Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk membahas calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Rencana pertemuan tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, usai menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Yusril menyebut, ada sekitar 10 partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun nonparlemen, yang sebelumnya mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024.
"Mungkin beliau (Presiden) akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam pilpres tahun 2024. Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai non-parlemen, karena yang digunakan pada waktu itu adalah suara pemilih, bukan kursi dan diserahkanlah kepada beliau," kata Yusril.
Meski membuka ruang pembahasan bersama partai koalisi, Yusril menegaskan keputusan mengenai sosok pengganti Gibran tetap berada di tangan Prabowo.
Presiden memiliki kewenangan menentukan dua nama calon wakil presiden yang selanjutnya diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena itu, Prabowo juga bebas menentukan mekanisme konsultasi sebelum mengambil keputusan.
"Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi," jelasnya.
Terkait waktu pertemuan dengan partai koalisi, Yusril mengaku belum mengetahui jadwal pastinya. Sebab, MPR terlebih dahulu membutuhkan waktu tiga hari untuk menggelar rapat dan menyiapkan administrasi sebelum mengirimkan surat kepada Presiden.
Setelah surat diterima, Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan calon wakil presiden kepada MPR.
Yusril juga mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang MD3.
Dalam aturan tersebut, calon wakil presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden.
Di tengah pembahasan calon pengganti Gibran, nama Yusril sendiri ikut disebut-sebut sebagai salah satu kandidat. Namun, ia tidak ingin berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo.
"Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden, kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik, dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden," pungkasnya. 