Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah berisiko menghambat program pembangunan dan menggagalkan pencapaian visi-misi pemerintahan. Karena itu, keduanya diminta mengesampingkan ego, menjaga komunikasi, dan saling mendukung dalam menjalankan tugas.
Pesan itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima para wakil kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Wilayah Sumatera Utara Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (Aswakada) di Heritage Grand City Hall, Jumat, 23 Oktober 2026.
Menurut Rico, hubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan wakilnya dapat mengganggu program yang seharusnya dijalankan untuk kepentingan masyarakat.
“Penting bagi kita menyadari bahwasanya apa makna dalam kepemimpinan dwi tunggal kepala daerah? Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya menanti, tapi kadang-kadang permasalahan konflik antara kepala daerah itu yang malah merusak perjalanan program visi-misi kita sendiri,” kata Rico.
Ia menilai, hubungan kepala daerah dan wakilnya tidak cukup dibangun berdasarkan pembagian kewenangan dalam birokrasi. Keduanya perlu memiliki hubungan yang baik, saling memahami, dan bersedia mendengarkan satu sama lain.
“Karena bicara ini bukan masalah hierarki. Hirarki di dalam birokrasi. Tapi di dalam kepala daerah ini harus memakai hati, karena yang dibangun ini dari persahabatan dan kekeluargaan. Kita majunya kan berdua,” ujarnya.
Rico mencontohkan hubungannya dengan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap. Keduanya membagi tugas dalam menjalankan pemerintahan, tetapi tetap memberikan ruang bagi masing-masing untuk menyampaikan gagasan dan menginisiasi pekerjaan.
“Saya sama Pak Zaki, jujur saja kami juga membagi tugas masing-masing juga. Nah, tapi satu yang saya pedomani sampai hari ini, apabila pasangan saya memberikan satu aspirasi ataupun dorongan kerja, saya langsung coba akomodir,” katanya.
Menurut Rico, inisiatif yang datang dari wakil kepala daerah harus mendapat dukungan agar dapat dituntaskan. Ia bahkan meminta perangkat daerah membantu pelaksanaan pekerjaan yang telah dimulai wakilnya.
“Perangkat daerahnya saya perintahkan bantu Pak Wakil agar pekerjaan tersebut bisa selesai,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah dan wakilnya memiliki jejaring serta kemampuan yang berbeda. Perbedaan tersebut semestinya menjadi kekuatan untuk mendukung pelaksanaan program, bukan menjadi sumber perselisihan.
“Begitulah kedua personil kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki jejaring yang berbeda-beda. Kepala daerah mungkin butuhkan jejaring Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah mungkin butuhkan jejaring dari kepala daerah. Ini kan bisa kita komunikasikan,” tuturnya.
Rico berharap pertemuan Aswakada dapat memperkuat komunikasi antarpemimpin daerah, termasuk mendorong hubungan yang lebih harmonis antara kepala daerah dan wakilnya.
“Kami mengharapkan berharap sekali, mudah-mudahan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah ini selalu rukun dan damai. Penting sekali. Karena memang tujuan kita itu kan bukan untuk diri kita, tujuan kita adalah untuk masyarakat kita yang kita pimpin,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap yang didampingi Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal, serta para wakil wali kota dan wakil bupati se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan yang sama, Sugiat Santoso menyoroti pentingnya penguasaan narasi di media digital untuk mengawal kebijakan pemerintah. Menurutnya, capaian pemerintah kerap berhadapan dengan narasi tandingan yang terstruktur sehingga keberhasilan program tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Karena itu, ia menilai komunikasi publik perlu diperkuat agar informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan dapat diterima masyarakat secara tepat.
Sugiat juga menekankan pentingnya kemandirian nasional melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi. Di tengah dinamika geopolitik global, Indonesia dinilai perlu mengurangi ketergantungan pada impor dengan mendorong swasembada pangan, menjaga cadangan beras nasional, serta mengoptimalkan sumber daya dalam negeri.
Di sektor energi, ia menyinggung program B50 yang menggunakan campuran minyak sawit sebagai salah satu upaya menekan ketergantungan terhadap impor minyak. Pemanfaatan tebu juga disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi.
Pada bidang pendidikan dan sosial, Sugiat menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan. Ia menyebut program tersebut berjalan beriringan dengan renovasi puluhan ribu sekolah, penyelenggaraan Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu, serta pembangunan sekolah unggulan.
Pemerintah, lanjutnya, juga mendorong akses kuliah gratis dan peningkatan sarana pendidikan tinggi untuk memperluas kesempatan masyarakat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. 