Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bebas dari segala bentuk intervensi dalam proses peradilan gugatan sengketa Pilpres 2019.
"Kita masih percaya lembaga peradilan di Indonesia. Saya berharap MK bisa tetap adil memutus perkara sengketa Pilpres," ujar Politikus PKS, Mardani Ali Sera, Selasa (11/6).
Mardani yang juga Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi ini mendoakan para Hakim di MK untuk dapat mengambil keputusan yang jernih dan objektif.
Mardani mengibaratkan Hakim merupakan wakil Tuhan di bumi. Sehingga, keputusan yang adil dari seorang hakim akan membawa kebaikan bagi masyarakat.
"Mari kita doakan hakim-hakim di Indonesia bisa adil, karena adil dekat dengan takwa, dan insya Allah dengan ketakwaan akan menghasilkan negara yang diberkahi Allah sehingga Indonesia bisa menjadi baladatun tayyibatun wa rabbun ghafur," pungkasnya.
Sidang sengketa pemilu sendiri akan digelar Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni mendatang.
BPN Prabowo-Sandi setidaknya telah memohon delapan hal kepada MK. Permohonan di antaranya adalah membatalkan penetapan KPU yang memenangkan Paslon 01 Jokowi-Maruf, mendiskualifikasi Jokowi-Maruf hingga meminta agar MK memerintahkan KPU untuk menggelar Pemilu Ulang.[R]
"Kita masih percaya lembaga peradilan di Indonesia. Saya berharap MK bisa tetap adil memutus perkara sengketa Pilpres," ujar Politikus PKS, Mardani Ali Sera, Selasa (11/6).
Mardani yang juga Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi ini mendoakan para Hakim di MK untuk dapat mengambil keputusan yang jernih dan objektif.
Mardani mengibaratkan Hakim merupakan wakil Tuhan di bumi. Sehingga, keputusan yang adil dari seorang hakim akan membawa kebaikan bagi masyarakat.
"Mari kita doakan hakim-hakim di Indonesia bisa adil, karena adil dekat dengan takwa, dan insya Allah dengan ketakwaan akan menghasilkan negara yang diberkahi Allah sehingga Indonesia bisa menjadi baladatun tayyibatun wa rabbun ghafur," pungkasnya.
Sidang sengketa pemilu sendiri akan digelar Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni mendatang.
BPN Prabowo-Sandi setidaknya telah memohon delapan hal kepada MK. Permohonan di antaranya adalah membatalkan penetapan KPU yang memenangkan Paslon 01 Jokowi-Maruf, mendiskualifikasi Jokowi-Maruf hingga meminta agar MK memerintahkan KPU untuk menggelar Pemilu Ulang.
Van Joened
Berita Populer
