Parliamentary Threshold Sumber Masalah Demokrasi

Ambang batas parlemen atau dikenal dengan istilah Parliamentary Threshold (PT) merupakan masalah dalam demokrasi. Hal ini karena PT akan membatasi jumlah pasangan calkn yang dapat maju pada ajang Pemilihan Umum (Pemilu). Demikian disampaikan Sosiolog sekaligus Rektor Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Prof. Dr. Musni Umar dalam Diskusi Bareng Bang Ruslan "Merumuskan Presiden Pilihan Rakyat di Masa Depan", Kamis (27/8). "Kalau demokrasi itu adalah sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka, PT Tidak seharusnya ada," katanya. Menurutnya, PT ini juga merupakan pemicu munculnya kaum oligarki politik. Dimana, mereka calon yang akan maju pada pemilu merupakan sosok-sosok yang sesuai dengan keinginan elit-elit tingkat pimpinan partai politik saja. "Dengan itu bisa dikatakan masyarakat tidak punya kedaulatan pada pemilu. Padahal, sejatinya kedaulatan itu di tangan rakyat," ujarnya. Karena itu menurutnya, perlu adanya upaya agar PT dihilangkan dalam sistem pemilu. Sehingga tidak menghambat keinginan dari siapa saja yang ingin maju di Pemilu untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Ambang batas parlemen atau dikenal dengan istilah Parliamentary Threshold (PT) merupakan masalah dalam demokrasi. Hal ini karena PT akan membatasi jumlah pasangan calkn yang dapat maju pada ajang Pemilihan Umum (Pemilu). Demikian disampaikan Sosiolog sekaligus Rektor Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Prof. Dr. Musni Umar dalam Diskusi Bareng Bang Ruslan "Merumuskan Presiden Pilihan Rakyat di Masa Depan", Kamis (27/8). "Kalau demokrasi itu adalah sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka, PT Tidak seharusnya ada," katanya. Menurutnya, PT ini juga merupakan pemicu munculnya kaum oligarki politik. Dimana, mereka calon yang akan maju pada pemilu merupakan sosok-sosok yang sesuai dengan keinginan elit-elit tingkat pimpinan partai politik saja. "Dengan itu bisa dikatakan masyarakat tidak punya kedaulatan pada pemilu. Padahal, sejatinya kedaulatan itu di tangan rakyat," ujarnya. Karena itu menurutnya, perlu adanya upaya agar PT dihilangkan dalam sistem pemilu. Sehingga tidak menghambat keinginan dari siapa saja yang ingin maju di Pemilu untuk memperbaiki kondisi bangsa.