Hal ini disampaikan pengamat sosial dan politik Universitas Negeri Medan (Unimed) Bakhrul Khair Amal terkait pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang akan memberi sanksi kepada kader yang tidak mendukung Bobby Nasution maju di Pilkada Medan.
\"Yang harus disadari adalah pemilih itu adalah raja dalam pemilihan. Partai politik hanya sebagai syarat administrasi untuk bisa maju,\" katanya kepada RMOLSumut, Selasa (9/6).
Menurut Bakhrul akan muncul dua pertanyaan terkait sikap yang ditunjukkan pengurus PDI Perjuangan tersebut yakni apakah hanya manut terhadap instruksi atau apakah akan menyerap aspirasi. Dua hal ini menurutnya akan sangat memberi dampak jika berbicara pada konteks pemilu di daerah.
\"Sebagian besar hasil survey terkait pilkada menyebutkan pilihan pemilih itu banyak dipengaruhi faktor kedekatan apakah kekeluargaan, pertalian darah maupun kedekatan lain yang membuat antara pemilih dengan yang dipilih memiliki kedekatan. Sangat sedikit pemilih menjatuhkan pilihannya karena faktor partai politik,\" ujarnya.
Lantas siapa diantara Akhyar Nasution dan Bobby Nasution yang memenuhi syarat kedekatan tersebut?. Menurut Bakhrul, hal inilah yang harusnya dibicarakan di internal PDI Perjuangan. Toh menurutnya, keduanya masih dalam area abu-abu dan belum bisa dipastikan apakah menjadi sosok yang diusung atau tidak pada Pilkada Medan 2020.
\"Harusnya duduk bersama, bukan langsung mengeluarkan wacana memberikan sanksi. Karena kalau itu yang terjadi berarti ini namanya bukan demokratis lagi, melainkan pemaksaan. Dan kalau itu yang terjadi berarti itu merupakan sebuah kegagalan,\" pungkasnya.[R]" itemprop="description"/>
Hasyim Pastikan Beri Sanksi Terhadap Kader yang Tak Dukung Bobby Nasution
Hal ini disampaikan pengamat sosial dan politik Universitas Negeri Medan (Unimed) Bakhrul Khair Amal terkait pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang akan memberi sanksi kepada kader yang tidak mendukung Bobby Nasution maju di Pilkada Medan.
\"Yang harus disadari adalah pemilih itu adalah raja dalam pemilihan. Partai politik hanya sebagai syarat administrasi untuk bisa maju,\" katanya kepada RMOLSumut, Selasa (9/6).
Menurut Bakhrul akan muncul dua pertanyaan terkait sikap yang ditunjukkan pengurus PDI Perjuangan tersebut yakni apakah hanya manut terhadap instruksi atau apakah akan menyerap aspirasi. Dua hal ini menurutnya akan sangat memberi dampak jika berbicara pada konteks pemilu di daerah.
\"Sebagian besar hasil survey terkait pilkada menyebutkan pilihan pemilih itu banyak dipengaruhi faktor kedekatan apakah kekeluargaan, pertalian darah maupun kedekatan lain yang membuat antara pemilih dengan yang dipilih memiliki kedekatan. Sangat sedikit pemilih menjatuhkan pilihannya karena faktor partai politik,\" ujarnya.
Lantas siapa diantara Akhyar Nasution dan Bobby Nasution yang memenuhi syarat kedekatan tersebut?. Menurut Bakhrul, hal inilah yang harusnya dibicarakan di internal PDI Perjuangan. Toh menurutnya, keduanya masih dalam area abu-abu dan belum bisa dipastikan apakah menjadi sosok yang diusung atau tidak pada Pilkada Medan 2020.
\"Harusnya duduk bersama, bukan langsung mengeluarkan wacana memberikan sanksi. Karena kalau itu yang terjadi berarti ini namanya bukan demokratis lagi, melainkan pemaksaan. Dan kalau itu yang terjadi berarti itu merupakan sebuah kegagalan,\" pungkasnya.[R]"/>
Hasyim Pastikan Beri Sanksi Terhadap Kader yang Tak Dukung Bobby Nasution
Hal ini disampaikan pengamat sosial dan politik Universitas Negeri Medan (Unimed) Bakhrul Khair Amal terkait pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang akan memberi sanksi kepada kader yang tidak mendukung Bobby Nasution maju di Pilkada Medan.
\"Yang harus disadari adalah pemilih itu adalah raja dalam pemilihan. Partai politik hanya sebagai syarat administrasi untuk bisa maju,\" katanya kepada RMOLSumut, Selasa (9/6).
Menurut Bakhrul akan muncul dua pertanyaan terkait sikap yang ditunjukkan pengurus PDI Perjuangan tersebut yakni apakah hanya manut terhadap instruksi atau apakah akan menyerap aspirasi. Dua hal ini menurutnya akan sangat memberi dampak jika berbicara pada konteks pemilu di daerah.
\"Sebagian besar hasil survey terkait pilkada menyebutkan pilihan pemilih itu banyak dipengaruhi faktor kedekatan apakah kekeluargaan, pertalian darah maupun kedekatan lain yang membuat antara pemilih dengan yang dipilih memiliki kedekatan. Sangat sedikit pemilih menjatuhkan pilihannya karena faktor partai politik,\" ujarnya.
Lantas siapa diantara Akhyar Nasution dan Bobby Nasution yang memenuhi syarat kedekatan tersebut?. Menurut Bakhrul, hal inilah yang harusnya dibicarakan di internal PDI Perjuangan. Toh menurutnya, keduanya masih dalam area abu-abu dan belum bisa dipastikan apakah menjadi sosok yang diusung atau tidak pada Pilkada Medan 2020.
