MUI Haramkan Vape, Tak Hanya Pengguna, Bisnis Produksi dan Penjualannya Ikut Dilarang

•HUKUM
externalexternalexternalexternal
MUI Haramkan Vape, Tak Hanya Pengguna, Bisnis Produksi dan Penjualannya Ikut Dilarang
Ilustrasi/Ist

Article Header Image Pengguna vape bukan satu-satunya pihak yang terkena larangan dalam fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga tersebut juga mengharamkan seluruh aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.

Ketentuan itu ditetapkan melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Keputusan tersebut ditandatangani pada 6 November 2026 di Jakarta.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, ada sejumlah alasan yang mendasari keputusan tersebut. Di antaranya bahaya vape terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga potensi penggunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.

"Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Prof Niam dikutip dari MUI Digital, Senin, 9 November 2026.

Dalam fatwa itu, MUI menjelaskan rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, dan bahan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup.

Kandungan nikotin menjadi salah satu persoalan utama karena bersifat adiktif. Zat tersebut juga dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh.

Namun, cakupan fatwa ini tidak berhenti pada persoalan konsumsi. MUI turut memasukkan penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram.

Lebih jauh, orang atau pihak yang menjalankan bisnis produksi dan penjualan vape juga masuk dalam ketentuan larangan tersebut.

"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Prof Niam.

Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 memuat tiga ketentuan utama: penggunaan vape diharamkan, penyalahgunaannya untuk konsumsi narkotika juga haram, serta produksi dan perdagangan vape dilarang.

Prof Niam berharap fatwa tersebut menjadi perhatian masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha. Menurutnya, ketentuan ini bertujuan melindungi kesehatan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mencegah ancaman narkoba serta zat adiktif lainnya. Article Image

Editor : Abdul Manaf


Berita Terkait