PSBB, Lockdown, Dan Darurat Sipil Akan Percuma Jika Jumlah Tes Covid-19 Minim

  Pemerintah harus lebih fokus pada penanganan bidang kesehatan dalam menangani wabah Covid-19. Setidaknya ada dua hal super krusial yang menurut Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H Wibowo harus dituntaskan pemerintah. “Pertama pemutusan transmisi (penularan) SARS-CoV-2, dan kedua perawatan kesehatan bagi pasien Covid-19,” kata Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/4). Ekonom senior dari Indef ini menilai bahwa sebenarnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan karantina wilayah memiliki tujuan yang sama, memutus transmisi virus dengan cara merampas hak penduduk berinteraksi. Bedanya, kata Dradjad, virus ini lebih pada skala perampasan hak serta pada kewenangan versus kewajiban negara. “Keduanya bisa jebol jika ada satu saja titik lemah dari sudut kesehatan. Darurat sipil pun sama,” imbuhnya. Terlepas dari itu, Dradjad menilai bahwa deteksi dini yang dilanjutkan dengan isolasi pasien dan identifikasi atau isolasi kontak merupakan tahap awal yang sangat penting dalam memutus transmisi virus. “Oleh karenanya, jumlah tes SARS-CoV-2 harus dilipatgandakan secepat mungkin. Per senin 30 Maret, jumlah tes di Indonesia masih sangat sedikit, baru 6.534,” urainya. Menurutnya, penerapan PSBB, karantina wilayah atau lockdown, bahkan darurat sipil akan sulit berhasil jika jumlah tes korona sangat minim. “Penyebabnya, banyak kasus positif yang tidak terdeteksi yang bisa menularkan virus, minimal ke keluarga dan tetangganya,” tandasnya. [R]

  Pemerintah harus lebih fokus pada penanganan bidang kesehatan dalam menangani wabah Covid-19. Setidaknya ada dua hal super krusial yang menurut Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H Wibowo harus dituntaskan pemerintah. “Pertama pemutusan transmisi (penularan) SARS-CoV-2, dan kedua perawatan kesehatan bagi pasien Covid-19,” kata Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/4). Ekonom senior dari Indef ini menilai bahwa sebenarnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan karantina wilayah memiliki tujuan yang sama, memutus transmisi virus dengan cara merampas hak penduduk berinteraksi. Bedanya, kata Dradjad, virus ini lebih pada skala perampasan hak serta pada kewenangan versus kewajiban negara. “Keduanya bisa jebol jika ada satu saja titik lemah dari sudut kesehatan. Darurat sipil pun sama,” imbuhnya. Terlepas dari itu, Dradjad menilai bahwa deteksi dini yang dilanjutkan dengan isolasi pasien dan identifikasi atau isolasi kontak merupakan tahap awal yang sangat penting dalam memutus transmisi virus. “Oleh karenanya, jumlah tes SARS-CoV-2 harus dilipatgandakan secepat mungkin. Per senin 30 Maret, jumlah tes di Indonesia masih sangat sedikit, baru 6.534,” urainya. Menurutnya, penerapan PSBB, karantina wilayah atau lockdown, bahkan darurat sipil akan sulit berhasil jika jumlah tes korona sangat minim. “Penyebabnya, banyak kasus positif yang tidak terdeteksi yang bisa menularkan virus, minimal ke keluarga dan tetangganya,” tandasnya.