Putusan Komisi Yudisial Harus Bersifat Eksekutorial

Meski kehadirannya memiliki landasan konstitusional yang sangat kuat, namun keberadaan Komisi Yudisial (KY) selaku lembaga pengawas institusi kehakiman ternyata masih sangat lemah dalam tataran mengaplikasikan putusan mereka. Saat ini, berbagai keputusan yang mereka hasilkan terkait kewenangannya dalam mengawasi para hakim ternyata masih belum bersifat wajib dilaksankan oleh alat-alat negara atau bersifat eksekutorial, melainkan hanya diposisikan sebagai bagian dari usulan maupun rekomendasi.

Hal inilah yang membuat sanksi-sanksi yang mereka jatuhkan terhadap para hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, terkadang tidak dijalankan.

"Dalam pengawasan perilaku hakim misalnya saat kita memutuskan sanksi, maka putusan kita itu hanya bersifat usulan kepada Hakim Agung, apakah itu dilaksanakan atau tidak. Makanya belum bersifat eksekutorial," katanya, disela peluncuran buku 'Memperkuat Komisi Yudisial, dalam menjaga integritas Wakil Tuhan' di Begawan Kuphie, Jalan Sei Serayu, Selasa (23/10/2019).

Bukan hanya dalam penerapan sanksi yang diputuskan oleh KY, pada beberapa kebijakan lain yang berhubungan langsung dengan kinerja juga masih belum bersifat otoritatif. Misalnya dalam pemilihan hakim agung. KY menurutnya hanya sebatas mengusulkan saja ke DPR, sedangkan dilaksanakan atau tidak hal tersebut menjadi kewenangan DPR. Dalam hal lain berkaitan dengan pengawasan perilaku hakim, misalnya penyadapan. Hingga saat ini KY masih dianggap bukan lembaga yang berwenang meskipun bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam melakukannya.

"Hal-hal seperti ini yang perlu sebenarnya menjadi perhatian mengingat hal itu berkaitan langsung dengan tugas pengawasan yang kita jalankan," ujarnya.

Didalam buku 'Memperkuat Komisi Yudisial, dalam menjaga integritas Wakil Tuhan', hal-hal ini ditulis oleh Farid Wajdi sebagai upaya untuk memahamkan kepada masyarakat terkait kondisi KY saat ini. Hal ini menjadi jawaban atas banyaknya masyarakat yang mengadukan dugaan-dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim kepada mereka selama ini.

"Kami ingin masyarakat paham batasan kewenangan kami," ungkapnya.

Pada sisi lain juga, buku ini diharapkan mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan dalam rangka penguatan KY. Dorongan ini perlu disampaikan kepada DPR yang saat ini sedang menggodok beberapa aturan yang berhubungan langsung dengan kewenangan KY seperti dorongan untuk sesegera mungkin mengesahkan RUU Jabatan Hakim yang salah satu substansinya mengatur putusan KY yang bersifat eksekutorial.

"Ini merujuk pada aturan yang mengatur Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dimana putusan mereka bersifat eksekutorial," jelasnya.

"Saat ini juga sedang diusulkan kepada DPR untuk melakukan revisi UU KY no 18 tahun 2011, karena jika merujuk pada putusan-putusan mahkamah konstitusi (MK) sangat banyak konsekwensi yang muncul namun belum terakomodir dalam uu tersebut," demikian Farid Wajdi.[R]

Meski kehadirannya memiliki landasan konstitusional yang sangat kuat, namun keberadaan Komisi Yudisial (KY) selaku lembaga pengawas institusi kehakiman ternyata masih sangat lemah dalam tataran mengaplikasikan putusan mereka. Saat ini, berbagai keputusan yang mereka hasilkan terkait kewenangannya dalam mengawasi para hakim ternyata masih belum bersifat wajib dilaksankan oleh alat-alat negara atau bersifat eksekutorial, melainkan hanya diposisikan sebagai bagian dari usulan maupun rekomendasi.

Hal inilah yang membuat sanksi-sanksi yang mereka jatuhkan terhadap para hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, terkadang tidak dijalankan.

"Dalam pengawasan perilaku hakim misalnya saat kita memutuskan sanksi, maka putusan kita itu hanya bersifat usulan kepada Hakim Agung, apakah itu dilaksanakan atau tidak. Makanya belum bersifat eksekutorial," katanya, disela peluncuran buku 'Memperkuat Komisi Yudisial, dalam menjaga integritas Wakil Tuhan' di Begawan Kuphie, Jalan Sei Serayu, Selasa (23/10/2019).

Bukan hanya dalam penerapan sanksi yang diputuskan oleh KY, pada beberapa kebijakan lain yang berhubungan langsung dengan kinerja juga masih belum bersifat otoritatif. Misalnya dalam pemilihan hakim agung. KY menurutnya hanya sebatas mengusulkan saja ke DPR, sedangkan dilaksanakan atau tidak hal tersebut menjadi kewenangan DPR. Dalam hal lain berkaitan dengan pengawasan perilaku hakim, misalnya penyadapan. Hingga saat ini KY masih dianggap bukan lembaga yang berwenang meskipun bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam melakukannya.

"Hal-hal seperti ini yang perlu sebenarnya menjadi perhatian mengingat hal itu berkaitan langsung dengan tugas pengawasan yang kita jalankan," ujarnya.

Didalam buku 'Memperkuat Komisi Yudisial, dalam menjaga integritas Wakil Tuhan', hal-hal ini ditulis oleh Farid Wajdi sebagai upaya untuk memahamkan kepada masyarakat terkait kondisi KY saat ini. Hal ini menjadi jawaban atas banyaknya masyarakat yang mengadukan dugaan-dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim kepada mereka selama ini.

"Kami ingin masyarakat paham batasan kewenangan kami," ungkapnya.

Pada sisi lain juga, buku ini diharapkan mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan dalam rangka penguatan KY. Dorongan ini perlu disampaikan kepada DPR yang saat ini sedang menggodok beberapa aturan yang berhubungan langsung dengan kewenangan KY seperti dorongan untuk sesegera mungkin mengesahkan RUU Jabatan Hakim yang salah satu substansinya mengatur putusan KY yang bersifat eksekutorial.

"Ini merujuk pada aturan yang mengatur Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dimana putusan mereka bersifat eksekutorial," jelasnya.

"Saat ini juga sedang diusulkan kepada DPR untuk melakukan revisi UU KY no 18 tahun 2011, karena jika merujuk pada putusan-putusan mahkamah konstitusi (MK) sangat banyak konsekwensi yang muncul namun belum terakomodir dalam uu tersebut," demikian Farid Wajdi.