PBB di Bawah Rp100 Ribu Bakal Gratis Mulai 2027, Tunggakan Dapat Diskon 50 Persen

•PEMERINTAHAN
externalexternalexternalexternal
PBB di Bawah Rp100 Ribu Bakal Gratis Mulai 2027, Tunggakan Dapat Diskon 50 Persen
Wali Kota Medan Rico Waas saat menyampaikan kebijakan pembebasan PBB di bawah Rp100.000 mulai 2027 serta diskon 50 persen untuk tunggakan pajak/ist

Article Header Image Warga Kota Medan yang memiliki tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp100.000 per tahun tidak perlu lagi membayar pajak tersebut mulai 2027. Pemerintah Kota Medan juga menyiapkan potongan 50 persen untuk tunggakan PBB tahun sebelumnya.

Kebijakan ini diperkirakan menyasar 61.376 objek pajak dengan total nilai pembebasan mencapai Rp3,85 miliar. Program tersebut terutama menyasar pemilik rumah dan tanah berukuran kecil dengan rata-rata ketetapan PBB sekitar Rp63.000 per tahun.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, pembebasan PBB berlaku untuk ketetapan pajak di bawah Rp100.000 pada 2027. Sementara tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya mendapat potongan sebesar 50 persen.

“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” ujar Rico di Balai Kota Medan, Kamis, 19 November 2026.

Pembebasan pajak tersebut diberikan secara otomatis tanpa pengajuan permohonan. Nilai tagihan akan tercatat nol rupiah dalam sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT).

Selain pembebasan pajak tahun 2027, Pemko Medan juga memberikan potongan 50 persen dari pokok pajak untuk tunggakan PBB tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya, khusus bagi wajib pajak dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000.

Wajib pajak juga mendapat penghapusan sanksi dan denda apabila melunasi tunggakan paling lambat 31 Desember 2027.

Berdasarkan data Bapenda, penerima manfaat terbanyak berada di Kecamatan Medan Labuhan dengan 12.829 objek pajak, disusul Medan Belawan sebanyak 10.109 objek. Penerima lainnya tersebar di sejumlah kecamatan, termasuk Medan Tuntungan dan Medan Marelan.

Di sisi lain, Rico menegaskan pemberian keringanan tersebut tidak menghilangkan upaya Pemko Medan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bapenda tetap diminta mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan digitalisasi perpajakan serta mencegah kebocoran pajak. Article Image

Editor : Abdul Manaf


Berita Terkait