Raport Merah Kinerja Gubernur, Mangapul Purba: Edy Rahmayadi Gagal Hampir Di Semua Bidang

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara memberikan raport merah kepada Gubernur Sumatera Utara untuk kinerjanya di tahun 2019. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara juga meminta kepada Gubernur Sumatera Utara untuk secepatnya mengevaluasi seluruh kinerjanya dan segera menyusun rencana kerja yang terukur dengan manajemen yang profesional dan terbuka. Semua ini demi dan atas kepentingan rakyat Sumatera Utara. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba kegagalan Pemerintahan Edy Rahmayadi hampir di semua bidang, seperti disektor Pendidikan, Sumut belum bisa keluar dari masalah yang membelit Dunia pendidikan Seperti masalah KIP yang tidak tepat sasaran, Guru Honorer, sekolah rusak dan lain-lain. Semua masih stagnan dalam penyelesaiannya. "Masalah Kesehatan Pemprov Juga belum punya strategi dalam menyelesaikan persoalan Kesehatan, masih saja kita dengar masih ada Rumah sakit yang menolak Pasien dengan alasan macam-macam terutama Paisen BPJS" kata Mangapul kepada Kantor Berita RMOLSumut, Jumat (17/1/2020). Selanjutnya Mangapul Menjelaskan Dalam Persoalan Infrastruktur Gubernur Edy Rahmayadi juga dianggap tidak mampu mendorong pemerintah Pusat agar merealisasikan Jalan Layang Medan Brastagi padahal Infrastruktur tersebut sudah jadi Kebutuhan Masyarakat. "Apalagi dari laporan di Nias tidak ada pembangunan ruas jalan sama sekali alias nol KM, ini khan tragis" Ucap Mangapul. Di Sektor BUMD Gubernur Edy juga telah gagal dalam melakukan perbaikan manajemen BUMN yang sehat terbukti banyak BUMD yang sakit dan merugi. Hal tersebut juga diperparah dengan banyak aset BUMD yang tidak jelas, dan sampai sekarang pihak Pemprovsu belum mampu memberikan data pasti aset milik BUMD Provinsi Sumut. "Ini belum di hitung dengan banyaknya pelepasan aset yang tidak jelas" Bebernya. Kondisi di atas diperparah oleh berbagai pernyataan Gubsu yang mengundang kegaduhan. Seperti pernyataan ingin memberhentikan ribuan tenaga honorer, akan memindahkan kantor Walikota Medan, menyatakan Bupati Tapteng tak bekerja dan jauh dari rakyat serta yang paling anyer adalah pernyataan akan menghentikan Festival Danau Toba. "Gubernur tidak memberikan keteladanan sebagai seorang pemimpin, ini tidak baik bagi rakyat Sumut" ujar Mangapul Selain masalah di atas banyak masalah lagi yang menambah daftar buruk kegagalan Gubernur Edy mulai Kegagalan dalam menanggulangi masalah Virus Babi, dan banjir bandang juga menjadi contoh konkrit lemahnya tata kelola Pemerintahan Pemprovsu di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi. "Dengan mengacu pada evaluasi Fraksi PDI Perjuangan melalui pandangan-pandangan seluruh anggota fraksi yang ada disetiap komisi-komisi maka kami melihat Gubernur tidak memiliki perencanaan dan parameter yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan" tegas Mangapul. Terakhir Mangapul mengatakan bahwa Penilaian dan evaluasi yang diberikan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara merupakan pengejawantahan sikap politik sebagai partai pemerintah untuk memberikan masukan serta motivasi dalam mendukung upaya-upaya membangun Sumatera Utara kearah yang lebih baik menuju Sumatera Utara Bermartabat. "Mari kita semua, seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan untuk kemajuan Sumatera Utara untuk terus menilai dan memberikan kritik yang bersifat konstruktif demi rakyat Sumatera Utara" pungkasnya.[R]

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara memberikan raport merah kepada Gubernur Sumatera Utara untuk kinerjanya di tahun 2019. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara juga meminta kepada Gubernur Sumatera Utara untuk secepatnya mengevaluasi seluruh kinerjanya dan segera menyusun rencana kerja yang terukur dengan manajemen yang profesional dan terbuka. Semua ini demi dan atas kepentingan rakyat Sumatera Utara. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba kegagalan Pemerintahan Edy Rahmayadi hampir di semua bidang, seperti disektor Pendidikan, Sumut belum bisa keluar dari masalah yang membelit Dunia pendidikan Seperti masalah KIP yang tidak tepat sasaran, Guru Honorer, sekolah rusak dan lain-lain. Semua masih stagnan dalam penyelesaiannya. "Masalah Kesehatan Pemprov Juga belum punya strategi dalam menyelesaikan persoalan Kesehatan, masih saja kita dengar masih ada Rumah sakit yang menolak Pasien dengan alasan macam-macam terutama Paisen BPJS" kata Mangapul kepada Kantor Berita RMOLSumut, Jumat (17/1/2020). Selanjutnya Mangapul Menjelaskan Dalam Persoalan Infrastruktur Gubernur Edy Rahmayadi juga dianggap tidak mampu mendorong pemerintah Pusat agar merealisasikan Jalan Layang Medan Brastagi padahal Infrastruktur tersebut sudah jadi Kebutuhan Masyarakat. "Apalagi dari laporan di Nias tidak ada pembangunan ruas jalan sama sekali alias nol KM, ini khan tragis" Ucap Mangapul. Di Sektor BUMD Gubernur Edy juga telah gagal dalam melakukan perbaikan manajemen BUMN yang sehat terbukti banyak BUMD yang sakit dan merugi. Hal tersebut juga diperparah dengan banyak aset BUMD yang tidak jelas, dan sampai sekarang pihak Pemprovsu belum mampu memberikan data pasti aset milik BUMD Provinsi Sumut. "Ini belum di hitung dengan banyaknya pelepasan aset yang tidak jelas" Bebernya. Kondisi di atas diperparah oleh berbagai pernyataan Gubsu yang mengundang kegaduhan. Seperti pernyataan ingin memberhentikan ribuan tenaga honorer, akan memindahkan kantor Walikota Medan, menyatakan Bupati Tapteng tak bekerja dan jauh dari rakyat serta yang paling anyer adalah pernyataan akan menghentikan Festival Danau Toba. "Gubernur tidak memberikan keteladanan sebagai seorang pemimpin, ini tidak baik bagi rakyat Sumut" ujar Mangapul Selain masalah di atas banyak masalah lagi yang menambah daftar buruk kegagalan Gubernur Edy mulai Kegagalan dalam menanggulangi masalah Virus Babi, dan banjir bandang juga menjadi contoh konkrit lemahnya tata kelola Pemerintahan Pemprovsu di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi. "Dengan mengacu pada evaluasi Fraksi PDI Perjuangan melalui pandangan-pandangan seluruh anggota fraksi yang ada disetiap komisi-komisi maka kami melihat Gubernur tidak memiliki perencanaan dan parameter yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan" tegas Mangapul. Terakhir Mangapul mengatakan bahwa Penilaian dan evaluasi yang diberikan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara merupakan pengejawantahan sikap politik sebagai partai pemerintah untuk memberikan masukan serta motivasi dalam mendukung upaya-upaya membangun Sumatera Utara kearah yang lebih baik menuju Sumatera Utara Bermartabat. "Mari kita semua, seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan untuk kemajuan Sumatera Utara untuk terus menilai dan memberikan kritik yang bersifat konstruktif demi rakyat Sumatera Utara" pungkasnya.