Nomenklatur Masih Panwas, Bawaslu RI Temui Kejagung Soal Kepastian Hukum Sentra Gakkumdu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemui Kejaksaan Agung terkait pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akibat nomenklatur Bawaslu di daerah yang berbeda berdasarkan UU Pilkada dan UU Pemilu. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, nomenklatur berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI Nomor 14/2016, Peraturan Kapolri Nomor 01/2016 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 10/JA/11/2016 tentang Sentra Gakkumdu pada Pilkada, disebutkan keberadaan Sentra Gakkumdu di tingkat kabupaten/kota masih bernama Panwas (Panitia Pengawas) bersifat Ad hoc (sementara) berdasarkan UU Pilkada. Sedangkan sejak berlakunya UU Pemilu 7/2017 sudah tidak ada lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang bersifat Ad hoc, melainkan lembaga permanen dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota. Untuk itu, Abhan mengaku dibutuhkan langkah-langkah Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga yang diamanatkan UU untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana Pilkada serentak 2020. "Diperlukan untuk memberikan arahan dan pedoman kepada anggota Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terdapat perbedaan penafsiran dan salah tindak dalam memproses tindak lanjut laporan masyarakat sehingga berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum," ucap Abhan saat udiensi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPidum) Ali Mukartono, di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (25/1). Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2017 ini menambahkan, kondisi serupa juga dialami oleh Bawaslu Provinsi dari sisi jumlah anggota berbeda. Mengacu Pasal 92 ayat 2 UU 7/2017, jumlah anggota Bawaslu Provinsi ada yang berjumlah 5 dan 7 orang. Sedangkan dalaam UU Pilkada 10/2016 jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 3 orang. Abhan berharap, langkah-langkah yang disepakati Sentra Gakkumdu ini dapat dituangkan dalam surat edaran bersama antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Dalam pertemuan ini, Abhan hadir bersama empat Anggota Bawaslu, yakni: Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja diterima oleh JAMPidum beserta jajaran. JAMPidum Ali pun menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam waktu dekat Ali mengaku beserta jajarannya segera menindaklanjuti langkah Bawaslu.[R]

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemui Kejaksaan Agung terkait pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akibat nomenklatur Bawaslu di daerah yang berbeda berdasarkan UU Pilkada dan UU Pemilu. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, nomenklatur berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI Nomor 14/2016, Peraturan Kapolri Nomor 01/2016 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 10/JA/11/2016 tentang Sentra Gakkumdu pada Pilkada, disebutkan keberadaan Sentra Gakkumdu di tingkat kabupaten/kota masih bernama Panwas (Panitia Pengawas) bersifat Ad hoc (sementara) berdasarkan UU Pilkada. Sedangkan sejak berlakunya UU Pemilu 7/2017 sudah tidak ada lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang bersifat Ad hoc, melainkan lembaga permanen dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota. Untuk itu, Abhan mengaku dibutuhkan langkah-langkah Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga yang diamanatkan UU untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana Pilkada serentak 2020. "Diperlukan untuk memberikan arahan dan pedoman kepada anggota Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terdapat perbedaan penafsiran dan salah tindak dalam memproses tindak lanjut laporan masyarakat sehingga berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum," ucap Abhan saat udiensi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPidum) Ali Mukartono, di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (25/1). Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2017 ini menambahkan, kondisi serupa juga dialami oleh Bawaslu Provinsi dari sisi jumlah anggota berbeda. Mengacu Pasal 92 ayat 2 UU 7/2017, jumlah anggota Bawaslu Provinsi ada yang berjumlah 5 dan 7 orang. Sedangkan dalaam UU Pilkada 10/2016 jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 3 orang. Abhan berharap, langkah-langkah yang disepakati Sentra Gakkumdu ini dapat dituangkan dalam surat edaran bersama antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Dalam pertemuan ini, Abhan hadir bersama empat Anggota Bawaslu, yakni: Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja diterima oleh JAMPidum beserta jajaran. JAMPidum Ali pun menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam waktu dekat Ali mengaku beserta jajarannya segera menindaklanjuti langkah Bawaslu.