Perceraian Tinggi Di Aceh, Didominasi Kasus Digugat Istri

Angka perceraian di Provinsi Aceh menunjukkan data yang signifikan dalam setahun terakhir. Selama 2019 kasus perceraian berjumlah 12.656 atau meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah 10.738 perkara dan yang belum diputuskan oleh pengadilan hanya 738 perkara. Dari data tersebut mayoritas perceraian disebabkan oleh gugatan yang dilakukan oleh pasangan wanita (istri) terhadap pria atau cerai gugat. Untuk tahun 2018 misalnya, perkara gugat cerai berjumlah 4.000 dan isbat nikah berjumlah 3.848 perkara. Sementara, cerai talak hanya berjumlah 1.562 perkara ditambah beberapa persolan lain. Kemudian, perkara gugat cerai di tahun 2019 meningkat menjadi 4.976 dan isbat nikah berjumlah 4.296, serta cerai talak hanya 1.724 perkara. Panitera Muda Hukum Mahkamah Syariah Aceh, Abdul Latif menyebutkan dari 23 kabupaten dan kota di Aceh, Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah paling banyak terjadi perceraian tahun 2019 dengan jumlah 1.426 perkara. Disusul Kabupaten Pidie dengan 909 perkera, dan Aceh Timur dengan 883 perkara, serta Aceh Besar dengan 858 perkara. "Permasalahannya bermacam-macam ya. Ada yang meninggalkan salah satu pihak, ada juga perselisihan pertengkaran terus-menerus. Akibat tingginya angka perceraian di Aceh diperkirakan bakal ada ribuan janda dan duda," ungkap Abdul Latif di Kota Banda Aceh, Jumat (24/1). Lanjut Abdul Latif, masyarakat yang mendaftarkan gugatan pada mahkamah syariat dengan berlatar belakang profesi. Mulai dari tukang becak hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Khusus untuk ASN, sepanjang 2019 mencapai 2.531 perkara. Sedangkan yang sudah diputuskan pada tahun 2019 mencapai 750 kasus. Anggota Komisi VI DPR Aceh, Irawan Abdullah menilai penggunaan media sosial secara berlebihan di masyarakat menjadi penyebab utama tidak harmonisnya rumah tangga yang berujung pada perceraian. "Mahkamah Syaraiah Aceh dan kantor agama mempunyai peran penting dalam menekan akan perceraian agar tidak terus bertambah," tegas Irawan pada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/1) Menurut Irawan harus ada program pra nikah berupa bimbingan keagamaan dan duniawi sehingga akan memberikan edukasi pada pasangan nikah bagaiman membina rumah tangga dengan baik. Terlebih, faktor usia sangat menentukan tingkat kedewasaan seseorang. "Artinya bukan tidak boleh kawin muda. Jadi proses ini harus kita lihat dengan baik, apakah penyebab perceraian perkawinan selama ini, apakah faktor pengaruh usia orang atau faktor ekonomi," ungkap politis PKS ini. Menurut anggota dewan yang membidangi keistimewaan, agama, pendidikan, kebudayaan, dan kekhususan Aceh, jika dilihat kasat mata bahwa ASN telah mapan secara ekonomi namun tingkat perceraian dikalangan abdi negara itu juga sangat tinggi. Artinya, permasalahan ekonomi bekan satu-satunya penyebab perceraian di Aceh. Dia berencana akan memanggil Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terkait guna mencari solisi untuk menenkan angka perceraian di Aceh. "Jangan sampai ini terus terjadi. Apalagi, kita kan daearah penerapan syariat Islam. Malu kita," demikian Irawan.[R]

Angka perceraian di Provinsi Aceh menunjukkan data yang signifikan dalam setahun terakhir. Selama 2019 kasus perceraian berjumlah 12.656 atau meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah 10.738 perkara dan yang belum diputuskan oleh pengadilan hanya 738 perkara. Dari data tersebut mayoritas perceraian disebabkan oleh gugatan yang dilakukan oleh pasangan wanita (istri) terhadap pria atau cerai gugat. Untuk tahun 2018 misalnya, perkara gugat cerai berjumlah 4.000 dan isbat nikah berjumlah 3.848 perkara. Sementara, cerai talak hanya berjumlah 1.562 perkara ditambah beberapa persolan lain. Kemudian, perkara gugat cerai di tahun 2019 meningkat menjadi 4.976 dan isbat nikah berjumlah 4.296, serta cerai talak hanya 1.724 perkara. Panitera Muda Hukum Mahkamah Syariah Aceh, Abdul Latif menyebutkan dari 23 kabupaten dan kota di Aceh, Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah paling banyak terjadi perceraian tahun 2019 dengan jumlah 1.426 perkara. Disusul Kabupaten Pidie dengan 909 perkera, dan Aceh Timur dengan 883 perkara, serta Aceh Besar dengan 858 perkara. "Permasalahannya bermacam-macam ya. Ada yang meninggalkan salah satu pihak, ada juga perselisihan pertengkaran terus-menerus. Akibat tingginya angka perceraian di Aceh diperkirakan bakal ada ribuan janda dan duda," ungkap Abdul Latif di Kota Banda Aceh, Jumat (24/1). Lanjut Abdul Latif, masyarakat yang mendaftarkan gugatan pada mahkamah syariat dengan berlatar belakang profesi. Mulai dari tukang becak hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Khusus untuk ASN, sepanjang 2019 mencapai 2.531 perkara. Sedangkan yang sudah diputuskan pada tahun 2019 mencapai 750 kasus. Anggota Komisi VI DPR Aceh, Irawan Abdullah menilai penggunaan media sosial secara berlebihan di masyarakat menjadi penyebab utama tidak harmonisnya rumah tangga yang berujung pada perceraian. "Mahkamah Syaraiah Aceh dan kantor agama mempunyai peran penting dalam menekan akan perceraian agar tidak terus bertambah," tegas Irawan pada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/1) Menurut Irawan harus ada program pra nikah berupa bimbingan keagamaan dan duniawi sehingga akan memberikan edukasi pada pasangan nikah bagaiman membina rumah tangga dengan baik. Terlebih, faktor usia sangat menentukan tingkat kedewasaan seseorang. "Artinya bukan tidak boleh kawin muda. Jadi proses ini harus kita lihat dengan baik, apakah penyebab perceraian perkawinan selama ini, apakah faktor pengaruh usia orang atau faktor ekonomi," ungkap politis PKS ini. Menurut anggota dewan yang membidangi keistimewaan, agama, pendidikan, kebudayaan, dan kekhususan Aceh, jika dilihat kasat mata bahwa ASN telah mapan secara ekonomi namun tingkat perceraian dikalangan abdi negara itu juga sangat tinggi. Artinya, permasalahan ekonomi bekan satu-satunya penyebab perceraian di Aceh. Dia berencana akan memanggil Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terkait guna mencari solisi untuk menenkan angka perceraian di Aceh. "Jangan sampai ini terus terjadi. Apalagi, kita kan daearah penerapan syariat Islam. Malu kita," demikian Irawan.