Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Hasyim SE, meminta Polrestabes Medan segera membuka akses Jalan HM Said yang telah ditutup lebih dari satu bulan. Penutupan tersebut dinilai mengganggu mobilitas masyarakat, termasuk umat Buddha yang hendak beribadah di Vihara Candi Buddha, tepat di depan Mapolrestabes Medan.
Hasyim mengatakan, penutupan jalan untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa seharusnya dilakukan secara situasional, bukan berlangsung setiap hari tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
“Kalau ada aksi unjuk rasa, silakan akses jalan ditutup. Tetapi ketika tidak ada demonstrasi, jalan harus dibuka kembali. Jangan sampai masyarakat dan umat yang ingin beribadah ikut dirugikan,” tegas Hasyim, Jumat, 6 November 2026.
Anggota DPRD Sumut dari Dapil Sumut 1 (Medan A) itu menilai, Jalan HM Said merupakan fasilitas umum yang harus dapat diakses masyarakat. Terlebih, di kawasan tersebut terdapat rumah ibadah yang membutuhkan akses bagi umat Buddha.
Ia mencontohkan pengamanan aksi demonstrasi di DPRD Sumut, di mana Jalan Imam Bonjol hanya ditutup sementara dan kembali dibuka setelah aksi selesai.
Hasyim berharap Polda Sumut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan meminta Kapolrestabes Medan mengambil langkah bijaksana dengan membuka kembali akses Jalan HM Said.
Sebelumnya, Ketua Vihara Candi Buddha Medan, Chandra Alifuddin, juga mengeluhkan penutupan jalan yang telah berlangsung lebih dari satu bulan. Kondisi itu menyulitkan umat untuk beribadah sekaligus mengganggu aktivitas masyarakat dan usaha di sekitar lokasi.
“Kami tidak meminta pengamanan dihentikan. Kami hanya berharap pengamanan dilakukan secara proporsional, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan hak umat untuk beribadah,” ujar Chandra. 