Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan DPR RI segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Desakan ini muncul menyusul kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
MUI menilai kasus tersebut menunjukkan pentingnya aturan hukum yang jelas untuk mengatur kewenangan penyadapan sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ketua MUI Bidang Hukum, Wahidudin Adam, mengatakan penyadapan tanpa izin pengadilan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dan melanggar hukum.
Dia mempertanyakan bagaimana penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, bisa dilakukan tanpa izin pengadilan.
“Hal ini jelas akan membuat resah dan melanggar hukum,” kata Wahidudin dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Komisi Hukum dan HAM MUI secara daring, Jumat, 13 November 2026.
Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu segera menyusun regulasi agar ada perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya pejabat negara dan tokoh organisasi kemasyarakatan.
Dia menyebut pembentukan RUU Penyadapan bukan hanya kebutuhan negara, tetapi juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam dialog bertema Penyadapan Presiden: Antara Lawfull Interception dan Masa Depan Ormas dan Negara Indonesia itu, ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan praktik penyadapan terhadap kepala negara bukan hal baru dalam sejarah Indonesia.
Dia mencontohkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Soekarno pada 1965 oleh DN Aidit, serta penyadapan terhadap Presiden BJ Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh Australia.
Kini, kata dia, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo kembali menjadi pengingat bahwa Indonesia membutuhkan aturan khusus mengenai penyadapan.
“Realitas ini jelas menegaskan perlunya dibuat regulasi mengenai penyadapan,” ujarnya.
Reza menilai kasus terbaru tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Dia bahkan menyebutnya telah mengarah pada operasi intelijen gelap sehingga perlu direspons melalui langkah kontraintelijen.
Sementara itu, ahli hukum pidana Suparji menilai tindakan yang dituduhkan kepada Sigit memenuhi unsur makar sebagaimana diatur dalam KUHP. Dia juga merujuk keputusan Komisi III DPR RI terkait perkara tersebut.
Suparji meminta aparat mengungkap siapa pihak yang memerintahkan operasi penyadapan tersebut. Menurutnya, pengungkapan aktor di balik kasus itu penting agar perkara tidak berkembang menjadi spekulasi politik di tengah masyarakat.
“Jadi hukum makar harus ditegakkan seadil-adilnya dalam mengungkap kasus ini,” katanya. 