Parlindungan Purba Dorong Masyarakat Pahami Kebijakan Pariwisata Danau Toba

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Parlindungan Purba terus mendorong agar masyarakat memahami kebijakan pemerintah pusat dalam mengembangkan industri pariwisata di Danau Toba. Menurutnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut harus didahului dengan memberikan penyadaran masyarakat tentang kemanfaatan dari program tersebut bagi mereka.

"Kita harus menyampaikan informasi dari seluruh aspek kepada mereka betapa pentingnya mendukung kebijakan tersebut," katanya dalam diskusi  'Mengenal Masterplan Geopark Danau Toba' di Kantor Sekretariat DPD RI Sumut, Jalan Gajah Mada, Medan, Senin (5/8/2019).

Dalam diskusi tersebut Parlindungan Purba menghadirkan beberapa pembicara seperti Direktur BPODT Arie Prasetyo, Koordinator tim ahli Dewan Pengarah Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) RE Nainggolan, Dosen Antropologi FISIP USU Zulkifli Lubis, Pakar Ekonomi USU Parapat Gultom dan Kadis Pariwisata Sumut Hidayati.

"Semuanya kita duduk bersama disini, karena kita ingin menjelaskan seluruh aspek soal Kaldera Toba," ujarnya.

Sementara itu RE Nainggolan mengatakan kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata di Danau Toba perlu untuk didukung. Hal ini karena pengembangan tersebut akan memberikan berbagai aspek positif dari sisi kelestarian budaya, biodiversity dan ekonomi.

"Geopark Danau Toba atau taman bumi Danau Toba butuh keterlibatan masyarakat karena ada tiga pilar yang menjadi fokusnya yakni konservasi, edukasi dan ekonomi," pungkasnya.

Saat ini kata RE, Geopark Danau Toba terus didorong untuk masuk dalam UNESCO Global Geopark (UGG). Upaya untuk itu terus dilakukan dengan berbagai pembenahan yang sangat membutuhkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam mendukungnya. Karena itu ia mengaku sangat mengapresiasi berbagai kegiatan yang tujuannya untuk memberikan edukasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam mendukungnya.

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Parlindungan Purba terus mendorong agar masyarakat memahami kebijakan pemerintah pusat dalam mengembangkan industri pariwisata di Danau Toba. Menurutnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut harus didahului dengan memberikan penyadaran masyarakat tentang kemanfaatan dari program tersebut bagi mereka.

"Kita harus menyampaikan informasi dari seluruh aspek kepada mereka betapa pentingnya mendukung kebijakan tersebut," katanya dalam diskusi  'Mengenal Masterplan Geopark Danau Toba' di Kantor Sekretariat DPD RI Sumut, Jalan Gajah Mada, Medan, Senin (5/8/2019).

Dalam diskusi tersebut Parlindungan Purba menghadirkan beberapa pembicara seperti Direktur BPODT Arie Prasetyo, Koordinator tim ahli Dewan Pengarah Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) RE Nainggolan, Dosen Antropologi FISIP USU Zulkifli Lubis, Pakar Ekonomi USU Parapat Gultom dan Kadis Pariwisata Sumut Hidayati.

"Semuanya kita duduk bersama disini, karena kita ingin menjelaskan seluruh aspek soal Kaldera Toba," ujarnya.

Sementara itu RE Nainggolan mengatakan kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata di Danau Toba perlu untuk didukung. Hal ini karena pengembangan tersebut akan memberikan berbagai aspek positif dari sisi kelestarian budaya, biodiversity dan ekonomi.

"Geopark Danau Toba atau taman bumi Danau Toba butuh keterlibatan masyarakat karena ada tiga pilar yang menjadi fokusnya yakni konservasi, edukasi dan ekonomi," pungkasnya.

Saat ini kata RE, Geopark Danau Toba terus didorong untuk masuk dalam UNESCO Global Geopark (UGG). Upaya untuk itu terus dilakukan dengan berbagai pembenahan yang sangat membutuhkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam mendukungnya. Karena itu ia mengaku sangat mengapresiasi berbagai kegiatan yang tujuannya untuk memberikan edukasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam mendukungnya.