PKS Muda Dorong Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu

RMOLSumut. Jurubicara PKS Muda Bidang Politik, Pipin Sopian mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait Kecurangan Pemilu 2019.

"Kita melihat bahwa Pemilu kali ini marak akan kecurangan, entah karena human eror atau human order, ini Pemilu terceroboh dan tercurang. Kami mendorong untuk pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu guna mencegah terjadinya kecurangan pada pesta demokrasi kita ini," ungkap Pipin di PKSMuda Talks bertajuk "Pemilu 2019: Tragedi Demokrasi?" di DPP PKS Jakarta Selatan, Jumat (3/5).

Pipin menyebutkan, kecurangan telah terjadi jauh sebelum penghitungan suara. Ia mengatakan, adanya temuan DPT ganda merupakan salah satu bentuk kecurangan yang tidak termaafkan. "Masalah DPT, ditemukan data ganda, keanehan, kerancuan, dari situ saja sudah aneh," katanya.

Selain itu, adanya petahana yang tidak cuti dari jabatannya membuat peluang menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk kampanye sangat besar. Hal ini menurut Pipin, menunjukan adanya ketimpangan hukum yang diterapkan KPU kepada peserta Pemilu 2019.

"Ketika masa kampanye, petahana melakukan cuti seenak hatinya. Akibatnya, petahana dapat menggunakan kewenangannya untuk kampanye, sedangkan untuk calon penantang, untuk izin kampanye saja dipersulit, kan ini menunjukan ketimpangan," terang Pipin.

Pipin beharap dengan adanya Pansus Kecurangan Pemilu ini dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. [krm/rmol]

RMOLSumut. Jurubicara PKS Muda Bidang Politik, Pipin Sopian mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait Kecurangan Pemilu 2019.

"Kita melihat bahwa Pemilu kali ini marak akan kecurangan, entah karena human eror atau human order, ini Pemilu terceroboh dan tercurang. Kami mendorong untuk pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu guna mencegah terjadinya kecurangan pada pesta demokrasi kita ini," ungkap Pipin di PKSMuda Talks bertajuk "Pemilu 2019: Tragedi Demokrasi?" di DPP PKS Jakarta Selatan, Jumat (3/5).

Pipin menyebutkan, kecurangan telah terjadi jauh sebelum penghitungan suara. Ia mengatakan, adanya temuan DPT ganda merupakan salah satu bentuk kecurangan yang tidak termaafkan. "Masalah DPT, ditemukan data ganda, keanehan, kerancuan, dari situ saja sudah aneh," katanya.

Selain itu, adanya petahana yang tidak cuti dari jabatannya membuat peluang menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk kampanye sangat besar. Hal ini menurut Pipin, menunjukan adanya ketimpangan hukum yang diterapkan KPU kepada peserta Pemilu 2019.

"Ketika masa kampanye, petahana melakukan cuti seenak hatinya. Akibatnya, petahana dapat menggunakan kewenangannya untuk kampanye, sedangkan untuk calon penantang, untuk izin kampanye saja dipersulit, kan ini menunjukan ketimpangan," terang Pipin.

Pipin beharap dengan adanya Pansus Kecurangan Pemilu ini dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. [krm/rmol]