Pusat Beri Stimulus, Pemda Jangan Tinggal Diam

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus baik untuk memenuhi kebutuhan medis, maupun dampak sosial ekonomi masyarakat. Ada program bantuan penghapusan tagihan listrik untuk pengguna 450 VA, dan diskon 50% bagi pengguna 900 VA. Kebijakan tersebut jelas akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat miskin agar mampu mempertahankan daya belinya. Dalam satu rumah tangga masyarakat miskin pengguna 450 VA, akan menghemat setidaknya pengeluaran sekitar 70 ribu hingga 120 ribu per bulannya. Artinya tagihan listrik yang bebas tersebut lantas bisa dimasukan sebagai dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Belum lagi program keluarga harapan, serta bantuan tunai buat tenaga kerja informal. "Seakan masalah penanggulangannya terhenti disitu. Pusat yang menjadi lokomotifnya. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?. Kita tentunya berharap, ada usaha PEMDA melawan pandemi corona yang memicu terjadinya kelumpuhan ekonomi serta korban jiwa yang terus berjatuhan.," kata pengamat ekonomi, Gunawan Benjamin, Rabu (1/4). Satu hal yang belum terselesaikan adalah, banyak daerah yang masih longgar dalam pengawasan social distancing, dan banyak masyarakat yang lalai serta kurang peduli dengan ancaman corona tersebut. Konteks seperti ini kan pemerintah daerah lebih memahami dibandingkan dengan pusat. Sebaiknya PEMDA punya dana alokasi khusus untuk mengkampanyekan program penanganan covid 19. Termasuk upaya untuk memperbaiki fasilitas rumah sakit dalam penangan tersebut. "Kondisi pelaku usaha kecil dan menengah juga perlu perhatian khusus. Sebaiknya ada anggaran yang disisihkan dari pemerintah daerah untuk menanggulangi UMKM bermasalah selama covid-19. Arahan KEMENDGARI harus jalan disini. PEMDA pasti lebih mengetahui bagaimana nasib pelaku UMKM yang terpaksa harus tutup," ujarnya. Memang anggaran khusus untuk penyaluran bantuan dari pemerintah pusat sudah tersedia untuk bantuan pekerja informal. Namun pelaku usahanya juga perlu dibantu agar bisnisnya tetap hidup. Dan relaksasi kewajiban angsuran bank atau leasing sudah mulai berlaku yang akan memberikan stimulan kepada dunia usaha. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana masyarakat juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerahnya. Bukan hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat saja. Kita misalkan saja SUMUT, jika seandainya lockdown ini diberlakukan. SUMUT setidaknya butuh sekitar 5 T per bulan agar warga SUMUT bisa bertahan hidup tanpa aktifitas ekonomi. Anggaran SUMUT 12 T di tahun 2020 itu kalau kita berandai-andai dipakai semuanya, hanya cukup 2 bulan 1 minggu saja. Tentunya kita tidak mau klockdown itu terjadi. Makanya sebelum kita mengalami kerugian yang lebih besar, PEMDA harus turun tangan dan serius dalam dua hal pokok. Yakni pertama mencegah penyebaran corona, dan kedua melakukan upaya menjaga daya beli masyarakat miskin.[R]

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus baik untuk memenuhi kebutuhan medis, maupun dampak sosial ekonomi masyarakat. Ada program bantuan penghapusan tagihan listrik untuk pengguna 450 VA, dan diskon 50% bagi pengguna 900 VA. Kebijakan tersebut jelas akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat miskin agar mampu mempertahankan daya belinya. Dalam satu rumah tangga masyarakat miskin pengguna 450 VA, akan menghemat setidaknya pengeluaran sekitar 70 ribu hingga 120 ribu per bulannya. Artinya tagihan listrik yang bebas tersebut lantas bisa dimasukan sebagai dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Belum lagi program keluarga harapan, serta bantuan tunai buat tenaga kerja informal. "Seakan masalah penanggulangannya terhenti disitu. Pusat yang menjadi lokomotifnya. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?. Kita tentunya berharap, ada usaha PEMDA melawan pandemi corona yang memicu terjadinya kelumpuhan ekonomi serta korban jiwa yang terus berjatuhan.," kata pengamat ekonomi, Gunawan Benjamin, Rabu (1/4). Satu hal yang belum terselesaikan adalah, banyak daerah yang masih longgar dalam pengawasan social distancing, dan banyak masyarakat yang lalai serta kurang peduli dengan ancaman corona tersebut. Konteks seperti ini kan pemerintah daerah lebih memahami dibandingkan dengan pusat. Sebaiknya PEMDA punya dana alokasi khusus untuk mengkampanyekan program penanganan covid 19. Termasuk upaya untuk memperbaiki fasilitas rumah sakit dalam penangan tersebut. "Kondisi pelaku usaha kecil dan menengah juga perlu perhatian khusus. Sebaiknya ada anggaran yang disisihkan dari pemerintah daerah untuk menanggulangi UMKM bermasalah selama covid-19. Arahan KEMENDGARI harus jalan disini. PEMDA pasti lebih mengetahui bagaimana nasib pelaku UMKM yang terpaksa harus tutup," ujarnya. Memang anggaran khusus untuk penyaluran bantuan dari pemerintah pusat sudah tersedia untuk bantuan pekerja informal. Namun pelaku usahanya juga perlu dibantu agar bisnisnya tetap hidup. Dan relaksasi kewajiban angsuran bank atau leasing sudah mulai berlaku yang akan memberikan stimulan kepada dunia usaha. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana masyarakat juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerahnya. Bukan hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat saja. Kita misalkan saja SUMUT, jika seandainya lockdown ini diberlakukan. SUMUT setidaknya butuh sekitar 5 T per bulan agar warga SUMUT bisa bertahan hidup tanpa aktifitas ekonomi. Anggaran SUMUT 12 T di tahun 2020 itu kalau kita berandai-andai dipakai semuanya, hanya cukup 2 bulan 1 minggu saja. Tentunya kita tidak mau klockdown itu terjadi. Makanya sebelum kita mengalami kerugian yang lebih besar, PEMDA harus turun tangan dan serius dalam dua hal pokok. Yakni pertama mencegah penyebaran corona, dan kedua melakukan upaya menjaga daya beli masyarakat miskin.