Reses Dengan Turun Ke Dapil, DPRD Sumut Tak Dukung Imbauan Pemerintah Tidak Bepergian

Reses yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dengan turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing bertolak belakang dengan imbauan pemerintah untuk tidak bepergian di tengah pandemi Covid-19. Tidak bepergian menjadi salah satu yang dianjurkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut. Pengamat sosial Universitas Muhammaidyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Arifin Saleh Siregar menilai apa yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Sumut tersebut merupakan kegiatan yang tidak efektif. Sebab, kehadiran mereka ditengah masyarakat juga dipastikan akan membuat masyarakat merasa khawatir. "Bagaimana cara mengumpulkan aspirasi pemilih, sementara disuruh stay at home, jaga jarak dan jangan berkerumun. Ada-ada saja anggota dewan kita itu," katanya, Senin (11/5). Menurut Dekan FISIP UMSU ini, saat ini menyerap aspirasi pemilh dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tidak harus turun ke daerah. Salah satunya dengan penggunaan teknologi untuk berkomunikasi dengan konstituen. "Lagian sudah hampir bisa dipastikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat saat ini. Pasti tentang kondisi hidup gara-gara dampak Covid-19 dan juga soal pembagian bantuan dari pemerintah yang hingga kini masih banyak yang membingungkan," ujarnya. Karena itu kata Arifin, sebaiknya untuk menuntaskan persoalan ini, anggota DPRD Sumut sebaiknya memaksimalkan fungsinya untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah dalam masa covid-19, seperti pembagian bansos agar bisa lebih terarah dan tepat sasaran. "Takutnya kalau reses ke dapil malah dijauhi warga, anggota dewan pun harus sportif mendukung imbauan pemerintah untuk stay at home dan tidak bepergian," pungkasnya.[R]

Reses yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dengan turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing bertolak belakang dengan imbauan pemerintah untuk tidak bepergian di tengah pandemi Covid-19. Tidak bepergian menjadi salah satu yang dianjurkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut. Pengamat sosial Universitas Muhammaidyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Arifin Saleh Siregar menilai apa yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Sumut tersebut merupakan kegiatan yang tidak efektif. Sebab, kehadiran mereka ditengah masyarakat juga dipastikan akan membuat masyarakat merasa khawatir. "Bagaimana cara mengumpulkan aspirasi pemilih, sementara disuruh stay at home, jaga jarak dan jangan berkerumun. Ada-ada saja anggota dewan kita itu," katanya, Senin (11/5). Menurut Dekan FISIP UMSU ini, saat ini menyerap aspirasi pemilh dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tidak harus turun ke daerah. Salah satunya dengan penggunaan teknologi untuk berkomunikasi dengan konstituen. "Lagian sudah hampir bisa dipastikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat saat ini. Pasti tentang kondisi hidup gara-gara dampak Covid-19 dan juga soal pembagian bantuan dari pemerintah yang hingga kini masih banyak yang membingungkan," ujarnya. Karena itu kata Arifin, sebaiknya untuk menuntaskan persoalan ini, anggota DPRD Sumut sebaiknya memaksimalkan fungsinya untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah dalam masa covid-19, seperti pembagian bansos agar bisa lebih terarah dan tepat sasaran. "Takutnya kalau reses ke dapil malah dijauhi warga, anggota dewan pun harus sportif mendukung imbauan pemerintah untuk stay at home dan tidak bepergian," pungkasnya.