Fraksi PDI Perjuangan di DPR membantah pernah menolak anggaran dana desa saat pembahasan UU 6/2014 Desa. Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto menyebutkan bahwa yang ditolak saat itu adalah pengaggaran dana aspirasi desa.
"Oh salah, yang ditolak itu adalah waktu itu adalah dana aspirasi, itu kita dimarahi orang sak kampung," ujar Bambang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/2).
Pada tahun 2014 lalu saat pembahasan UU Desa, Fraksi PDIP tidak mendukung secara utuh pelaksanaan UU Desa.
Dalam proses pembahasan UU tersebut, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu adalah satu-satunya fraksi yang tidak mendukung alokasi dana desa sebesar 10 persen dari APBN.
Penolakan ini pun dibenarkan oleh Bambang. Alasannya, Fraksi PDIP tidak ingin ada patokan khusus soal anggaran dana desa.
"Jangan dipatok-patok gitu, seperti pendidikan itu susah sekali itu 20 persen, pelaksanaannya itu kan susah," tukasnya.[R]
"Oh salah, yang ditolak itu adalah waktu itu adalah dana aspirasi, itu kita dimarahi orang sak kampung," ujar Bambang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/2).
Pada tahun 2014 lalu saat pembahasan UU Desa, Fraksi PDIP tidak mendukung secara utuh pelaksanaan UU Desa.
Dalam proses pembahasan UU tersebut, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu adalah satu-satunya fraksi yang tidak mendukung alokasi dana desa sebesar 10 persen dari APBN.
Penolakan ini pun dibenarkan oleh Bambang. Alasannya, Fraksi PDIP tidak ingin ada patokan khusus soal anggaran dana desa.
"Jangan dipatok-patok gitu, seperti pendidikan itu susah sekali itu 20 persen, pelaksanaannya itu kan susah," tukasnya.
Van Joened
Berita Populer
