dengan rakyat. Tidak konsisten dan sustainable namanya,\" tandas Saut.[R]

"/> Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai wacana menghukum mati koruptor yang disampaikan oleh Presiden Jokowi hanya sekedar retorika dan gimik belaka. Hal ini disampaikannya saat mendapat pertanyaan dari siswa SMKN 57 Jakarta dalam acara #PrestasiTanpaKorupsi.

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan hukuman mati bagi koruptor bisa saja dimasukkan ke revisi UU jika ada kehendak masyarakat menyedot perhatian publik.

Saut mengatakan Korupsi itu bukan hanya tanggung jawab KPK saja. Jadi ketika ingin membicarakan hukuman maksimal untuk para koruptor, maka pembahasannya itu jangan setengah-setengah.

Harus ada sinergi bersama dalam mengkaji UU mengenai tindak pidana korupsi, KUHP, dan KPK.

\"Karena sudah ada UU yang mengatur itu. Jadi jangan seolah memberantas korupsi karena benci dengan rakyat. Tidak konsisten dan sustainable namanya,\" tandas Saut.[R]

"/>

Menurut Saut Situmorang Wacana Jokowi Hukum Mati Koruptor Cuma Gimik

LAPORAN : Jonris Purba

Minggu, 15 Desember 2019 | 05:46

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan hukuman mati bagi koruptor bisa saja dimasukkan ke revisi UU jika ada kehendak masyarakat menyedot perhatian publik.

"Pertanyaan (hukuman mati) itu juga sering saya dapatkan. Kalau kita bicara menghukum, maka kita harus mulai sustainable," ungkapnya saat berdiskusi di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat pada Minggu (15/11).

Saut mengatakan Korupsi itu bukan hanya tanggung jawab KPK saja. Jadi ketika ingin membicarakan hukuman maksimal untuk para koruptor, maka pembahasannya itu jangan setengah-setengah.

Harus ada sinergi bersama dalam mengkaji UU mengenai tindak pidana korupsi, KUHP, dan KPK.

"Karena sudah ada UU yang mengatur itu. Jadi jangan seolah memberantas korupsi karena benci dengan rakyat. Tidak konsisten dan sustainable namanya," tandas Saut.[R]

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan hukuman mati bagi koruptor bisa saja dimasukkan ke revisi UU jika ada kehendak masyarakat menyedot perhatian publik.

Saut mengatakan Korupsi itu bukan hanya tanggung jawab KPK saja. Jadi ketika ingin membicarakan hukuman maksimal untuk para koruptor, maka pembahasannya itu jangan setengah-setengah.

Harus ada sinergi bersama dalam mengkaji UU mengenai tindak pidana korupsi, KUHP, dan KPK.

"Karena sudah ada UU yang mengatur itu. Jadi jangan seolah memberantas korupsi karena benci dengan rakyat. Tidak konsisten dan sustainable namanya," tandas Saut.