Pengamat Tata Kota: Ada Yang Salah Dalam Penanggulangan Banjir oleh Pemko Medan

Ada yang salah dalam penanggulangan banjir yang dilakukan Pemko Medan. Diantaranya dalam pembuatan drainase. Proyek yang memakan biaya cukup besar ini, ternyata tidak mampu mengatasi masalah banjir Kota Medan. Pengamat Tata Kota, Peranita Sagala mengungkapkan, kerja-kerja penanggulangan dan pencegahan oleh Pemko Medan selama ini bisa dibilang belum maksimal. “Kenapa saya bilang belum maksimal. Karena USU, alumni teknik sipilnya banyak. Ahli kita banyak. Jadi ketika pemerintah buat parit, harusnya arah aliran air sudah direncanakan,” ucapnya, Rabu (29/7/2020). Melihat kondisi drainase kita saat ini, menurut Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) ini, pasti ada yang salah dalam pembuatannya. Baik dari perencanaan maupun pengerjaan. “Mungkin sudah ada perencanaan, tapi ketika pelaksanaan, gambar tidak terpakai. Prosedurnya pasti ada yang salah,” terangnya. Menurut Pera, sebenarnya proses pelaksanaan pembuatan drainase cukup sederhana. Hanya mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan. “Jadi jika ada dibuka proyek pembuatan drainase tahun lalu, dan tahun ini ditutup. Tapi ternyata masih mampet (banjir), itu harusnya bisa dievaluasi dan dilaporkan,” terangnya. Dijelaskan Pera, terkait pembuatan parit tertutup yang dibuat Pemko Medan saat ini, sebenarnya sudah dipertanyakannya dalam Musrembang 2017 lalu. “Bagaimana perencanaanya, kita pertanyakan itu. Jawaban mereka akan kami tinjau kembali. Tapi ternyata tetap jalan proyeknya. Setelah selesai, ternyata banjir tidak berkurang. Semua drainase mampet,” ungkap dia. Kondisi ini, menurut Pera akan terus berlangsung sebelum sistem pemerintahannya diubah. “Seperti studi banding saya ke Amerika Serikat. Sistem pemerintahannya langsung ke walikota, dan sudah tertata rapi. Contohnya, jika ada parit tersumbat, dilaporkan langsung ke walikota. Dengan tenggang waktu tertentu harus sudah selesai. Berbeda dengan pemerintahan kita dengan banyak birokrasinya,” ungkapnya. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga, pernah mengungkapkan fakta bahwa banyak drainase di Kota Medan yang tidak berfungsi dengan baik. Anehnya lagi, kata dia, drainase yang tidak dialiri oleh air tersebut malah diusulkan untuk diperlebar. Banjir yang kerap terjadi, diakuinya disebabkan beberapa hal mulai dari curah hujan yang tinggi, juga akibat luapan air sungai sehingga terjadi banjir. "Berdasarkan namanya, drainase, di Kota Medan hanya 10 % yang benar-benar bisa disebut drainase. Karena pada dasarnya, drainase itu harus airnya terus menerus mengalir. Bukannya sekali-sekali atau bahkan tidak dialiri air," tukasnya.[R]

Ada yang salah dalam penanggulangan banjir yang dilakukan Pemko Medan. Diantaranya dalam pembuatan drainase. Proyek yang memakan biaya cukup besar ini, ternyata tidak mampu mengatasi masalah banjir Kota Medan. Pengamat Tata Kota, Peranita Sagala mengungkapkan, kerja-kerja penanggulangan dan pencegahan oleh Pemko Medan selama ini bisa dibilang belum maksimal. “Kenapa saya bilang belum maksimal. Karena USU, alumni teknik sipilnya banyak. Ahli kita banyak. Jadi ketika pemerintah buat parit, harusnya arah aliran air sudah direncanakan,” ucapnya, Rabu (29/7/2020). Melihat kondisi drainase kita saat ini, menurut Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) ini, pasti ada yang salah dalam pembuatannya. Baik dari perencanaan maupun pengerjaan. “Mungkin sudah ada perencanaan, tapi ketika pelaksanaan, gambar tidak terpakai. Prosedurnya pasti ada yang salah,” terangnya. Menurut Pera, sebenarnya proses pelaksanaan pembuatan drainase cukup sederhana. Hanya mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan. “Jadi jika ada dibuka proyek pembuatan drainase tahun lalu, dan tahun ini ditutup. Tapi ternyata masih mampet (banjir), itu harusnya bisa dievaluasi dan dilaporkan,” terangnya. Dijelaskan Pera, terkait pembuatan parit tertutup yang dibuat Pemko Medan saat ini, sebenarnya sudah dipertanyakannya dalam Musrembang 2017 lalu. “Bagaimana perencanaanya, kita pertanyakan itu. Jawaban mereka akan kami tinjau kembali. Tapi ternyata tetap jalan proyeknya. Setelah selesai, ternyata banjir tidak berkurang. Semua drainase mampet,” ungkap dia. Kondisi ini, menurut Pera akan terus berlangsung sebelum sistem pemerintahannya diubah. “Seperti studi banding saya ke Amerika Serikat. Sistem pemerintahannya langsung ke walikota, dan sudah tertata rapi. Contohnya, jika ada parit tersumbat, dilaporkan langsung ke walikota. Dengan tenggang waktu tertentu harus sudah selesai. Berbeda dengan pemerintahan kita dengan banyak birokrasinya,” ungkapnya. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga, pernah mengungkapkan fakta bahwa banyak drainase di Kota Medan yang tidak berfungsi dengan baik. Anehnya lagi, kata dia, drainase yang tidak dialiri oleh air tersebut malah diusulkan untuk diperlebar. Banjir yang kerap terjadi, diakuinya disebabkan beberapa hal mulai dari curah hujan yang tinggi, juga akibat luapan air sungai sehingga terjadi banjir. "Berdasarkan namanya, drainase, di Kota Medan hanya 10 % yang benar-benar bisa disebut drainase. Karena pada dasarnya, drainase itu harus airnya terus menerus mengalir. Bukannya sekali-sekali atau bahkan tidak dialiri air," tukasnya.