Presiden Joko Widodo mengingatkan agar seluruh institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, KPK dan lainnya, menjalankan fungsinya dalam mengawasi penyaluran dana Covid-19. Diperikrakan anggaran yang penanganan sebesar Rp 659,2 triliun masih akan membengkak. Masing-masing institusi harus bekerjasama sehingga pola pengawasan lebih massif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut. "Saya juga perintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi memperkuat kerjasama,” ujarnya dalam acara Perayaan HUT Bhayangkara, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (1/7). Jokowi mengatakan, dalam mengawal anggaran penanganan covid-19 tersebut upaya pencegahan korupsi harus dikedepankan. Kepala-kepala daerah harus diingatkan jika alokasi anggarannya berpotensi menyalahi aturan. Akan tetapi jika upaya ini tidak berhasil, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas. "Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mens rea, ya harus ditindak. Silakan digigit saja, apalagi dalam situasi krisis sekarang ini tidak boleh ada satupun yang main-main," demikian Joko Widodo," pungkasnya.[R]
Presiden Joko Widodo mengingatkan agar seluruh institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, KPK dan lainnya, menjalankan fungsinya dalam mengawasi penyaluran dana Covid-19. Diperikrakan anggaran yang penanganan sebesar Rp 659,2 triliun masih akan membengkak. Masing-masing institusi harus bekerjasama sehingga pola pengawasan lebih massif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut. "Saya juga perintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi memperkuat kerjasama,” ujarnya dalam acara Perayaan HUT Bhayangkara, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (1/7). Jokowi mengatakan, dalam mengawal anggaran penanganan covid-19 tersebut upaya pencegahan korupsi harus dikedepankan. Kepala-kepala daerah harus diingatkan jika alokasi anggarannya berpotensi menyalahi aturan. Akan tetapi jika upaya ini tidak berhasil, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas. "Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mens rea, ya harus ditindak. Silakan digigit saja, apalagi dalam situasi krisis sekarang ini tidak boleh ada satupun yang main-main," demikian Joko Widodo," pungkasnya.© Copyright 2024, All Rights Reserved