Prioritaskan Rapid Test Kepada Tenaga Medis Dalam rapat tersebut fraksi PKS juga mengatakan menolak Rapid Test yang menyertakan DPRD Sumut, karena mereka menganggap bahwa masih ada yang lebih di prioritaskan daripada mereka. “Fraksi PKS mendengar dan menerima masukan dari masyarakat bahwa terkait rencana Pak Gubsu ingin menyertakan DPRD Sumut untuk di rapid test, maka sikap kami menolak dan meminta Pak Gubsu untuk prioritaskan tenaga medis sebagai garda terdepan, dan masyarakat sumut untuk di rapid test,” ujar misno.[R]" itemprop="description"/> Prioritaskan Rapid Test Kepada Tenaga Medis Dalam rapat tersebut fraksi PKS juga mengatakan menolak Rapid Test yang menyertakan DPRD Sumut, karena mereka menganggap bahwa masih ada yang lebih di prioritaskan daripada mereka. “Fraksi PKS mendengar dan menerima masukan dari masyarakat bahwa terkait rencana Pak Gubsu ingin menyertakan DPRD Sumut untuk di rapid test, maka sikap kami menolak dan meminta Pak Gubsu untuk prioritaskan tenaga medis sebagai garda terdepan, dan masyarakat sumut untuk di rapid test,” ujar misno.[R]"/> Prioritaskan Rapid Test Kepada Tenaga Medis Dalam rapat tersebut fraksi PKS juga mengatakan menolak Rapid Test yang menyertakan DPRD Sumut, karena mereka menganggap bahwa masih ada yang lebih di prioritaskan daripada mereka. “Fraksi PKS mendengar dan menerima masukan dari masyarakat bahwa terkait rencana Pak Gubsu ingin menyertakan DPRD Sumut untuk di rapid test, maka sikap kami menolak dan meminta Pak Gubsu untuk prioritaskan tenaga medis sebagai garda terdepan, dan masyarakat sumut untuk di rapid test,” ujar misno.[R]"/>
Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara mengusulkan beberapa hal terkait pencegahan penularan dan juga penanggulangan dampak dari virus corona atau Covid 19. Usulan ini yakni refocusing dan realokasi APBD Sumut tahun 2020. "Refocushing dan realokasi APBD Sumut tahun 2020, masyarakat diberikan JPS (jaring pengaman sosial), mengusulkan pada Gubsu agar melibatkan BUMN dan BUMD serta pengusaha swasta yang ada di Sumut untuk menggunakan CSR nya pada penyelamatan masyarakat Sumut dan mengusulkan agar dilakukan penyemprotan disinfektan massal," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Misno Adisyah Putra, Senin (30/3). Ditambahkannya, usai rapat koordinasi tersebut Gubsu harus bekerja cepat dengan melakukan pembahasan lanjutan bersama DPRD Sumut maupun pihak-pihak terkait dalam hal penanganan covid 19 di sumatera utara. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengapresiasi usulan fraksi PKS tersebut dan salah satu yang ia lakukan kedepan ialah akan melakukan pergeseran anggaran yang mana di alokasikan untuk penanganan covid 19. “Kita akan melakukan pergeseran anggaran, saat ini sedang diproses oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), semoga ini dapat berjalan dengan baik,” ungkap gubsu. Mendengar tanggapan tersebut, fraksi PKS berharap Gubsu segera menyampaikan ke DPRD terkait hal itu untuk dibahas secara bersama-sama. “ fraksi PKS meminta agar segera disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama, agar covid 19 ini bisa segera diputus mata rantainya, karena dari data yang ada saat ini ( per tanggal 29 Maret 2020) sudah 2 orang meninggal dari 14 yang dinyatakan positif covid 19,” jelas misno. Prioritaskan Rapid Test Kepada Tenaga Medis Dalam rapat tersebut fraksi PKS juga mengatakan menolak Rapid Test yang menyertakan DPRD Sumut, karena mereka menganggap bahwa masih ada yang lebih di prioritaskan daripada mereka. “Fraksi PKS mendengar dan menerima masukan dari masyarakat bahwa terkait rencana Pak Gubsu ingin menyertakan DPRD Sumut untuk di rapid test, maka sikap kami menolak dan meminta Pak Gubsu untuk prioritaskan tenaga medis sebagai garda terdepan, dan masyarakat sumut untuk di rapid test,” ujar misno.[R]
Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara mengusulkan beberapa hal terkait pencegahan penularan dan juga penanggulangan dampak dari virus corona atau Covid 19. Usulan ini yakni refocusing dan realokasi APBD Sumut tahun 2020. "Refocushing dan realokasi APBD Sumut tahun 2020, masyarakat diberikan JPS (jaring pengaman sosial), mengusulkan pada Gubsu agar melibatkan BUMN dan BUMD serta pengusaha swasta yang ada di Sumut untuk menggunakan CSR nya pada penyelamatan masyarakat Sumut dan mengusulkan agar dilakukan penyemprotan disinfektan massal," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Misno Adisyah Putra, Senin (30/3). Ditambahkannya, usai rapat koordinasi tersebut Gubsu harus bekerja cepat dengan melakukan pembahasan lanjutan bersama DPRD Sumut maupun pihak-pihak terkait dalam hal penanganan covid 19 di sumatera utara. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengapresiasi usulan fraksi PKS tersebut dan salah satu yang ia lakukan kedepan ialah akan melakukan pergeseran anggaran yang mana di alokasikan untuk penanganan covid 19. “Kita akan melakukan pergeseran anggaran, saat ini sedang diproses oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), semoga ini dapat berjalan dengan baik,” ungkap gubsu. Mendengar tanggapan tersebut, fraksi PKS berharap Gubsu segera menyampaikan ke DPRD terkait hal itu untuk dibahas secara bersama-sama. “ fraksi PKS meminta agar segera disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama, agar covid 19 ini bisa segera diputus mata rantainya, karena dari data yang ada saat ini ( per tanggal 29 Maret 2020) sudah 2 orang meninggal dari 14 yang dinyatakan positif covid 19,” jelas misno. Prioritaskan Rapid Test Kepada Tenaga Medis Dalam rapat tersebut fraksi PKS juga mengatakan menolak Rapid Test yang menyertakan DPRD Sumut, karena mereka menganggap bahwa masih ada yang lebih di prioritaskan daripada mereka. “Fraksi PKS mendengar dan menerima masukan dari masyarakat bahwa terkait rencana Pak Gubsu ingin menyertakan DPRD Sumut untuk di rapid test, maka sikap kami menolak dan meminta Pak Gubsu untuk prioritaskan tenaga medis sebagai garda terdepan, dan masyarakat sumut untuk di rapid test,” ujar misno.© Copyright 2024, All Rights Reserved