Rombak Pimpinan BUMN, Bentuk Pembangkangan Rini Terhadap Jokowi
Aksi nekat Menteri BUMN Rini Soemarno yang melakukan perombakan direksi BUMN dinilai sebagai penolakan dan pembangkangan terhadap instruksi Presiden Joko Widodo
Padahal Jokowi sudah mewanti-wanti para pembantunya di kabinet agar tidak mengambil keputusan strategis di masa transisi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Salah satunya, para menteri diminta tidak melakukan pergantian pejabat penting di lingkungan kementerian dan BUMN.
"Keputusan pergantian sejumlah direksi sangat kontraproduktif. Rini mengabaikan instruksi tersebut. Presiden harus tegas, mengklarifikasi langkah pembantunya tersebut. Bahkan, perlu untuk menegurnya keras," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, Minggu (1/9).
Diingatkannya, seorang menteri adalah pembantu presiden. Jika presiden memerintahkan untuk tidak ada pergantian jabatan strategis oleh para menteri, lalu Rini melakukan pergantian, ini sama saja merupakan bentuk pembangkangan anak buah kepada atasan.
"Jokowi sebagai Presiden harusnya bisa mempertimbangkan ulang jika hendak mengangkat Rini kembali sebagai menteri. Tapi lain soal jika Rini banyak jasanya ke Jokowi. Mungkin Jokowi bisa saja mempertahannya. Padahal dari sisi prestasi selama jadi Menteri BUMN, Rini sebenarnya tak memuaskan," tegas Ujang.
Dihubungi terpisah, Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto mengatakan, gaya kepemimpinan Rini sewenang-wenang, terlihat dalam kasus Suprajarto yang diberhentikan dari Dirut BRI lalu ditunjuk sebagai Dirut BTN.
Menurut Erwan, semestinya pimpinan tertinggi perlu mengajak diskusi atau bicara pihak-pihak terkait ketika ingin mengambil kebijakan penting. Termasuk ketika akan mengganti pejabat atau direksi.
Mekanisme seperti itu setidaknya memiliki dua makna. Pertama, 'mengorangkan' pihak-pihak yang akan terdampak kebijakan. Kedua membuat proses akan lebih smooth karena proses deliberasi dilakukan dengan layak.
"Tapi untuk kasus pergantian Dirut BTN, nyatanya tidak seperti itu. Wajar jika kemudian ada yang menilai Rini sewenang-wenang yang ujungnya ada penolakan," kata Erwan.
Rini Soemarno sebelumnya memerintahkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sejumlah BUMN digelar. Hasilnya, terjadi perombakan direksi pada perusahaan-perusahaan berpelat merah tersebut.
Rini tentu berperan dalam perombakan direksi sejumlah BUMN. Sebab setiap hasil RUPS BUMN juga sudah mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.
Perombakan BUMN diawali dengan pencopotan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Maryono. Selanjutnya hasil RUPSLB menunjuk Suprajarto untuk menggantikan posisi Maryono tersebut.
Selang beberapa jam setelah pengumuman hasil RUPSLB tersebut, Suprajarto mengemukakan keengganannya memimpin BTN. Alhasil, terjadi kekosongan jabatan pada Dirut BTN maupun BRI, dan untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (PLT).
BNI juga terkena perombakan. Dalam hasil RUPSLB, pemegang saham sepakat mencopot Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan BNI Catur Budi Harto. Dengan demikian, dilakukan pergeseran kepengurusan direksi.
Sementara untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Budi Harto, pemegang saham menunjuk Tambok P. Setyawati. Dia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Konsumer BNI.
Selain itu, pemegang saham sepakat menunjuk Ario Bimo menjadi Direktur Keuangan BNI. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Luar Negeri BNI Tokyo.
Rini juga merombak jajaran direksi dan komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN (PGAS). Danny Praditya dicopot dari jabatan Direktur Komersial PGN. Posisi tersebut diisi oleh Dilo Seno Widagdo. Dilo sebelumnya menjabat sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi.
Sementara posisi Dilo diisi oleh Redy Feryanto. Selain Danny, dalam rapat juga mencopot Said Reza Pahlevy dari jabatan Direktur Keuangan PGN. Posisinya digantikan oleh Arie Noebelta Kaban.
Tak ayal, isu tak sedap menerpa Rini yang dianggap tengah membangun kekuatan untuk menghadapi penyusunan Kabinet Kerja II dimana dirinya diisukan akan menduduki posisi Kepala Percepatan Pemindahan Ibu Kota.
