Natalius Pigai Tidak Lolos Capim KPK, Ini Kata Kolega Di Komnas HAM

Seleksi administrasi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyisakan pertanyaan. Pasalnya, 192 orang dari 376 pendaftar yang diloloskan tidak tercantum nama mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Kolega Pigai di Komnas HAM, Manager Nasution pun angkat bicara. Dia menyesalkan nama Pigai tidak lolos. Sebab, dia meyakini secara substansi kehadiran Pigai di KPK akan membawa dampak positif.

Adapun energi positif pertama yang akan dihadirkan Pigai adalah keberanian. Ini lantaran selama bersama di Komnas HAM dari tahun 2012 hingga 2017, Manager memandang Pigai sebagai sosok yang berani menghadapi beragam ancaman. Bahkan pria asal Papua itu dikenal paling banyak menangani aduan.

"Kedua, memperluas daya dobrak KPK di Indonesia Timur. Ketiga, kehadiran Pigai juga bisa disebut sebagai representasi Indonesia Timur," tegas wakil ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah itu.

Dengan tidak bermaksud mencampuri independensi Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, Manager mendesak agar untuk membuka proses seleksi administrasi tersebut. Sebab hanya dengan transparansi, publik bisa tahu alasan calon-calon tidak diloloskan.

"Ada baiknya pansel mengumumkan secara terbuka persyaratan apa yang tidak dipenuhi oleh calon-calon yang gagal seleksi administrasi itu," pungkasnya.

Seleksi administrasi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyisakan pertanyaan. Pasalnya, 192 orang dari 376 pendaftar yang diloloskan tidak tercantum nama mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Kolega Pigai di Komnas HAM, Manager Nasution pun angkat bicara. Dia menyesalkan nama Pigai tidak lolos. Sebab, dia meyakini secara substansi kehadiran Pigai di KPK akan membawa dampak positif.

Adapun energi positif pertama yang akan dihadirkan Pigai adalah keberanian. Ini lantaran selama bersama di Komnas HAM dari tahun 2012 hingga 2017, Manager memandang Pigai sebagai sosok yang berani menghadapi beragam ancaman. Bahkan pria asal Papua itu dikenal paling banyak menangani aduan.

"Kedua, memperluas daya dobrak KPK di Indonesia Timur. Ketiga, kehadiran Pigai juga bisa disebut sebagai representasi Indonesia Timur," tegas wakil ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah itu.

Dengan tidak bermaksud mencampuri independensi Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, Manager mendesak agar untuk membuka proses seleksi administrasi tersebut. Sebab hanya dengan transparansi, publik bisa tahu alasan calon-calon tidak diloloskan.

"Ada baiknya pansel mengumumkan secara terbuka persyaratan apa yang tidak dipenuhi oleh calon-calon yang gagal seleksi administrasi itu," pungkasnya.