RMOLSumut. Tidak ada aturan yang mewajibkan anggota Polri dan Kejaksaan untuk mengundurkan diri dari institusi masing-masing jika mengikuti seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK).
"Jika tidak ada UU yang melarang calon dari Polri maupun Jaksa dan karyawan KPK untuk ikut seleksi capim KPK. Tentunya siapapun tidak berhak untuk melarang," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, Neta kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/7).
Neta tidak setuju dengan pernyataan peneliti dari Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, dan Indonesia Coruption Watch (ICW) yang meminta para Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan mengundurkan diri dari institusinya sebelum mengikuti seleksi lebih jauh.
"Jika ada pihak yang melarang, justru ngawur dan tidak paham dengan UU atau ada ketakutan tersendiri atas keberadaan Capim tertentu," ujarnya.
Kalau setiap anggota Polri dan Kejaksaan yang mendaftar sebagai Capim KPK diwajibkan mengundurkan diri dari institusinya, lanjut Neta, maka kewajiban sama juga harus berlaku pada 13 pegawai KPK yang ikut mendaftar.
Mereka (pegawai KPK) seharusnya juga mundur,†tekan Neta.
Neta lebih menyarankan agar Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK untuk mencoret pimpinan KPK periode 2015â€"2019 yang kembali mengikuti seleksi.
"Karena, dalam periode sebelumnya, mereka bisa dianggap gagal karena terjadi perseteruan atau konflik yang tajam di jajaran penyidik KPK. Selain itu pimpinan KPK tersebut membiarkan terjadinya politisasi KPK," ujarnya.
Dua hari lalu, Pansel Capim KPK telah resmi menutup pendaftaran lewat jalur langsung. Tercatat ada 348 pendaftar yang mencalonkan diri untuk memimpin institusi yang dulu dijuluki superbody itu.[top]
"Jika tidak ada UU yang melarang calon dari Polri maupun Jaksa dan karyawan KPK untuk ikut seleksi capim KPK. Tentunya siapapun tidak berhak untuk melarang," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, Neta kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/7).
Neta tidak setuju dengan pernyataan peneliti dari Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, dan Indonesia Coruption Watch (ICW) yang meminta para Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan mengundurkan diri dari institusinya sebelum mengikuti seleksi lebih jauh.
"Jika ada pihak yang melarang, justru ngawur dan tidak paham dengan UU atau ada ketakutan tersendiri atas keberadaan Capim tertentu," ujarnya.
Kalau setiap anggota Polri dan Kejaksaan yang mendaftar sebagai Capim KPK diwajibkan mengundurkan diri dari institusinya, lanjut Neta, maka kewajiban sama juga harus berlaku pada 13 pegawai KPK yang ikut mendaftar.
Mereka (pegawai KPK) seharusnya juga mundur,†tekan Neta.
Neta lebih menyarankan agar Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK untuk mencoret pimpinan KPK periode 2015â€"2019 yang kembali mengikuti seleksi.
"Karena, dalam periode sebelumnya, mereka bisa dianggap gagal karena terjadi perseteruan atau konflik yang tajam di jajaran penyidik KPK. Selain itu pimpinan KPK tersebut membiarkan terjadinya politisasi KPK," ujarnya.
Dua hari lalu, Pansel Capim KPK telah resmi menutup pendaftaran lewat jalur langsung. Tercatat ada 348 pendaftar yang mencalonkan diri untuk memimpin institusi yang dulu dijuluki superbody itu.[top]
Van Joened
Berita Populer
