Direktur Eksekutif Forum Indonesia Untuk Transparansi (Fitra) Sumatera Utara, Rurita Ningrum mengatakan dana APBD Kota Medan yang mencapai angka Rp 6,1 triliun seharusnya mampu membuat Medan mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Namun faktanya, meski masuk dalam jajaran kota terbesar di Indonesia hingga saat ini Kota Medan semakin jauh tertinggal dalam segala hal.
"Angka ini terbesar di Sumatera Utara dan hampir setengah dari jumlah APBD Provinsi Sumatera Utara 2019," kata Rurita dalam diskusi "Refleksi Hari Jadi ke-429 tahun Kota Medan: Medan Rumah Siapa?, di Sekretariat GMKI Medan, Jalan Iskandar Muda, Rabu (3/7/2019).
Rurita menjelaskan, pada tahun 2019 ini anggaran yang terbesar ada pada Dinas PU yang mencapai sekitar Rp 700 miliar dan juga Dinas Kesehatan yang mencapai angka Rp 800 miliar dan juga pada Dinas Pendidikan yang angkanya mencapai Rp 1,2 triliun.
"Namun ironisnya, persoalan yang paling banyak dikeluhkan juga ada pada hal-hal yang menjadi kewenangan dinas-dinas ini. Banjir karena drainase tidak berfungsi, puskesmas yang hingga saat ini kami masih banyak menemukan kamar mandinya saja tidak layak begitu juga soal pendidikan. Ini sangat ironis," ujarnya.
Atas kondisi inilahRurita mengajak kaum mahasiswa dan pergerakan mengawasi jalannya anggaran.
"Ingat, politik anggaran tidak hanya ada di DPRD. Tapi elemen mahasiswa harus aktif mendorong kebijakan bahkan sebelum disahkan. Proses pengesahannya harus kita kawal terlebih dulu," tegas Rurita.
Untuk itu, Rurita mendorong agar mahasiswa menjadi pengawal perubahan.
"Orang yang lebih memiliki komitmen untuk memperbaiki Medan sepertinya menjadi sebuah keharusan untuk dipilih pada Pilkada Medan 2020," pungkasnya.
"Angka ini terbesar di Sumatera Utara dan hampir setengah dari jumlah APBD Provinsi Sumatera Utara 2019," kata Rurita dalam diskusi "Refleksi Hari Jadi ke-429 tahun Kota Medan: Medan Rumah Siapa?, di Sekretariat GMKI Medan, Jalan Iskandar Muda, Rabu (3/7/2019).
Rurita menjelaskan, pada tahun 2019 ini anggaran yang terbesar ada pada Dinas PU yang mencapai sekitar Rp 700 miliar dan juga Dinas Kesehatan yang mencapai angka Rp 800 miliar dan juga pada Dinas Pendidikan yang angkanya mencapai Rp 1,2 triliun.
"Namun ironisnya, persoalan yang paling banyak dikeluhkan juga ada pada hal-hal yang menjadi kewenangan dinas-dinas ini. Banjir karena drainase tidak berfungsi, puskesmas yang hingga saat ini kami masih banyak menemukan kamar mandinya saja tidak layak begitu juga soal pendidikan. Ini sangat ironis," ujarnya.
Atas kondisi inilahRurita mengajak kaum mahasiswa dan pergerakan mengawasi jalannya anggaran.
"Ingat, politik anggaran tidak hanya ada di DPRD. Tapi elemen mahasiswa harus aktif mendorong kebijakan bahkan sebelum disahkan. Proses pengesahannya harus kita kawal terlebih dulu," tegas Rurita.
Untuk itu, Rurita mendorong agar mahasiswa menjadi pengawal perubahan.
"Orang yang lebih memiliki komitmen untuk memperbaiki Medan sepertinya menjadi sebuah keharusan untuk dipilih pada Pilkada Medan 2020," pungkasnya.
BERITA SEBELUMNYA
Digadangkan Nyapres 2024, Apa Kata Anies
Van Joened
Berita Populer