\"Harusnya duduk bersama, bukan langsung mengeluarkan wacana memberikan sanksi. Karena kalau itu yang terjadi berarti ini namanya bukan demokratis lagi, melainkan pemaksaan. Dan kalau itu yang terjadi berarti itu merupakan sebuah kegagalan,\" pungkasnya.[R]"/>
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seharusnya tidak lupa bahwa kekalahan partai dalam beberapa pemilu kepala daerah (pilkada) terbaru di Sumatera Utara terjadi karena adanya indikasi pemaksaan kehendak dalam menentukan jagoan mereka. Untuk di Sumatera Utara dua kekalahan berturut-turu pada Pilgubsu merupakan pukulan telak terhadap partai yang memiliki kursi dalam jumlah yang besar di legislatif itu.
Berita Terkait:
Hal ini disampaikan pengamat sosial dan politik Universitas Negeri Medan (Unimed) Bakhrul Khair Amal terkait pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang akan memberi sanksi kepada kader yang tidak mendukung Bobby Nasution maju di Pilkada Medan.
"Yang harus disadari adalah pemilih itu adalah raja dalam pemilihan. Partai politik hanya sebagai syarat administrasi untuk bisa maju," katanya kepada RMOLSumut, Selasa (9/6).
Menurut Bakhrul akan muncul dua pertanyaan terkait sikap yang ditunjukkan pengurus PDI Perjuangan tersebut yakni apakah hanya manut terhadap instruksi atau apakah akan menyerap aspirasi. Dua hal ini menurutnya akan sangat memberi dampak jika berbicara pada konteks pemilu di daerah.
"Sebagian besar hasil survey terkait pilkada menyebutkan pilihan pemilih itu banyak dipengaruhi faktor kedekatan apakah kekeluargaan, pertalian darah maupun kedekatan lain yang membuat antara pemilih dengan yang dipilih memiliki kedekatan. Sangat sedikit pemilih menjatuhkan pilihannya karena faktor partai politik," ujarnya.
Lantas siapa diantara Akhyar Nasution dan Bobby Nasution yang memenuhi syarat kedekatan tersebut?. Menurut Bakhrul, hal inilah yang harusnya dibicarakan di internal PDI Perjuangan. Toh menurutnya, keduanya masih dalam area abu-abu dan belum bisa dipastikan apakah menjadi sosok yang diusung atau tidak pada Pilkada Medan 2020.
"Harusnya duduk bersama, bukan langsung mengeluarkan wacana memberikan sanksi. Karena kalau itu yang terjadi berarti ini namanya bukan demokratis lagi, melainkan pemaksaan. Dan kalau itu yang terjadi berarti itu merupakan sebuah kegagalan," pungkasnya.[R]
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seharusnya tidak lupa bahwa kekalahan partai dalam beberapa pemilu kepala daerah (pilkada) terbaru di Sumatera Utara terjadi karena adanya indikasi pemaksaan kehendak dalam menentukan jagoan mereka. Untuk di Sumatera Utara dua kekalahan berturut-turu pada Pilgubsu merupakan pukulan telak terhadap partai yang memiliki kursi dalam jumlah yang besar di legislatif itu.
Berita Terkait:
Hal ini disampaikan pengamat sosial dan politik Universitas Negeri Medan (Unimed) Bakhrul Khair Amal terkait pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang akan memberi sanksi kepada kader yang tidak mendukung Bobby Nasution maju di Pilkada Medan.
"Yang harus disadari adalah pemilih itu adalah raja dalam pemilihan. Partai politik hanya sebagai syarat administrasi untuk bisa maju," katanya kepada RMOLSumut, Selasa (9/6).
Menurut Bakhrul akan muncul dua pertanyaan terkait sikap yang ditunjukkan pengurus PDI Perjuangan tersebut yakni apakah hanya manut terhadap instruksi atau apakah akan menyerap aspirasi. Dua hal ini menurutnya akan sangat memberi dampak jika berbicara pada konteks pemilu di daerah.
"Sebagian besar hasil survey terkait pilkada menyebutkan pilihan pemilih itu banyak dipengaruhi faktor kedekatan apakah kekeluargaan, pertalian darah maupun kedekatan lain yang membuat antara pemilih dengan yang dipilih memiliki kedekatan. Sangat sedikit pemilih menjatuhkan pilihannya karena faktor partai politik," ujarnya.
Lantas siapa diantara Akhyar Nasution dan Bobby Nasution yang memenuhi syarat kedekatan tersebut?. Menurut Bakhrul, hal inilah yang harusnya dibicarakan di internal PDI Perjuangan. Toh menurutnya, keduanya masih dalam area abu-abu dan belum bisa dipastikan apakah menjadi sosok yang diusung atau tidak pada Pilkada Medan 2020.
"Harusnya duduk bersama, bukan langsung mengeluarkan wacana memberikan sanksi. Karena kalau itu yang terjadi berarti ini namanya bukan demokratis lagi, melainkan pemaksaan. Dan kalau itu yang terjadi berarti itu merupakan sebuah kegagalan," pungkasnya.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seharusnya tidak lupa bahwa kekalahan partai dalam beberapa pemilu kepala daerah (pilkada) terbaru di Sumatera Utara terjadi karena adanya indikasi pemaksaan kehendak dalam menentukan jagoan mereka. Untuk di Sumatera Utara dua kekalahan berturut-turu pada Pilgubsu merupakan pukulan telak terhadap partai yang memiliki kursi dalam jumlah yang besar di legislatif itu.
Berita Terkait:
