Pemerintah harus segera ambil tindakan untuk mengatasi peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Pasalnya, diendus ada campur tangan asing dalam kerusuhan tersebut di Bumi Cenderawasih.
"Sangat kentara ada indikasi kuat propaganda dari luar negeri (asing) soal Papua terjadi sangat masif dan sistematis, " kata pengamat intelijen dan terorisme Harits Abu Ulya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/9).
Menurutnya, anasir asing ikut bermain dipicu dengan isu dugaan rasialisme dan pelanggaran HAM. Mereka mencuri kesempatan agar Papua merdeka dari Indonesia.
"Di samping etalase perlawanan utama dari pihak kontra NKRI direpresentasikan oleh separatis OPM juga cukup gencar membangun opini dan lobi-lobi internasional jelang sidang PBB," katanya.
Direktur eksekutif CIIA ini juga mendapatkan informasi terkait dinamika sosial politik dan keamanan di Papua dan Papua Barat hingga membuat kewalahan aparat keamanan setempat.
"Ada potensi menjadi konflik sosial di sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat. Dan cenderung makin mengeskalasi di luar kendali, akan membuat repot pihak Polri maupun TNI. Karena bola salju demontrasi gerakan masarakat sipil makin membesar," ujarnya.
Pihak asing, lanjut Harits, memanfaatkan momen kerusuhan tersebut dengan berbagai cara agar masyarakat Papua mendesak pemerintah referendum.
"Dua komponen di atas saat ini mendapatkan "angin surga" untuk terus bekerja mematangkan langkah-lankah politik menuju Papua merdeka. Paling tidak melalui langkah politik refrendum; bekerja dengan massif mengagitasi masarakat sipil Papua bergerak larut bersama gerakan politik separatis OPM," ucapnya.
"Dan kedua adalah perlawanan bersenjata dari unsur sayap militer OPM yang disokong masyarakat sipil yang pro OPM dan bahkan inflitrasi dari pihak asing," tandas Harits menambahkan.
"Sangat kentara ada indikasi kuat propaganda dari luar negeri (asing) soal Papua terjadi sangat masif dan sistematis, " kata pengamat intelijen dan terorisme Harits Abu Ulya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/9).
Menurutnya, anasir asing ikut bermain dipicu dengan isu dugaan rasialisme dan pelanggaran HAM. Mereka mencuri kesempatan agar Papua merdeka dari Indonesia.
"Di samping etalase perlawanan utama dari pihak kontra NKRI direpresentasikan oleh separatis OPM juga cukup gencar membangun opini dan lobi-lobi internasional jelang sidang PBB," katanya.
Direktur eksekutif CIIA ini juga mendapatkan informasi terkait dinamika sosial politik dan keamanan di Papua dan Papua Barat hingga membuat kewalahan aparat keamanan setempat.
"Ada potensi menjadi konflik sosial di sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat. Dan cenderung makin mengeskalasi di luar kendali, akan membuat repot pihak Polri maupun TNI. Karena bola salju demontrasi gerakan masarakat sipil makin membesar," ujarnya.
Pihak asing, lanjut Harits, memanfaatkan momen kerusuhan tersebut dengan berbagai cara agar masyarakat Papua mendesak pemerintah referendum.
"Dua komponen di atas saat ini mendapatkan "angin surga" untuk terus bekerja mematangkan langkah-lankah politik menuju Papua merdeka. Paling tidak melalui langkah politik refrendum; bekerja dengan massif mengagitasi masarakat sipil Papua bergerak larut bersama gerakan politik separatis OPM," ucapnya.
"Dan kedua adalah perlawanan bersenjata dari unsur sayap militer OPM yang disokong masyarakat sipil yang pro OPM dan bahkan inflitrasi dari pihak asing," tandas Harits menambahkan.
BERITA SEBELUMNYA
Ormas Boleh Hidup, Tapi Tidak Boleh Lawan Negara
BERITA BERIKUTNYA
Bengkulu Selatan Terancam Tidak Ikut Pilkada 2020
Van Joened
Berita Populer
