Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumut berkomitmen untuk meningkatkan katerbukaan informasi, baik di lingkungan Pemprov Sumut maupun di tingkat kabupaten/kota.
Hal ini terungkap saat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sabrina menerima Ketua KI Sumut Robinson Simbolon, beserta rombongan di ruang kerja Sekdaprov, lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (17/9).
"Transparansi atau keterbukaan merupakan suatu keharusan di era digital saat ini. Termasuk pemerintah, wajib membuka akses informasi bagi masyarakat seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ucap Sabrina.
Sabrina menilai, meningkatnya keterbukaan informasi tentu akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program-program pembangunan. Dengan demikian, masyarakat juga turut berpartisipasi baik melalui pengawasan atau memberikan rekomendasi.
"Sehingga, mereka kan tidak bertanya-tanya itu, apa yang dikerjakan pemerintah sebenarnya," ujarnya.
Terkait monitoring keterbukaan informasi, Sabrina mengatakan perlu dilakukan tindak lanjut bagi OPD atau kabupaten/kota yang tidak serius mengikuti tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Jika ada kesulitan, akan dibantu dengan program pelatihan maupun sosialisasi.
"Selain itu, perihal keterbukaan informasi ini juga, perlu kita lakukan komunikasi dan koordinasi berkala untuk menyamakan persepsi terkait informasi seperti apa yang bisa dipublikasikan atau tidak. Sehingga, tidak ada nanti kebingungan-kebingungan antar OPD yang satu dengan yang lain atau kabupaten/kota," tegas Sabrina.
Sebelumnya, Ketua KI Sumut Robinson Simbolon menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut yang telah mengalami peningkatan keterbukaan informasi publik secara signifikan di masing-masing OPD.
"OPD di tingkat Pemprov Sumut sudah memperlihatkan peningkatakan implementasi KIP secara signifikan. Dari 41 OPD di jajaran Pemprov, 39 telah menyerahkan kuesioner dan melakukan presentasi. Sedangkan 33 kabupaten/kota, 30 sudah berpartisipasi mengembalikan kuesioner dan presentasi," jelas Robinson, yang hadir bersama Wakil Ketua KI Sumut Eddy Syahputra Sormin, dan Kepala Divisi Kelembagaan KI Sumut Ramdeswati Pohan.
Sepakat dengan Sekdaprov Sumut, Robinson berharap upaya peningkatan KIP terus terlaksana. Selain memberi banyak manfaat untuk masyarakat, juga untuk mewujudkan Pemprov Sumut sebagai salah satu pemerintahan yang informatif pada Anugerah KIP 2019.
Hal ini terungkap saat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sabrina menerima Ketua KI Sumut Robinson Simbolon, beserta rombongan di ruang kerja Sekdaprov, lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (17/9).
"Transparansi atau keterbukaan merupakan suatu keharusan di era digital saat ini. Termasuk pemerintah, wajib membuka akses informasi bagi masyarakat seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ucap Sabrina.
Sabrina menilai, meningkatnya keterbukaan informasi tentu akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program-program pembangunan. Dengan demikian, masyarakat juga turut berpartisipasi baik melalui pengawasan atau memberikan rekomendasi.
"Sehingga, mereka kan tidak bertanya-tanya itu, apa yang dikerjakan pemerintah sebenarnya," ujarnya.
Terkait monitoring keterbukaan informasi, Sabrina mengatakan perlu dilakukan tindak lanjut bagi OPD atau kabupaten/kota yang tidak serius mengikuti tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Jika ada kesulitan, akan dibantu dengan program pelatihan maupun sosialisasi.
"Selain itu, perihal keterbukaan informasi ini juga, perlu kita lakukan komunikasi dan koordinasi berkala untuk menyamakan persepsi terkait informasi seperti apa yang bisa dipublikasikan atau tidak. Sehingga, tidak ada nanti kebingungan-kebingungan antar OPD yang satu dengan yang lain atau kabupaten/kota," tegas Sabrina.
Sebelumnya, Ketua KI Sumut Robinson Simbolon menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut yang telah mengalami peningkatan keterbukaan informasi publik secara signifikan di masing-masing OPD.
"OPD di tingkat Pemprov Sumut sudah memperlihatkan peningkatakan implementasi KIP secara signifikan. Dari 41 OPD di jajaran Pemprov, 39 telah menyerahkan kuesioner dan melakukan presentasi. Sedangkan 33 kabupaten/kota, 30 sudah berpartisipasi mengembalikan kuesioner dan presentasi," jelas Robinson, yang hadir bersama Wakil Ketua KI Sumut Eddy Syahputra Sormin, dan Kepala Divisi Kelembagaan KI Sumut Ramdeswati Pohan.
Sepakat dengan Sekdaprov Sumut, Robinson berharap upaya peningkatan KIP terus terlaksana. Selain memberi banyak manfaat untuk masyarakat, juga untuk mewujudkan Pemprov Sumut sebagai salah satu pemerintahan yang informatif pada Anugerah KIP 2019.
Van Joened
Berita Populer
