Pendukung 01 Di DPR Tolak Wacana Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu

RMOLSumut. Anggota dewan dari fraksi partai pendukung paslon 01 Joko Widodo-Maruf Amin menolak wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) kecurangan pemilu.

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Johnny G. Plate tegas menolak wacana itu. Menurutnya, lebih masuk akal jika saat ini politisi Senayan menunggu hasil pemilu sembari mengawasi proses perhitungan suara manual yang tengah dilakukan KPU.

"Makanya jika ada yang menyebutkan telah terjadi kecurangan yang masif itu merupakan keputusan atau pendapat yang sangat prematur," katanya dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5).

Lebih lanjut menurut Johnny Plate, pemilu kali ini berlandaskan asas legilasi primer yang dibicarakan bersama antara pemerintah dan DPR. Untuk itu, semua kekurangan yang ada ada di dalamnya merupakan hasil pembahasan bersama yang telah dilakukan oleh pemerintah dan DPR itu sendiri.

"Oleh sebab itu, saya menolak pembentukan tim pansus pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi ini keluar dari KPU. Kita boleh mengawasi, tapi kita tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif," tegasnya.

Tidak jauh beda, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, M. Misbakhun pun meminta semua pihak termasuk DPR untuk bahu-membahu dalam mengawasi jalannya proses perhitungan suara manual yang dilakukan oleh KPU.

"(Karena) saya yakin apa yang terjadi dalam pemilu kali ini tidak direkayasa oleh pihak manapun," pungkas Misbakhun.

Usulan mengenai pembentukan pansus dilontarkan oleh Anggota DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah saat interupsi dalam rapat paripurna hari ini.

Ledia Hanifa mengatakan, keberadaan pansus pemilu sangat penting. Yaitu untuk menguak beberapa penyebab dari persoalan pemilu.

Di antaranya untuk mencari tahu tentang penyebab dari meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan kesalahan input pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. [krm/rmol]

RMOLSumut. Anggota dewan dari fraksi partai pendukung paslon 01 Joko Widodo-Maruf Amin menolak wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) kecurangan pemilu.

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Johnny G. Plate tegas menolak wacana itu. Menurutnya, lebih masuk akal jika saat ini politisi Senayan menunggu hasil pemilu sembari mengawasi proses perhitungan suara manual yang tengah dilakukan KPU.

"Makanya jika ada yang menyebutkan telah terjadi kecurangan yang masif itu merupakan keputusan atau pendapat yang sangat prematur," katanya dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5).

Lebih lanjut menurut Johnny Plate, pemilu kali ini berlandaskan asas legilasi primer yang dibicarakan bersama antara pemerintah dan DPR. Untuk itu, semua kekurangan yang ada ada di dalamnya merupakan hasil pembahasan bersama yang telah dilakukan oleh pemerintah dan DPR itu sendiri.

"Oleh sebab itu, saya menolak pembentukan tim pansus pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi ini keluar dari KPU. Kita boleh mengawasi, tapi kita tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif," tegasnya.

Tidak jauh beda, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, M. Misbakhun pun meminta semua pihak termasuk DPR untuk bahu-membahu dalam mengawasi jalannya proses perhitungan suara manual yang dilakukan oleh KPU.

"(Karena) saya yakin apa yang terjadi dalam pemilu kali ini tidak direkayasa oleh pihak manapun," pungkas Misbakhun.

Usulan mengenai pembentukan pansus dilontarkan oleh Anggota DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah saat interupsi dalam rapat paripurna hari ini.

Ledia Hanifa mengatakan, keberadaan pansus pemilu sangat penting. Yaitu untuk menguak beberapa penyebab dari persoalan pemilu.

Di antaranya untuk mencari tahu tentang penyebab dari meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan kesalahan input pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. [krm/rmol]