Pengaduan warga Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, terkait pendangkalan kawasan pantai dan perairan mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi. Kondisi tersebut dinilai mulai mengganggu aktivitas nelayan dan berpotensi memperburuk persoalan aliran air di kawasan pesisir.
Salman mengatakan, persoalan sedimentasi tidak cukup ditangani secara insidental. Perlu kajian menyeluruh untuk mengetahui sumber sedimentasi, pola pergerakannya serta titik-titik yang membutuhkan pengerukan.
“Kalau pendangkalan terus terjadi, masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Ini harus ditangani secara serius, terukur dan berkelanjutan, bukan menunggu sampai kondisinya semakin parah,” kata Salman kepada wartawan, Senin, 28 September 2026.
Ia mendorong BBWS Sumatera II melakukan kajian terhadap sedimentasi yang berkaitan dengan sistem aliran sungai, sekaligus menentukan titik pengerukan prioritas. Sementara untuk kawasan perairan pelabuhan, KSOP Utama Belawan dan Pelindo diminta memastikan penanganan alur dan kolam pelabuhan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat pesisir.
Menurut Salman, pengerukan juga harus disertai pengelolaan material hasil kerukan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru di kawasan pesisir.
“Harus ada pemetaan kedalaman, pengerukan titik prioritas dan pengelolaan material hasil kerukan yang tepat. Jangan sampai sedimentasi hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain,” tegasnya.
Salman juga meminta Pemprov Sumut dan Pemko Medan memperkuat koordinasi lintas instansi agar persoalan Sicanang tidak ditangani secara parsial. Ia menekankan, kepentingan nelayan, lingkungan pesisir dan keselamatan masyarakat harus menjadi bagian utama dalam solusi tersebut.