Mahmud Mulyadi/Net

Pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU)) Mahmud Mulyadi mengatakan partai politik harus ikut turun tangan dalam mencari solusi dari banyaknya persoalan korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Hal ini disampaikannya menanggapi penangkapan Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Medan.

“Itukan juga berkaitan dengan biaya politik yang besar yang memicu peluang terjadinya korupsi. Perlu adanya tindakan evaluasi dari sistem politik, dalam hal ini partai politik harus ikut turun tangan dalam pencegahan kasus tersebut,” katanya, Rabu (16/10/2019)

Mahmud Mulyadi menyebutkan penangkapan terhadap kepala daerah karena kasus korupsi masih akan terus menjad persoalan kedepan sepanjang evaluasi terhadap sistem perpolitikan tersebut belum dilakukan. Sebab, sistem perpolitikan itulah yang kerap menjadi pemicu seorang kepala daerah melakukan korupsi untuk mengembalikan ongkos politik yang dikeluarkannya untuk meraih kursi kepala daerah lewat Pilkada.

“Kepala daerah terkena OTT akhirnya jadi fenomena umum. Padahal inti persoalannya adalah cost politic yang tinggi,” ujarnya.

Pada akhirnya kata Mulyadi, apa yang dilakukan oleh KPK haruslah dianggap sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap sosok-sosok yang melakukan tindakan korupsi.

“Kita serahkan saja sama KPK untuk memprosesnya,jangan kita menghakimi dulu biarlah proses hukum bekerja dengan sebaik baiknya,” demikian Mahmud Mulyadi.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here