Pro kontra di internal kader PDI Perjuangan di Kota Medan masih terus terjadi terkait jelang Pilkada Medan 2020. Pilihan dari DPP untuk tidak mengusung Akhyar Nasution masih mendapat penolakan dari sebagian kader mereka. Ketua Forum Eksponen 98 PDI Perjuangan Sumatera Utara Gumana Lubis mengatakan pilihan untuk tidak mengusung Akhyar Nasution selaku kader tulen mereka merupkan salah satu bentuk kebiri terhadap demokrasi di tubuh partai berlambang banteng tersebut. Padahal, partai mereka menurutnya memiliki aturan untuk selalu mengedepankan kader. "Yah kalaulah terus pimpinan diatas membuat peraturan dan melanggarnya, nantinya para kader dibawah merasa dibohongi. Dulu saya ikut bergabung mendukung PDI Pro Munas atau Pro Mega, menginginkan bahwa PDI Pro Munas adalah partai yg terbaik nantinya. Serta menginginkan adanya hak rakyat berdemokrasi dapat berjalan. Dan kita inginkan di tubuh PDIP pun demikian," katanya kepada RMOLSumut. Gumana yang juga menjabat Ketua PAC PDI Perjuangan Medan Johor ini menambahkan, saat ini banyak kader yang merasa selalu dipaksakan untuk mematuhi aturan-aturan yang pembuatannya tidak didasarkan pada aspirasi kader dari tingkat bawah. Kondisi yang sangat berbeda dengan pada awal terbentuknya partai tersebut. "Nah sekarang kami merasakan demokrasi di PDIP banyak dikebiri, tdk melalui mekanisme penjaringan mulai dari tingkat Ranting, PAC, dan RAKERCAB ditingkat Kab./Kota yg selanjutnya sampai ke DPP Partai. Tahun 1999 mekanisme penjaringan dari bawah masih dilakukan. Sekarang yg menentukan hanya DPP Partai. Aspirasi pengurus dari tingkat bawah baik dari pengurus sendiri maupun dari masyarakat sepertinya tdk dibutuhkan lagi," ujarnya. Menurutnya hal ini tidak akan memberikan kebaikan bagi PDI Perjuangan jika seluruh aturannya hanya dilakukan secara vertikal dari tingkat pimpinan ke akar rumput tanpa mempertimbangkan aspirasi dari bawah. Ini menurutnya sama seperti memaksakan kehendak. Sebab, kader tingkat bawah merupakan representasi masyarakat akar rumput yang sangat menentukan kemenangan partai. "Janganlah dilakukan tegak lurus dari atas kebawah yg wajib dilaksanakan, namun perhatikan juga pendapat dari bawah. Mereka yg dibawah adalah yg selalu terjun ke masyarakat. Jangan paksakan masakan yg belum masak, yg kurang asam, garam, gula dan lainnya untuk dihidangkan. Saya kira percuma pastilah hal itu tdk diminati utk dinikmati. Apabila hal itu tetap disuguhkan akan ditolak dan akhirnya basi. Kalupun yg basi disuguhkan segala virus yg datang utk membuat penyakit pada yg lainnya," pungkasnya.[R]
Pro kontra di internal kader PDI Perjuangan di Kota Medan masih terus terjadi terkait jelang Pilkada Medan 2020. Pilihan dari DPP untuk tidak mengusung Akhyar Nasution masih mendapat penolakan dari sebagian kader mereka. Ketua Forum Eksponen 98 PDI Perjuangan Sumatera Utara Gumana Lubis mengatakan pilihan untuk tidak mengusung Akhyar Nasution selaku kader tulen mereka merupkan salah satu bentuk kebiri terhadap demokrasi di tubuh partai berlambang banteng tersebut. Padahal, partai mereka menurutnya memiliki aturan untuk selalu mengedepankan kader. "Yah kalaulah terus pimpinan diatas membuat peraturan dan melanggarnya, nantinya para kader dibawah merasa dibohongi. Dulu saya ikut bergabung mendukung PDI Pro Munas atau Pro Mega, menginginkan bahwa PDI Pro Munas adalah partai yg terbaik nantinya. Serta menginginkan adanya hak rakyat berdemokrasi dapat berjalan. Dan kita inginkan di tubuh PDIP pun demikian," katanya kepada RMOLSumut. Gumana yang juga menjabat Ketua PAC PDI Perjuangan Medan Johor ini menambahkan, saat ini banyak kader yang merasa selalu dipaksakan untuk mematuhi aturan-aturan yang pembuatannya tidak didasarkan pada aspirasi kader dari tingkat bawah. Kondisi yang sangat berbeda dengan pada awal terbentuknya partai tersebut. "Nah sekarang kami merasakan demokrasi di PDIP banyak dikebiri, tdk melalui mekanisme penjaringan mulai dari tingkat Ranting, PAC, dan RAKERCAB ditingkat Kab./Kota yg selanjutnya sampai ke DPP Partai. Tahun 1999 mekanisme penjaringan dari bawah masih dilakukan. Sekarang yg menentukan hanya DPP Partai. Aspirasi pengurus dari tingkat bawah baik dari pengurus sendiri maupun dari masyarakat sepertinya tdk dibutuhkan lagi," ujarnya. Menurutnya hal ini tidak akan memberikan kebaikan bagi PDI Perjuangan jika seluruh aturannya hanya dilakukan secara vertikal dari tingkat pimpinan ke akar rumput tanpa mempertimbangkan aspirasi dari bawah. Ini menurutnya sama seperti memaksakan kehendak. Sebab, kader tingkat bawah merupakan representasi masyarakat akar rumput yang sangat menentukan kemenangan partai. "Janganlah dilakukan tegak lurus dari atas kebawah yg wajib dilaksanakan, namun perhatikan juga pendapat dari bawah. Mereka yg dibawah adalah yg selalu terjun ke masyarakat. Jangan paksakan masakan yg belum masak, yg kurang asam, garam, gula dan lainnya untuk dihidangkan. Saya kira percuma pastilah hal itu tdk diminati utk dinikmati. Apabila hal itu tetap disuguhkan akan ditolak dan akhirnya basi. Kalupun yg basi disuguhkan segala virus yg datang utk membuat penyakit pada yg lainnya," pungkasnya.© Copyright 2024, All Rights Reserved