Pernyataan Ketua TPP versi PB Perbakin Sesat Pikir

•OLAHRAGA
externalexternalexternalexternal
Pernyataan Ketua TPP versi PB Perbakin Sesat Pikir
Logo Perbakin / dok-rmolsumut

Article Header Image Menanggapi pernyataan Ketua TPP versi PB Perbakin, Tarmizi, di sejumlah media massa yang menyebut kepengurusan Perbakin DKI Jakarta mengalami kekosongan setelah pengunduran diri ketua umumnya, Rasminto, Sekretaris Umum Pengprov Perbakin DKI Jakarta menerangkan, pernyataan tersebut merupakan bentuk sesat pikir dalam memahami tata kelola organisasi, melampaui batas kewenangan TPP, sekaligus mengabaikan substansi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perbakin Tahun 2025.

“Ironis ketika Tarmizi mempersoalkan legalitas kepengurusan Perbakin DKI Jakarta, sementara dasar pembentukan tim yang dipimpinnya sendiri patut dipertanyakan. Jangan sampai tim yang bertugas memverifikasi keabsahan administrasi justru mengandung persoalan administratif sejak awal pembentukannya,” tegas Rasminto.

Lebih lanjut, Rasminto menilai kekeliruan mendasar Tarmizi terletak pada penafsirannya yang menyamakan pengunduran diri seorang Ketua Umum dengan kekosongan seluruh kepengurusan.

Padahal, Pasal 48 ayat (7) huruf b ART Perbakin secara tegas mengatur bahwa apabila Ketua Umum Pengprov berhalangan tetap setelah menjalankan masa jabatan lebih dari satu tahun, Wakil Ketua Umum diangkat menjadi Ketua Umum.

Ketentuan tersebut diperkuat Pasal 60 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a ART Perbakin yang memberikan kewenangan representasi kepada Wakil Ketua Umum, Ketua Harian, dan Sekretaris Umum ketika unsur pimpinan berhalangan.

“Saudara Tarmizi seharusnya membaca dan memahami AD/ART secara utuh sebelum berbicara kepada publik. Sesat pikirnya adalah menyamakan berhentinya seorang Ketua Umum dengan berhentinya seluruh organisasi. Perbakin memiliki struktur kepengurusan, pembagian kewenangan, mekanisme suksesi, dan masa bakti yang tidak bergantung pada satu figur,” katanya.

Rasminto menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 66 ART Perbakin, kewenangan penanganan kekosongan dan pembekuan kepengurusan berada pada PB Perbakin. Pelaksanaan kewenangan tersebut pun harus tunduk pada ketentuan AD/ART, bukan berdasarkan penafsiran perseorangan.

Sementara itu, Pasal 71 ART Perbakin mengatur tugas TPP yang meliputi sosialisasi, penerimaan pendaftaran, verifikasi persyaratan bakal calon, pengumuman hasil verifikasi, serta pelaporan hasil penjaringan kepada Munas. Bahkan, dalam diktum kedua SK pembentukan TPP yang dipimpin Tarmizi, tidak terdapat mandat untuk menetapkan kekosongan ataupun membekukan kepengurusan Pengprov.

“Jangan menciptakan kewenangan yang tidak diberikan oleh AD/ART maupun SK penugasan. Tarmizi adalah Ketua TPP, bukan pemegang otoritas untuk menentukan status hukum kepengurusan Pengprov. Kewenangan memverifikasi administrasi tidak identik dengan kewenangan membekukan organisasi,” tegas Rasminto.

Rasminto juga mengungkapkan bahwa hasil Rakernas Perbakin Tahun 2026 telah mengantisipasi kondisi ketika Ketua Umum Pengprov berhalangan dalam memberikan dukungan pencalonan.

“Dalam Bab VIII angka 3 huruf e Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan hasil Rakernas, surat dukungan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum atau Ketua Harian dengan dilengkapi surat mandat bermeterai, bersama Sekretaris Umum, apabila Ketua Umum berhalangan”, jelasnya.

Menurutnya, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa berhalangannya Ketua Umum tidak serta-merta menghilangkan hak organisasi untuk memberikan dukungan, sepanjang mekanisme dan persyaratan administratif yang sah dapat dipenuhi. Selain itu, Pasal 99 ART Perbakin menjamin setiap Pengprov memiliki satu hak suara dalam Munas, dengan pengecualian bagi Pengprov yang terkena sanksi organisasi.

“Jika Tarmizi menyatakan Perbakin DKI Jakarta mengalami kekosongan, tunjukkan dasar keputusan organisasinya. Mana SK pembekuannya? Mana keputusan pencabutan kepengurusannya? Jangan menghilangkan hak organisasi berdasarkan asumsi dan penafsiran sepihak, terlebih dengan menyampaikan pernyataan kepada publik yang melampaui kewenangannya,” ujarnya.[]

Editor : David Setiawan


Berita Terkait