Rini pun kabarnya telah menyiapkan dua nama sebagai penggantinya menjadi Menteri BUMN yakni Achamd Baiquni (Dirut BNI) dan Budi Gunadi Sadikin (Dirut Inalum) untuk dipertimbangkan Presiden Jokowi.[top] [su_endlogo]
Aksi nekat Menteri BUMN Rini Soemarno yang melakukan perombakan direksi BUMN dinilai sebagai penolakan dan pembangkangan terhadap instruksi Presiden Joko Widodo
Padahal Jokowi sudah mewanti-wanti para pembantunya di kabinet agar tidak mengambil keputusan strategis di masa transisi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Salah satunya, para menteri diminta tidak melakukan pergantian pejabat penting di lingkungan kementerian dan BUMN.
"Keputusan pergantian sejumlah direksi sangat kontraproduktif. Rini mengabaikan instruksi tersebut. Presiden harus tegas, mengklarifikasi langkah pembantunya tersebut. Bahkan, perlu untuk menegurnya keras," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, Minggu (1/9).
Diingatkannya, seorang menteri adalah pembantu presiden. Jika presiden memerintahkan untuk tidak ada pergantian jabatan strategis oleh para menteri, lalu Rini melakukan pergantian, ini sama saja merupakan bentuk pembangkangan anak buah kepada atasan.
"Jokowi sebagai Presiden harusnya bisa mempertimbangkan ulang jika hendak mengangkat Rini kembali sebagai menteri. Tapi lain soal jika Rini banyak jasanya ke Jokowi. Mungkin Jokowi bisa saja mempertahannya. Padahal dari sisi prestasi selama jadi Menteri BUMN, Rini sebenarnya tak memuaskan," tegas Ujang.
Dihubungi terpisah, Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto mengatakan, gaya kepemimpinan Rini sewenang-wenang, terlihat dalam kasus Suprajarto yang diberhentikan dari Dirut BRI lalu ditunjuk sebagai Dirut BTN.
Menurut Erwan, semestinya pimpinan tertinggi perlu mengajak diskusi atau bicara pihak-pihak terkait ketika ingin mengambil kebijakan penting. Termasuk ketika akan mengganti pejabat atau direksi.
Mekanisme seperti itu setidaknya memiliki dua makna. Pertama, 'mengorangkan' pihak-pihak yang akan terdampak kebijakan. Kedua membuat proses akan lebih smooth karena proses deliberasi dilakukan dengan layak.
"Tapi untuk kasus pergantian Dirut BTN, nyatanya tidak seperti itu. Wajar jika kemudian ada yang menilai Rini sewenang-wenang yang ujungnya ada penolakan," kata Erwan.
Rini Soemarno sebelumnya memerintahkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sejumlah BUMN digelar. Hasilnya, terjadi perombakan direksi pada perusahaan-perusahaan berpelat merah tersebut.
Rini tentu berperan dalam perombakan direksi sejumlah BUMN. Sebab setiap hasil RUPS BUMN juga sudah mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.
Perombakan BUMN diawali dengan pencopotan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Maryono. Selanjutnya hasil RUPSLB menunjuk Suprajarto untuk menggantikan posisi Maryono tersebut.
Selang beberapa jam setelah pengumuman hasil RUPSLB tersebut, Suprajarto mengemukakan keengganannya memimpin BTN. Alhasil, terjadi kekosongan jabatan pada Dirut BTN maupun BRI, dan untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (PLT).
BNI juga terkena perombakan. Dalam hasil RUPSLB, pemegang saham sepakat mencopot Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan BNI Catur Budi Harto. Dengan demikian, dilakukan pergeseran kepengurusan direksi.
Sementara untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Budi Harto, pemegang saham menunjuk Tambok P. Setyawati. Dia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Konsumer BNI.
Selain itu, pemegang saham sepakat menunjuk Ario Bimo menjadi Direktur Keuangan BNI. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Luar Negeri BNI Tokyo.
Rini juga merombak jajaran direksi dan komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN (PGAS). Danny Praditya dicopot dari jabatan Direktur Komersial PGN. Posisi tersebut diisi oleh Dilo Seno Widagdo. Dilo sebelumnya menjabat sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi.
Sementara posisi Dilo diisi oleh Redy Feryanto. Selain Danny, dalam rapat juga mencopot Said Reza Pahlevy dari jabatan Direktur Keuangan PGN. Posisinya digantikan oleh Arie Noebelta Kaban.
Tak ayal, isu tak sedap menerpa Rini yang dianggap tengah membangun kekuatan untuk menghadapi penyusunan Kabinet Kerja II dimana dirinya diisukan akan menduduki posisi Kepala Percepatan Pemindahan Ibu Kota.
Rini pun kabarnya telah menyiapkan dua nama sebagai penggantinya menjadi Menteri BUMN yakni Achamd Baiquni (Dirut BNI) dan Budi Gunadi Sadikin (Dirut Inalum) untuk dipertimbangkan Presiden Jokowi.[top] [su_endlogo]
BERITA SEBELUMNYA
KPU Pusat Pastikan Seluruh Dokumen KPUD Papua Terbakar Habis
Van Joened
Berita Populer
