Pengamat Ekonomi: Bantuan Non Tunai Justru Buat Orang Miskin Tambah Banyak

Resesi kian mendekat, sejumlah negara lain sudah terjun ke jurang resesi, sementara Indonesia masih baru diperkirakan akan masuk. Meskipun perkiraan tersebut sangat memungkinkan kita masuk jurang resesi nantinya. Dan ditengah pandemi seperti yang sekarang, peran pemerintah sangat besar dalam menyelamatkan ekonomi nasional ketimbang sektor swasta. Agar ekonomi mampu bertahan, program bantuan sosial menjadi kunci keberhasilan kita jika dihadapkan dengan penurunan daya beli. Namun dari hasil evaluasi kita di pasar, program bantuan pangan masyarakat, justru berpeluang memicu penambahan jumlah masyarakat miskin baru. "Saya menemukan ada sejumlah pedagang yang justru mendapatkan tawaran barang dari masyarakat konsumen. Sejumlah pedagang menuturkan kalau mereka sering mendapatkan tawaran untuk membeli beras, mie instan atau bentuk sembako lain dari pembeli (konsumen) yang biasanya jadi langganan mereka," kata Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin, Senin (27/7). Tawaran ini muncul setelah pelanggan mendapatkan program bantuan pangan, karena jumlah berlebih, pelanggan tersebut menjualnya kembali ke pedagang. Ini kan konyol sekali. Padahal pedagang selama pandemi covid 19 ini sulit untuk menjajakan barang dagangannya. Karena harus “bersaing” dengan paket bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Alhasil, alih-alih mendapatkan keuntungan. Para pedagang pengecer pun justru kehilangan pendapatan, dan berpeluang masuk dalam garis kemiskinan. Jelas bantuan pangan tadi berpeluang menambah deratan panjang masyarakat miskin. Dan jelas, bantuan pangan tadi tidak membuat ekonomi di level UMKM (pedagang pengecer) bergerak. "Menurut saya, ditengah pandemi korona, kebijakan seperti ini sebuah kemunduran. Tidak akan banyak membantu kita keluar dari resesi. Dan bantuan pangan ini menurut hemat saya juga rawan di korupsi. Jadi kalau pemerintah ingin ekonomi berputar, keluar dari jurang resesi, sudah sebaiknya kebijakan ini dihapus," ujarnya. Memang saat sebelum covid 19, kebijakan non tunai ini mampu membantu masyarakat miskin untuk mengkonsumsi kebutuhan pokok berkualitas. Namun di tengah pandemi seperti sekarang, kebijakan non tunai justru memiliki sisi buruk, yakni menambah jumlah mereka yang miskin. Disaat seperti ini, kita pada dasarnya berupaya agar ekonomi nasional mampu keluar dari resesi. Tetapi yang menjadi perhitungan kita selanjutnya adalah kebijakan yang kita ambil justru kontra produktif dengan upaya keluar dari kemungkinan resesi itu sendiri. Masalah mendasarnya ada disitu. "Jadi jika pemerintah ingin keluar dari tekanan resesi, dan ekonomi masyarakat bisa diputar dan mampu menjaga daya beli. Maka mulai dari pusat hingga pemerintah di daerah, atau perusahaan atau intansi manapun sebaiknya menyalurkan bantuan dalam bentuk tunai," pungkasnya.[R]

Resesi kian mendekat, sejumlah negara lain sudah terjun ke jurang resesi, sementara Indonesia masih baru diperkirakan akan masuk. Meskipun perkiraan tersebut sangat memungkinkan kita masuk jurang resesi nantinya. Dan ditengah pandemi seperti yang sekarang, peran pemerintah sangat besar dalam menyelamatkan ekonomi nasional ketimbang sektor swasta. Agar ekonomi mampu bertahan, program bantuan sosial menjadi kunci keberhasilan kita jika dihadapkan dengan penurunan daya beli. Namun dari hasil evaluasi kita di pasar, program bantuan pangan masyarakat, justru berpeluang memicu penambahan jumlah masyarakat miskin baru. "Saya menemukan ada sejumlah pedagang yang justru mendapatkan tawaran barang dari masyarakat konsumen. Sejumlah pedagang menuturkan kalau mereka sering mendapatkan tawaran untuk membeli beras, mie instan atau bentuk sembako lain dari pembeli (konsumen) yang biasanya jadi langganan mereka," kata Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin, Senin (27/7). Tawaran ini muncul setelah pelanggan mendapatkan program bantuan pangan, karena jumlah berlebih, pelanggan tersebut menjualnya kembali ke pedagang. Ini kan konyol sekali. Padahal pedagang selama pandemi covid 19 ini sulit untuk menjajakan barang dagangannya. Karena harus “bersaing” dengan paket bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Alhasil, alih-alih mendapatkan keuntungan. Para pedagang pengecer pun justru kehilangan pendapatan, dan berpeluang masuk dalam garis kemiskinan. Jelas bantuan pangan tadi berpeluang menambah deratan panjang masyarakat miskin. Dan jelas, bantuan pangan tadi tidak membuat ekonomi di level UMKM (pedagang pengecer) bergerak. "Menurut saya, ditengah pandemi korona, kebijakan seperti ini sebuah kemunduran. Tidak akan banyak membantu kita keluar dari resesi. Dan bantuan pangan ini menurut hemat saya juga rawan di korupsi. Jadi kalau pemerintah ingin ekonomi berputar, keluar dari jurang resesi, sudah sebaiknya kebijakan ini dihapus," ujarnya. Memang saat sebelum covid 19, kebijakan non tunai ini mampu membantu masyarakat miskin untuk mengkonsumsi kebutuhan pokok berkualitas. Namun di tengah pandemi seperti sekarang, kebijakan non tunai justru memiliki sisi buruk, yakni menambah jumlah mereka yang miskin. Disaat seperti ini, kita pada dasarnya berupaya agar ekonomi nasional mampu keluar dari resesi. Tetapi yang menjadi perhitungan kita selanjutnya adalah kebijakan yang kita ambil justru kontra produktif dengan upaya keluar dari kemungkinan resesi itu sendiri. Masalah mendasarnya ada disitu. "Jadi jika pemerintah ingin keluar dari tekanan resesi, dan ekonomi masyarakat bisa diputar dan mampu menjaga daya beli. Maka mulai dari pusat hingga pemerintah di daerah, atau perusahaan atau intansi manapun sebaiknya menyalurkan bantuan dalam bentuk tunai," pungkasnya.