Persetujuan DPRD Sumatera Utara terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) Kawasan Hutan dan ditetapkannya Danau Toba sebagai objek wisata super prioritas oleh presiden Jokowi harus memacu kreatifitas Pemprov Sumut dalam mengembangkan kawasan hutan menjadi objek wisata.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian dalam rapat dengar pendapat dengan pihak BP2LHK Aek Nauli, BKSDA Sumatera Utara dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL).
"Kami juga meminta agar ketiga lembaga yang merupakan kepanjangan tangan Kementrian Lingkungan Hidup ini agar lebih serius dan meningkatkan kerja sama lintas sektoral dengan Badan Otorita Danau Toba, Pemprovsu dan Pemkab yang berada disekitar Danau Toba, juga dengan pihak swasta terkait," katanya.
Politisi PKS ini secara khusus meminta Pemprovsu dalam hal ini Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata jemput bola dan segera berkoordinasi dengan lembaga-lembaga dibawah kementerian tersebut.
"Manfaatkan keberadaan lembaga-lembaga terkait yang ada, juga pihak swasta agar semua pihak bekerja sama secara sinergis menciptakan kawasan sekitar Danau Toba ini menjadi tujuan wisata unggulan, sehingga wisatawan yang ingin berkunjung ke Danau Toba juga bisa menikmati alam sekitarnya dalam bentuk dan fasilitas wisata yang berbeda," sebutnya.
Diketahui di sekitar Danau Toba saat ini ada kawasan yang dikhususkan untuk konservasi kera di Sibaganding dan juga Kampus Kehutanan Aek Nauli ada konservasi gajah dan Camping Ground.
Bahkan data dari BP2LHK menyebutkan kawasan hutannya juga menyimpan aset ekonomi yang potensial, diantaranya hutan yang menghasilkan kemenyan mencapai 40 ribu ton per tahun.
"Potensi ini semua adalah aset yang sangat besar bagi Sumut untuk meningkatkan PAD. Tinggal keseriusan dan koordinasi nya saja yang harus ditingkatkan," pungkas Hadian.
© Copyright 2024, All Rights Reserved